Sumselnews.co.id Muara Enim | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Muara Enim terus memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggelar Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2026, di Hotel Griya Sintesa Muara Enim, Senin (20/7/2026).
Pelatihan yang berlangsung selama dua hari, 20-21 Juli 2026, itu diikuti sebanyak 40 tenaga pendidik yang terdiri dari guru kelas dan guru bimbingan konseling (BK).
Mereka dibekali kemampuan dalam mengenali, menangani, melaporkan, hingga mendampingi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Kepala DPPPA Kabupaten Muara Enim H. Husin Aswadi, S.E., mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas aparatur, tenaga layanan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan perlindungan yang optimal kepada perempuan dan anak.
Menurutnya, selain meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta, pelatihan juga bertujuan membangun jejaring dan kemitraan antara pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat, seperti tenaga pendidik, tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, Karang Taruna, RT/RW, serta lembaga terkait lainnya.
“DPPPA juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak,” ujar Husin.
Ia menjelaskan, pelatihan tersebut merupakan bagian dari rangkaian program perlindungan perempuan dan anak yang telah dilaksanakan DPPPA sepanjang tahun 2026.
Program tersebut meliputi sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kecamatan Semende Darat Tengah, Rambang, Lubai, dan Lubai Ulu, sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kecamatan Tanjung Agung dan Gelumbang, serta Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan materi dari Kasubsi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat Rinaldi Ahmad, serta Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak Lampung Toni Fisher.
Sementara itu, Plt Bupati Muara Enim yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ulil Amri, menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui sinergi seluruh pihak.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Simfoni PPA, sepanjang 2023 hingga 2024 di Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebanyak 1.121 kasus kekerasan, di mana sekitar 65 persen merupakan kasus kekerasan terhadap anak.
Sementara di Kabupaten Muara Enim, jumlah kasus juga menunjukkan tren peningkatan, dari 41 kasus pada 2023 menjadi 54 kasus pada 2024, dan kembali meningkat menjadi 56 kasus pada 2025. Kasus yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik dan kekerasan seksual.
“Data ini menjadi perhatian serius bagi kita semua. Perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Ulil menjelaskan, pelatihan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi para petugas dan tenaga layanan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dengan berpedoman pada lima prinsip utama, yakni menjaga kerahasiaan, mengutamakan keselamatan, tanpa diskriminasi, mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban, serta berbasis hak anak dan perempuan.
Ia berharap seluruh peserta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga mampu memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Muara Enim.
“Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan terus mendukung berbagai program perlindungan perempuan dan anak melalui penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan Kabupaten Muara Enim Layak Anak, aman bagi perempuan, ramah bagi anak, dan zero toleransi terhadap segala bentuk kekerasan,” pungkasnya. (Alhamd)
