Beranda MUBA M Yamin : Ada Sanksi Tegas Bagi Perusahaan Yang Tidak Mebayarkan THR...

M Yamin : Ada Sanksi Tegas Bagi Perusahaan Yang Tidak Mebayarkan THR Karyawan

83
0

Jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) M Yamin menghimbau agar perusahaan membayarkan THR dan Gaji Karyawan tepat waktu.

Terkait Kewajiban pembayaran THR 2021, jelas telah diterbitkanya Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang keluar pada 12 April 2021 dan ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

“Berdasarkan surat edaran tersebut THR harus sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan,”ungkap Yamin, dihubungi, Sabtu (1/5).

Dengan tegas, ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Muba ini menyebut, pihaknya menekankan agar THR keagamaan yang merupakan hak buruh wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan pekerja atau buruh yang bersangkutan.

Mengacu dalam aturan tersebut, maka pengusaha harus membayarkan THR kepada karyawan swasta selambat-lambatnya Jumat 7 Mei 2021. Pasalnya, Hari Raya Idul Fitri diprediksi akan jatuh pada 13 Mei 2021. Bagi perusahaan yang terlambat membayarkan THR maka perusahan wajib diberi sanksi tegas.

“Terkait denda, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar,ā€¯cetusnya.

Sementara, sanksi administratif, Imbagi perusahaan yang tidak membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dalam waktu yang ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum hari keagamaan, akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 9 ayat 1 dan 2.

Sanksi administratif tersebut berupa, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagaian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.
Dari itu kami kembali mengingatkan kepada perusahan yang ada di kabupaten Musi Banyuasin, agar mengalokasikan THR sesuai ketentuan peraturan yang ada, dan harus tepat waktu.

“kami Komisi II DPRD Muba akan memonitor memantau dan menerima laporan pengaduan bagi buruh yang perusahaanya tidak membayarakan THR”tukasnya.

 

Tanggal Update on 1 Mei 2021 by admin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here