Sumselnews.co Muara Enim | Penyaluran Bansos acapkali dikeluhkan warga setempat yang tak dapat atau tak kebagian. Apalagi warga tersebut benar-benar merasa layak untuk digolongkan yang berhak menerima Bansos itu, karena kondisi perekonomian nya yang lemah alias miskin hidupnya.
Seperti halnya dua orang warga Desa Suban Gerigi yang mengungkapkan keluhan kepada awak media ini lantaran tak mendapatkan bantuan dana sosial seperti : PKH (Program Keluarga Harapan), KIS (Kartu Indonesia Sehat), BLT-DD (Bantuan LansungTunai Dana Desa), serta bantuan yang lainnya dari Pemerintah Desa setempat.
Sementara mereka berdua mengaku kepada media ini sudah berulang mengajukan KK dan KTP ke pihak Pemerintah Desa setempat, namun saat ada dana bantuan yang disalurkan mereka berdua seperti terlewatkan atau tak kebagian.
Mereka berdua adalah Sar (45), dan Su. Berikut sekilas kutipan keluhan warga Desa Suban Jeriji yang awak media himpun, pada jum’at (01/10/2020).
“Kepala Desa ‘Sarbeni’, kesannya dalam penyaluran Bansos didesa kami, tidak tepat sasaran” ungkap warga berinisial Sar, seraya mengungkapkan dirinya sudah beberapa kali mengajukan permohonan Bantuan Sosial dan sudah beberapa kali memberikan data seperti KK dan KTP namun hingga kini belum ditanggapi.
Seirama dengan Sar, seorang ibu Rumah tangga yang berinisial ‘Su’ mencetuskan kekecewaan nya kepada Pemerintah Desa.
“Kami Pak galak (baca : acap kali) dipintak KK dan KTP tapi bantuan yang kami harapkan sampe sekarang dak muncul muncul pak, sudah tuh pak masalah bantuan COVID 19 ado warga yang rumahnyo bagus ado motor duo ikok dapat bantuan, sedangke kami idak pak,” bebernya dengan dialeg khas Sumsel.
“Jangan ke Bantuan PKH same BLT-DD yang cak itu pak, calok regeh seribu kami bai dak uleh” (baca : jangankan Bantuan PKH dan BLT-DD, terasi harga seribu aja kami nggak dapat pak)
“Jadi Pak harapan kami sebagai warga desa pribumi Suban Jeriji Kec.Rambang niru berkeinginan agar kedepannya warga yg benar benar layak lebih diperhatikan oleh pihak pemerintahan desa dan bisa berlaku adil terhadap kami.” ucapnya.
Perihal keluhan dua warga ini pun awak media, komunikasi kan kepada ‘Ban’ yang pernah menjabat sebagai mantan perangkat didesa Suban Jeriji ini.
“Tentunya dalam hal ini sudah pasti akan menimbulkan kecemburuan sosial dan saya sudah sering sampaikan kepala kepala desa Sarbeni, namun ia selalu berdalih dengan pemerintahan yang lama” ucap Ban mengomentari.
Namun menurut Ban apa mungkin tidak bisa diubah data tersebut jika ada yang benar benar layak untuk mendapatkan Bansos kenapa tidak.
“Seharusnya pemerintahan yang sekarang didesa Suban Jeriji ini lebih jeli dan bijak dalam hal kebijakan yang berkaitan dengan penyaluran Bansos, mana warga yang layak dan yang dak tidak layak.” ujarnya menanggapi.
Sayangnya Kades Suban Jeriji Sarbeni, yang coba dimintai tanggapannya mengenai pengakuan warganya itu, sedang tidak berada dikediamannya dan ponselnya pun saat coba dikontak belum bisa tersambung. (Roni)