Beranda Palembang Terjadi Kebocoran Anggaran, MAKI Sebut Bansos Covid 19 Pemprov Sumsel Jadi Ajang...

Terjadi Kebocoran Anggaran, MAKI Sebut Bansos Covid 19 Pemprov Sumsel Jadi Ajang Bisnis

66
0

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menduga bahwasannya anggaran bantuan sosial yang dianggarkan pemerintah provinsi Sumsel untuk masyarakat di tengah situasi sulit justru diajadikan ajang bisnis oleh oknum. Pasalnya banyak temuan yang terlihat dari data yang saat ini di pegang oleh MAKI.

Koordinator MAKI Perwakilan Sumsel, Boni Belitong, Sabtu (3/7) kepada awak media mengatakan pihaknya melihat ada kebocoran uang negara miliaran rupiah yang dinikmati oleh okunum.

“Sangat memprihatinkan, dimana terlihat jelas sekali ajang bisnis pada pengadaan itu, sebab terdapat pemahalan harga diluar nalar karena pemahalan nya mencapai miliaran rupiah, dan hasilnya hanya dinikmati oleh oknum-oknum. Siapa oknum-oknum yang tega menjadikan pengadaan tersebut sebagai ajang bisnis disaat rakyat lagi susah tertimpa pandemi Covid-19? Sangat tidak ber-perikemanusiaan,” ujar Boni.

Ia menyebut pada pengadaan tersebut terdapat kebocoran uang negara senilai miliaran rupiah yang dinikmati oleh oknum-oknum. Bahkan, pihaknya juga mempertanyakan siapa saja oknum-oknum yang terlibat dalam meraup bisnis di atas penderitaan rakyat yang sedang tertimpa pandemi.

Lanjut dia, MAKI juga menyoroti proses pengadaan bansos tersebut. Ia menilai bahwasannya banyak aturan-aturan yang dilabrak dan adanya iklim persaingan usaha yang tidak sehat.

“Untuk prosesnya jelas sekali tidak sehat persaingan usahanya, sebab proses itu tanpa tender melainkan penunjukan langsung untuk dimenangkan, perusahaan pemenang juga tidak kompeten dalam melakukan pengadaan. Banyak aturan yang dilabrak, seperti Surat Edaran LKPP Nomor 3 dam 4 Tahun 2020 serta Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018,” bebernga

Maka dari itu, kata Boni, MAKI akan segera melaporkan kegiatan tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel  untuk segera ditindaklanjuti.

“Kita aka melayangkan laporan ke Kejati Sumsel untuk diproses, apapun hasilnya yang jelas kita berharap oknum yang korup dapat terungkap, bila perlu nanti kita akan menyurati Jamwas Kejagung dan Komjak untuk melakukan pengawalan kasus ini, biar Jaksa yang memeriksa bebas dari tekanan dan intervensi dari pihak manapun,” tandasnya.

Berikut Dugaan kebocoran uang negara miliaran rupiah berdasarkan data MAKI di duga dinikmati oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di tengah penderitaan masyarakat

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan status keadaan tanggap darurat bencana nonalam Covid-19 melalui SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 204/KPTS/BPBD-SS/2020 tanggal 24 Maret 2020.

Oleh karenanya, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan (Dinsos Prov Sumsel) menganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp11.000.000.000,00 untuk melaksanakan pengadaan barang bantuan paket sembako sebanyak 55.000 paket yang akan didistribusikan ke kabupaten/kota yang mengusulkan permohonan bantuan paket sembako guna penanganan pandemic Covid-19 yang terjadi di kabupaten/kota.

Anggaran tersebut direalisasikan dalam dua tahap pelaksanaan dengan menunjuk secara langsung (PL) penyedia barang CV OSA oleh PPK Dinas Sosial Provinsi Sumsel.

Lebih lanjut diketahui, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pembayaran atas pemenuhan surat pesanan pertama dengan Kontrak Nomor 100/103/SPK/VII/Dinsos/2020 melalui pemindah bukuan ke rekening Bank Sumsel milik CV OSA dengan Nomor Rekening 140-61-08917 pada tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp4.000.000.000,00 dan pada tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp990.281.250,00.

Akan tetapi, pelaksanaan pengadaan Sembako untuk bantuan sosial (Bansos) dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) diduga tidak sesuai ketentuan pengadaan dalam masa darurat.

