Sumselnews.co.id|Muba- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumsel ikut menyoroti ramainya pemberitaan di beberapa media online adanya dugaan Anggota DPRD Muba berinisial “S” yang merupakan kader dari partai PKB memanfaatkan Fasilitas Umum untuk kepentingan Pribadi.
Di Desa Loka Jaya Kecamatan keluang Kabupaten musi banyuasin (Muba) dimana pembangunan musholla tersebut dibangun dengan menggunakan APBD Muba melalui Dinas Perkim dan kemudian akan dihibakan ke pemerintah Desa Loka Jaya,.
Tak tanggung-tanggung yaitu sebesar Rp. 986.358.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
Namun, sangat disayangkan mushollah yang barus saja selesai dan belum manfaatkan warga, terlihat ada banguanan gedung burung walet yang berdiri diatas bangunan mushollah yang merupakan hiba dari pemkab Muba kepada pemerintah Desa
Minyakapi hal tersebut, Kordinator Fitra Sumsel Nunik Handayani saat diminta tanggapanya terkait hal itu, mengatakan seharusnya seorang anggota dewan adalah konsituen yang harus mementingkan konsituen dan bukan untuk pribadi.
“Dia itu konsutuen, harusnya digunakan untuk rakyat bukan untuk pribadi. Karena, uang atau dana aspirasi itu berasal dari negara, harusnya untuk kepentingan masyarakat. Ini yang salah kaprah dan sering kali disalahgunakan anggota dewan,” ungkap nunik saat dihubungi, Jumat (28/10).
Dikatakanya, pembangunan mushollah yang diduga beridri diatas lahan millik pribadi si anggota dewan harusnya menggunakan uang pribadi dan bukan menggunakan dana Pokir. Dana anggota Pokir dewan, seharusnya murni diperuntukan untuk masyarakat.
Lanjut dia, anggota dewan tidak dapat langsung mengunakan secara langsung dana aspirasi tersebut, sehingga seorang anggota dewan akan menggandeng dinas yang bermitra dengannya. Salahnya, dinas terkadang tidak tahu menahu tentang perencanaan terkait penggunaan aspirasi yang disalurkan anggota dewan.
Sehingga mereka menyetir perencanaan itu semuanya anggota dewan. Dinas terkait hanya sebagai sarana agar dana aspirasi itu bisa digunakan. Ini yang sering disalahgunakan anggota dewan,” cetusnya.
“Harusnya, anggota dewan itu mampu memperjuangkan untuk penggunaan Dana APBD Muba membangun yang lain yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat artinya ini harus skala prioritas, bukan malah kepentingan pribadi,” cetusnya.
Ia menyebut, pembangunan mushollah diatas tanah yayasan masjid sementara disekitar mushollah tidak ramai penduduk, manfaatnya untuk siapa. Untuk masyarakat mana yang di perjuangan melalui dana Pokir tersebut.
“Ketika ada persoalan terkait kegiatan pokir dewan itu, dinas khsusnya PPK pasti jadi korban atau kambing hitam atas kegiatan tersebut ,”cetusnya.
Dari itu, Fitra mengaskan DPRD Muba harus lebih selektif dalam memperjuangkan pembangunan di Muba. Jangan suka membuat polemik di Masyarakat, kasian masyarakat sudah susah malah DPRD nya mempertontonkan kekuasaan yang tidak pantas di tengah-tengah masyarakat. Buatlah prestasi jangan hanya sensasi.
“Sayang dana APBD yang mencapai 1 Milyar itu, tak bermanfaat untuk masyarakat. Harusnya bisa dimanfaatkan di tempat yang lain, minimal di perkampungan atau padat penduduk.Itupun dilihat apa yang sangat dibutuhkan masyarakat,”imbuhnya.
