Beranda MUBA Dampak Sosial Negatif PJJ, Anak Putus Sekolah, Hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dampak Sosial Negatif PJJ, Anak Putus Sekolah, Hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

31
0

Pandemi Covid-19 membuat masyarakat harus banyak melakukan kegiatan dari rumah untuk mencegah penyebaran. Akibatnya, selama satu tahun lebih siswa harus belajar secara daring dan ternyata menimbulkan dampak sosial negatif, seperti ancaman putus sekolah, kendala tumbuh kembang, tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Musi Banyuasin Musni Wijaya membenarkan jika selama masa pelajaaran jarak jauh (PJJ) dilakukan banyak anak mulai mengalami penurunan dalam proses belajar.

“Ya, kita sudah mendapatkan informasi dari beberapa sekolah bahwa ada siswa yang akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah,ada juga kita mendapat laporan anak yang mendepat kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri,” Ungkap Musni, Kemarin.

Ia menyebut, bahkan selama PJJ dilakukan ada sedikit tren yang meningkat anak yang melakukan pernikahan di usia dini. Dampak -Dampak sosial negatif seperti ini tidak hanya ditemukan di Kabupatem Muba bahkan hampir disetiap daerah juga terjadi.

“Ini menjadi dilema, satu sisi kondisi pandemi covid 19 hingga saat ini masih mewabah, sementara proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Dari itu jika situasi memungkinkan pada bula juli nanti siswa diperkenankan untuk belajar tatap Muka, namun sekolah harus menpersiapkan semua. Kami (Dikbud) Sudah memberikan syarat dan ketentuan bagi sekolah yang akan menggelar belajar secara tatap Muka,”terangnya.

Lanjut Musni Syarat dan ketentuan sekolah yang nantinya akan menggelar sekolah tatap Muka harus melengkapi sarana dan prasarana yakni
ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, seperti toilet dan tempat cuci tangan, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, dan memiliki thermogun. Rencana sekolah tatap muka terbatas di Muba ini hanya untuk tingkat SD dan SMP.

“Untuk rencana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM), paling lambat tanggal 8 Juli 2021 seluruh camat melaporkan ke Bupati Muba hasil inventarisasi kesiapan sarana dan prasarana protokol kesehatan Covid-19 pada satuan pendidikan di masing-masing kecamatan dan merekomendasikan sekolah-sekolah yang layak untuk melakukan KBM tatap muka, dan proses persetujuan Bupati pada tanggal 13 Juli 2021,” bebernya.

Dasar kebijakan pelajaran tatap muka (PTM) Musni menyebut atas dasar keputusan bersama (SKB) empat Menteri, Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, dan Kemendagri, Nomor : 03/KB/2021, Nomor 384 tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor : 440-717 tahun 2021 tanggal 08 April 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran dimasa Pandemi Covid-19.

“Apabila disetujui kita rencanakan pada 21 Juli mula digelar belajar tatap muka untuk SD dan SMP, untuk PAUD atau TK kemungkinan 23 Agustus. Tapi sebelum itu, kita minta peran serta Camat dan Gugus Tugas Kecamatan untuk melaporkan situasi perdesa atau kelurahan, karena mereka yang paling cepat mendapat informasi,” terangnya lagi.

Musni menyebutkan, untuk teknis penyelenggaran sekolah tatap muka dari hasil rapat persiapan tingkat kecamatan ini,nantinya menjadi rekomendasi Camat, apakah sekolah dapat dibuka untuk proses belajar tatap muka atau tidak.

“Kita tetapkan zona merah Covid-19 itu tingkat kelurahan atau desa, bukan kecamatan maupun kabupaten. Jadi kalau di kelurahan atau desa masuk zona merah ituvartinya sekolah yang ada disana dapat tidak dibuka untuk proses belajar tatap muka,” ucapnya.

Bagi sekolah yang melaksanakan belajar tatap muka, Musni menegaskan, harus menerapkan standar protokol kesehatan. Dimana tingkat SD dibagi 2 sesi yakni sesi 1 pukul 07.30 WIB-09.30 WIB dan sesi 2 pukul 11.00 WIB-13.00 WIB. Sedangkan tingkat SMP hanya 1 sesi yakni pukul 08.30 WIB-10.30 WIB.

“Hari belajarnya juga diatur, Senin dan Selasa itu SD kelas 5 dan 6, untuk SMP kelas 9. Rabu dan Kamis itu SD kelas 3 dan 4, untuk SMP kelas 8. Sedangkan Jumat dan Sabtu itu SD kelas 1 dan 2, untuk SMP kelas 7. Untuk hari lainnya, siswa melakukan pembelajaran jarak jauh,” beber dia. Seraya menambahkan, sebelum masuk kelas para siswa diharuskan melakukan persiapan sesuai protokol kesehatan.

Bukan hanya itu, Musni juga menegaskan, bagi guru atau tenaga pendidik yang belum di vaksin, maka tidak diperbolehkan masuk sekolah. Hal yang sama juga berlaku bagi peserta didik, guru dan tenaga pendidik yang sakit dilarang mengikuti belajar tatap muka.

“Jadi, guru dan tenaga pendidik harus di vaksin, baru boleh melakukan proses belajar,” imbuhnya

Tanggal Update on 2 Juli 2021 by admin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here