Berdasarkan data yang dihimpun mengenai pengadaan bantuan sembako untuk penanganan pandemi Covid-19 menunjukkan adanya permasalahan yang dapat diidentifikasi, sebagai berikut:

a. Proses Perencanaan Pengadaan Belum Memadai Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam rangka penanganan bencana nonalam pandemi Covid-19 melalui dana BTT menyatakan bahwa sasaran kegiatan tersebut adalah masyarakat yang terdampak akibat Covid 19, tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau pekerja nonformal di Sumatera Selatan, baik yang didata oleh kabupaten/kota maupun usulan dari komunitas masyarakat tertentu yang belum mendapat bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, serta akan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang berkompeten dan telah berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis.

Dinas Sosial telah menerima usulan penerima bantuan sembako dari sebelas kabupaten/kota sebanyak 267.960 KK yang dinyatakan oleh kabupaten/kota belum menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial, sedangkan anggaran yang tersedia untuk pengadaan bantuan sembako tidak mencukupi guna memenuhi permintaan kabupaten/kota.

Total bantuan yang akan didistribusikan adalah sebanyak 55.000 paket sembako, sehingga Dinas Sosial memutuskan untuk membagi rata bantuan tersebut kepada sebelas kabupaten/kota pengusul, namun meminta kabupaten/kota mensortir mandiri penerima bantuan hingga sejumlah 5.000 penerima per kabupaten/kota.

Lebih lanjut menunjukkan bahwa Dinas Sosial belum merencanakan pengadaan barang sembako secara memadai, yang terlihat pada:

1). Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan belum memiliki data penerima yang valid dan rencana penyaluran saat pengadaan dilaksanakan. Hal ini terlihat dari masih disimpannya barang bantuan sembako di Gudang Dinas Sosial sampai dengan pemeriksaan fisik pada tanggal 21 Oktober 2020. Dinas Sosial melakukan permintaan data calon penerima bantuan kepada kabupaten/kota dengan surat nomor: 460.1/602/I-1/dinsos/2020 tanggal 20 Juli 2020.

Pihak Dinas Sosial menjelaskan bahwa lambatnya pendistribusian terjadi karena data penerima dari kabupaten/kota belum sepenuhnya diterima oleh Dinas Sosial.

Lambatnya pemenuhan data penerima bantuan dan lamanya proses penyimpanan barang bantuan sembako ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perencanaan yang memadai. Selain itu, tidak adanya kepentingan yang mendesak dalam pengadaan bantuan sembako dari kabupaten/kota sehingga harus dilaksanakan menggunakan metode penunjukkan langsung (PL).

2) Tidak memilih penyedia barang/jasa yang berkompeten dan telah berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis. Pelaksanaan penunjukkan CV OSA sebagai penyedia barang bantuan sembako dilakukan oleh PPK dengan mengeluarkan Surat Pesanan Nomor 400/082/SP/V/Dinsos/2020 tanggal 4 Mei 2020. Hasil pemeriksaan pada daftar kontrak dinas sosial Tahun Anggaran 2019 menunjukkan bahwa CV OSA belum pernah terlibat dalam pengadaan barang di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dan juga tidak terdaftar sebagai penyedia dalam katalog elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah.

3) Pesanan barang dari Dinas Sosial tidak menyebutkan merk dan tipe/kualitas barang. Pelaksanaan pengadaan dalam keadaan darurat dimungkinkan untuk menyebut merk dan/atau spesifikasi teknis yang terarah untuk mendapatkan produk yang diinginkan oleh pengguna barang, sehingga penyedia barang/jasa dapat menyebut merk secara lengkap dan jelas dalam surat penawarannya. Hasil analisis dokumen pengadaan barang sembako menunjukkan bahwa CV OSA telah menerima uang muka pembayaran pekerjaan pada tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 80,16% dari nilai kontrak pengadaan barang sembako tahap pertama sebesar Rp4.990.281.250,00.

Hasil pekerjaan diserahterimakan pada tanggal 28 Juli 2020 sesuai BAST Nomor 400/131/BA/VII/Dinsos/2020, pelunasan atas sisa kontrak dilakukan pada tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp990.281.250,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi pelampauan batas pemberian uang muka yang telah diatur sesuai ketentuan pengadaan.

