Sumselnews.co.id Muara Enim – Wakil Bupati Muara Enim Ir. Hj. Sumarni, M.Si. resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim oleh Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru, S.H., M.Hum. selaku wakil pemerintah pusat di daerah.
Penunjukan tersebut dilakukan menyusul Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum., yang saat ini berhalangan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala daerah karena tengah menjalani proses hukum.
Penyerahan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 100.1.4.2/1418/I/2026 dilakukan usai pengarahan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan kepala perangkat daerah Kabupaten Muara Enim di Griya Agung, Palembang, Rabu (10/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumsel Herman Deru didampingi Sekretaris Daerah Sumsel Dr. Drs. H. Edward Chandra, M.H., menjelaskan bahwa penunjukan Plt Bupati ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang mengharuskan tidak adanya kekosongan kepemimpinan di daerah.
Menurutnya, penunjukan Sumarni sebagai Plt Bupati juga merupakan tindak lanjut dari penugasan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri guna memastikan pemerintahan di Kabupaten Muara Enim tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Kondisi pemerintahan harus tetap berjalan. Karena itu, wakil kepala daerah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Bupati agar memiliki legitimasi administratif dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi kepala daerah,” ujar Deru.
Deru berharap Sumarni dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik serta memastikan seluruh aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, dan program pembangunan di Kabupaten Muara Enim tetap berlangsung normal tanpa hambatan.
Sementara itu, Sumarni menyatakan kesiapannya menjalankan tugas sebagai Plt Bupati Muara Enim.
Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas pemerintahan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.
Untuk itu, dalam waktu dekat dirinya akan menggelar rapat konsolidasi bersama Forkopimda dan jajaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim guna memastikan seluruh agenda pemerintahan berjalan sesuai rencana.
“Yang terpenting saat ini adalah memastikan roda pemerintahan, pelayanan publik, dan program pembangunan tetap berjalan dengan baik. Kami juga tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung,” kata Sumarni. (Alhamd)
