Beranda MUBA Mendagri Kelurkan SE Tentang Pelaksanaan layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Mendagri Kelurkan SE Tentang Pelaksanaan layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

149
0

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat edaran terbaru ditujuakan kepada pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota tentang pelaksanaan layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan surat edraran nomor 461/217/SJ tertanggal 14 Januari 2021.

Hal itu disampaikan tenaga Ahli Madya Kedeputian V bidang Hukum dan HAM Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Sunarman Sukamto, Kemarin.

“Ada lima point penting dalam surat edaran tersebut,dimana inti dari surat Edaran tersebut agar pemerintah daerah Gubernur dan Bupati/walikota agar melaksanakan amanah UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2020 tentang Unit Layananan Disabilitas.,”ungkap Sunarman Sukamto, Kemarin.

Dalam surat edaran tersebut, Pak Maman Biasa disapa ini menyebutkan pelaksanaan layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk mewujudkan persamaan hak dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia menuju kehidupan yang sejahtera mandiri dan tanpa diskriminasi

“saya berharap agar seluruh pemerintah daerah melakasanakan apa yang menjadi atensi dari Kementrian Dalam Negri melalui surat edaran tersebut,”singkatnya.

Berikut Lima Point Surat Edaran Kementrian Dalam Negri nomor 461/217/SJ yang dikelurkan pada tanggal 14 Januari 2021.

1.Pemerintah daerah Gubernur dan Bupati/ walikota diwajibkan melaksanakan layanan disabilitas melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan baik di provinsi dan kabupaten kota.

2. menuju pejabat pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang Ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten kota untuk melaksanakan fungsi layanan disabilitas.

3. Menugaskan pejabat pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketenagakerjaan untuk menyusun rencana program dan kegiatan dalam melaksanakan fungsi layanan disabilitas.

4. , Menyediakan dukungan anggaran pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang Ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten kota untuk pelaksanaan fungsi layanan disabilitas.

5. Melaporkan pelaksanaan surat edaran menteri pada kesempatan pertama kepada menteri Dalam Negeri u.p Direktorat jendral Bina pembangunan Daerah.

Tanggal Update on 27 Februari 2021 by admin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here