Selain itu, wawancara dengan PPTK pada tanggal 17 November 2020 menunjukkan bahwa proses pengadaan tahap kedua telah dilaksanakan dengan diterbitkannya Surat Pesanan kepada CV OSA nomor 400/179/SP/X/Dinsos/2020 tanggal 12 Oktober 2020 senilai Rp5.999.722.500,00 dengan masa pelaksanaan mulai tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 30 November 2020. PPTK menyatakan bahwa ditunjuknya kembali CV OSA sebagai pelaksana berdasarkan arahan Kepala Dinas Sosial dan penetapan harga satuan yang tidak jauh berbeda dengan tahap pertama yang juga telah mendapat persetujuan Kepala Dinas Sosial.

b. Dokumen Pembuktian Kewajaran Harga Tidak Diverifikasi secara Memadai

Sebagai salah satu langkah pelaksanaan pengadaan dalam keadaan darurat, PPK diharuskan melakukan pembuktian kewajaran harga dengan melakukan perhitungan atas bukti pembelian barang CV OSA kepada distributor barang sembako. Hasil pemeriksaan atas dokumen yang diajukan CV OSA menunjukkan bahwa CV OSA melampirkan faktur.

Berdasarkan hasil terhimpun, faktur tersebut bukan faktur pembelian CV OSA dari distributor barang sembako, melainkan faktur penjualan CV OSA kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dan telah diakui oleh CV OSA sesuai hasil wawancara yang diketahui kepada Direktur CV OSA pada tanggal 22 Oktober 2020. Pada tanggal 17 November 2020, Direktur CV OSA melalui PPTK menyerahkan dokumen kuitansi pembelian atas barang-barang tersebut dari supplier.

Hasil konfirmasi lebih lanjut yang diketahui ke pemilik Minimarket Citra sesuai dokumen nota pembelian CV OSA, diketahui bahwa nota tersebut memang merupakan nota dari Minimarket Citra, namun pihak Minimarket tidam mengakui tulisan tangan dan tanda tangan yang dibubuhkan diatas nota tersebut. Cap toko yang dibubuhkan pada nota tersebut juga berbeda dengan cap toko milik Minimarket Citra.

Hasil telaah terhadap kuitansi dari supplier CV Media Solution menunjukkan bahwa kuitansi tersebut memang dikeluarkan oleh CV Media Solution. Penelusuran lebih lanjut terhadap data CV Media Solution pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang, diketahui bahwa perusahaan tersebut adalah milik Sdr. MA.

Berdasarkan hasil wawancara terhimpun kepada Direktur CV OSA yaitu Sdr. AP, diketahui bahwa Sdr. MA juga merupakan pemodal dalam pelaksanaan kegiatan ini bersama dengan Sdr. AP. Sehingga kuitansi yang dikeluarkan oleh CV Media Solution tidak dapat diyakini kewajarannya.

c. Kualitas Beras Hasil Pengadaan Dibawah SNI

Berdasarkan informasi terhimpun, hasil fisik ke Gudang Dinas Sosial sesuai Berita Acara Nomor 01/BAPF/PDTT.COVID19/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 diketahui bahwa barang bantuan sembako tersebut belum didistribusikan kepada penerima bantuan, dan kondisi barang khususnya beras sudah berkutu.

Penjelasan dari Dinas Sosial menyatakan bahwa barang sembako telah diterima oleh Dinas Sosial pada tanggal 28 Juli 2020 sesuai berita acara serah terima pekerjaan dan disimpan di gudang sejak barang tersebut diterima.

Hasil pemeriksaan uji kualitas beras yang dilakukan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Analisa Mutu Beras tanggal 16 November 2020 menunjukkan bahwa rataan sampel beras memiliki derajat sosoh sebesar 75,82%, kadar air sebesar 14,58%, dan butir beras patahan sebesar 57,27%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa beras hasil pengadaan dari CV OSA tidak masuk dalam kriteria beras medium. Lebih lengkap tentang perbandingan hasil pengujian kualitas beras dibandingkan dengan standar beras menurut Permendag Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017.

Berdasarkan data pengujian di atas diketahui bahwa harga yang dapat diterapkan dalam klasifikasi beras sesuai Permendag Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 atas beras hasil pengadaan dari CV OSA adalah beras dengan kategori medium dengan HET sebesar Rp9.450,00/kg.

d. Terdapat Pemahalan Harga Barang-barang Hasil Pengadaan sebesar Rp1.084.138.210,00

Hasil wawancara dengan Direktur CV. OSA diketahui bahwa harga satuan ditentukan oleh pihak Dinas Sosial dalam hal ini oleh Kepala Dinas Sosial. Analisis terhadap pembentukan harga satuan dan perbandingan harga satuan dengan HET dan survey menunjukkan adanya pemahalan sebesar Rp1.084.138.210,00.
Untuk perhitungan pemahalan ikan kaleng kemasan, susu UHT, dan goody bag, dilakukan pembandingan antara harga satuan pada surat pesanan dengan survei pasar yang dilakukan oleh tim pemeriksa pada 21 Oktober 2020. Sedangkan untuk perhitungan pemahalan beras, gula, dan minyak goreng dilakukan pembandingan antara harga satuan pada surat pesanan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan serta survey Dinas Perdagangan pada periode pengadaan dalam rangka monitoring dan sosialisasi protokol Covid-19 Sub Gugus Bidang Pemulihan Ekonomi.

