Beranda MUBA Cegah Prilaku Gejala Sosial , Bupati Muba Keluarkan SE nomor 263/217DPPPA III/2021

Cegah Prilaku Gejala Sosial , Bupati Muba Keluarkan SE nomor 263/217DPPPA III/2021

12
0

Selama massa pandemi covid -19 di Kabupaten Musi Banyuasin telah terjadi peningkatan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan dalam lingkungan keluarga masyarakat lembaga pendidikan di mana pelaku adalah orang-orang terdekat dengan anak yang seharusnya melindungi anak seperti orang tua tetangga atau guru.

Melihat situasi adanya peningkatan tersebut Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin
Mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh camat yang ada di wilayah kabupaten Muba.

Surat edaran bupati nomor 263/217DPPPA III/2021 yakni tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dan perempuan serta penyandang disabilitas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Muba, Dewi Kartika mengatakan, jika melihat kondisi seperti saat dalam masa pandemi covid -19, melihat adanya kasus ayah cabuli anak kandung yang terjadi beberapa hari kemarin, sungguh sangat memprihatinkan.

“artinya ,kondisi yang ada saat ini sudah sangat urgent semua elemen harus bersama-sama untuk melakukan bagaimana upaya untuk mencegah agar tidak ada terjadinya kasus kekerasan terhadap anak.,”imbau dewi, Kemarin.

Dikatanya, melihat dari kasus yang saat terjadi kemarin, bisa juga disebabkan sudah ada pergeseran dalam hal norma agama.Bupati Muba sudah mengeluarkan surat edaran untuk Pihak Kecamatan dan Kepala Desa menginstruksi agar memperbanyak kegiatan- kegiatan keagamaan, pengajian cerama agama dan lainya.

“Norma agama sudah jauh dari keluarga sekarang ini itu yang menjadi permasalahan. Jadi konsep bahwa anak itu yang paling aman saat berada di samping ayah dan bundanya sekarang sudah bergeser dan sudah memprihatinkan sudah ada perubahan gejala sosial di masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin,”tegasnya.

Dari itu pihaknya mengajak semua elemen dari orang tua keluarga dan masyarakat harus bahu-membahu untuk mencegah perilaku gejala sosial di tengah -tengah masyarakat.

“Dalam waktu dekat DPPPA bersama KPAD dan unsur lainnya akan menjadwalkan kunjungan kerja ke Kecamatan dan Desa untuk memberikan sosialisasi terkait upaya – upaya pencegahan terhadap gejala sosial di masyarakat.” Imbuhnya.

Berikut Surat edaran bupati nomor 263/217DPPPA III/2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dan perempuan serta penyandang disabilitas

Disampaikan kepada saudara bahwa dimasa pandemi covid-19 ini di Kabupaten Musi Banyuasin telah terjadi peningkatan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan dalam lingkungan keluarga masyarakat lembaga pendidikan di mana pelaku adalah orang-orang terdekat dengan anak yang seharusnya melindungi anak seperti orang tua tetangga atau guru.

Hal ini tidak dapat dibenarkan karena melanggar hak asasi manusia dan dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang yang bersifat serius terhadap tumbuh kembang anak dan kualitas hidup anak sebagai generasi penerus bangsa untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak sesuai undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 72 .

Telah mengamanatkan bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai bentuk organisasi baik organisasi sosial maupun organisasi keagamaan.

Untuk itu kiranya saudara segera melakukan upaya yang memberi dampak penurunan kasus kekerasan pelecehan seksual terhadap anak perempuan dan penyandang disabilitas dengan berkoordinasi dengan pemerintah Desa lembaga pendidikan tokoh agama dunia usaha
Untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1.Peningkatan peran dan optimalisasi upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan melalui ceramah ceramah dan pengajian-pengajian serta kepedulian masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual baik terhadap perempuan anak dan penyandang disabilitas

2. Memanfaatkan rumah ibadah dan institusi pendidikan formal dan nonformal sebagai wadah sosialisasi mengenai dampak kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga masyarakat dan lembaga pendidikan

3. Pemberdayaan keluarga dalam kegiatan program pencegahan kekerasan terhadap anak

4. Pemanfaatan forum-forum anak dan penguatan kemampuan teman sebaya untuk menjadi pelopor dan pelapor yang ada di wilayah

5. Pengawasan dan monitoring berbagai program pencegahan kekerasan terhadap anak perempuan dan penyandang disabilitas di lingkungan keluarga masyarakat dan lembaga pendidikan

6. Penggalangan peran serta berbagai media komunikasi dalam penyebarluasan informasi

7. Peningkatan peran serta lembaga pemerintah masyarakat keagamaan dan wirausaha dalam optimalisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan dan di tempat kerja

8. Mendampingi korban untuk mencari dukungan kepada lembaga yang bisa membantu korban seperti DPPPA Kab Muba , UPPA polres Muba, lembaga bantuan hukum (LBH) dan Komisi Perlindungan Anak daerah (KPAD) Muba.

9. Melaksanakan kampanye hidup damai tanpa kekerasan terhadap anak dan perempuan serta penyandang disabilitas dalam kecamatan dan desa yang didukung oleh lembaga masyarakat dunia usaha wilayah saudara demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here