Lebih lanjut diketahui untuk pengadaan sembako Tahap II, pengadaannya kembali dilakukan oleh CV OSA dengan kontrak senilai Rp5.999.722.500,00 dengan masa pelaksanaan mulai Tanggal 12 Oktober 2020 s.d. 30 November 2020.

Pengiriman paket bantuan sembako
Covid Tahap II ini dilakukan oleh CV OSA kepada dua Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kabupaten OKUT sebanyak 20.000 paket bantuan dan Kota Pagar Alam sebanyak 10.000 paket bantuan.

Pengiriman telah dinyatakan selesai 100%
sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Sembako Covid-19 dengan BA Nomor: 466.1/310/III-1/BA/Dinsos/2020 Tanggal 1 Desember 2020 sebanyak 20.000 paket sembako ke Kabupaten OKUT dan BA Nomor: 466.1/311/III-1/BA/Dinsos/2020 ke Kota Pagar Alam Tanggal 23 Desember 2020 sebanyak 10.000 paket sembako.

Lebih lanjut, berdasarkan data yang dihimpun pengadaan sembako Tahap II menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

a. Kekurangan volume sebanyak 208 paket sembako senilai Rp39.726.076,00

Hasil konfirmasi yang diketahui kepada Dinas Sosial Kabupaten OKUT Tanggal 22 Maret 2021 menunjukkan bahwa terdapat 208 paket sembako yang tidak terkirim di tiga Kecamatan di Kabupaten OKUT yaitu: Kecamatan Semendawai Barat sebanyak 8 Paket, Kecamatan Buay Madang sebanyak 199 Paket, dan Kecamatan Madang Suku III sebanyak 1 Paket, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar Rp39.726.076,00.
b. Kelebihan pembayaran atas selisih harga barang sebesar Rp551.598.880,00

Hasil dokumen kontrak/SPK Bantuan Paket Sembako Tahap II oleh CV OSA menunjukkan terdapat dokumen kuitansi pembelian CV OSA atas barang-barang dari supplier. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada UD Utama Berkah sebagai pemasok beras dan gula pasir diketahui bahwa UD Utama Berkah tidak menerbitkan nota pembelian beras dan gula pasir kepada CV OSA. Selain itu diketahui bahwa Pemilik UD Utama Berkah tidak menjual gula pasir.

UD Utama Berkah benar menjual beras kepada CV OSA sebanyak 150.000 Kg yang dikemas dalam 30.000 Kantong per 5 Kg dengan harga sebesar Rp8.300,00 per Kg.

Berdasarkan keterangan dari PPTK Dinas Sosial, gula pasir dibeli dari Warung Atok. Berdasarkan konfirmasi ke Warung Atok diketahui bahwa CV OSA benar membeli gula pasir pada Tanggal 11 November 2020 sebanyak 30.000 Kg dengan harga Rp11.350,00 per Kg.

Konfirmasi juga dilakukan kepada Minimarket Citra, namun belum diperoleh jawaban konfirmasi dari Minimarket Citra. Hasil perhitungan kelebihan pembayaran sebagai akibat selisih harga tersebut adalah sebesar Rp551.598.880,00.
c. Denda keterlambatan belum dikenakan senilai Rp49.997.687,50

Hasil dokumen atas Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Sembako Covid-19 kepada Kabupaten OKUT sesuai dengan BA Nomor: 466.1/310/III-1/BA/Dinsos/2020 Tanggal 1 Desember 2020 sebanyak 20.000 paket sembako dan Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Sembako Covid-19 kepada Kota Pagar Alam sesuai dengan BA Nomor: 466.1/311/III-1/BA/Dinsos/2020 Tanggal 23 Desember 2020 sebanyak 10.000 paket sembako.

Hal ini menunjukkan terdapat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Kabupaten OKUT selama 1 hari dan Kota Pagaralam selama 23 hari. Sehingga pada pengiriman Paket Bantuan Sembako Covid-19 ke Kabupaten OKUT belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp3.999.815,00. Sedangkan pada pengiriman Paket Bantuan Sembako Covid-19 ke Kota Pagar Alam belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp45.997.872,50.

Tanggal Update on 3 Juli 2021 by admin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here