Beranda Nasional Temuan Lapangan dan Rekomendasi Jangka Jati terkait Pelaksanaan Vaksinasi bagi Difabel di...

Temuan Lapangan dan Rekomendasi Jangka Jati terkait Pelaksanaan Vaksinasi bagi Difabel di Jawa Tengah

27
0

Pada tanggal 8 Agustus 2021, Jangka Jati (Jaringan Kawal Jawa Tengah Inklusi) 8 agustus 2021 mengadakan pertemuan virtual dengan pengurus dan anggota Jangka Jati.

Pertemuan dilakukan untuk sharing pengalaman lapangan terkait vaksinasi bagi difabel, dan kemudian mendiskusikan berbagai rekomendasi dan rencana aksi Jangka Jati di lapangan. Hadir pada pertemuan virtual tersebut 21 orang pengurus dan anggota Jangka Jati dari berbagai daerah.

Apa saja yang menjadi topik pembahasan dalam diskusi dan shering tersebut :

Sudah Ada Kebijakan Memprioritaskan Difabel untuk Divaksinasi

Jangka Jati mengapresiasi pemerintah pusat dan daerah yang pada akhirnya memberikan kebijakan prioritas dan akses kepada difabel untuk mendapatkan vaksinasi. Hal ini sangat penting untuk melindungi difabel dari keganasan penularan dan dampak Covid-19.

– Sharing Masalah, Hambatan dan Praktek Baik di Lapangan

Adib, seorang pegiat difabel di Rembang menyatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi difabel di Rembang pendataan dan pelaksanaannya bersama masyarakat umum. Ia menemui banyak hambatan yang dihadapi difabel di wilayahnya, yakni ketakutan/kecemasan dan termakan hoax.

Berapa angka pasti yang sudah melaksanakan vaksinasi ia tidak tahu karena pekerjaan mengumpulkan data justru dilakukan Difabel yang aktif di DPO saja. Menurutnya, tokoh agama dan dinas terkait perlu turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan dan meredamkan ketakutan yang dialami teman-temannya Difabel.

Lain lagi cerita Suyanto, difabel netra dari Wonogiri. Pelaksanaan vaksinasi bagi difabel di Kabupaten Wonogiri dari awal konteksnya ada di penanggulangan kebencanaan, termasuk bencana nmon alam oleh BPBD, yang selama ini sangat berkontribusi dan konsen kepada gerakan difabel. Karena didukung oleh BPBD Wonogiri, maka untuk bekerjasama dengan berbagai pihak lebih mudah. BPBD berinisiatif mendata difabel yang mau melaksanakan vaksinasi.

Kawan-kawan Difabel di Wonogiri akhir-akhir ini banyak yang mau divaksinasi karena dipicu oleh peristiwa beberapa difabel yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Hal ini bisa menjadi bahan edukasi tentang bahaya COVID-19. Kemudian BPBD dan pegiat difabel bekerja sama dengan Kodim mengikutsertakan 50 difabel dalam pelaksanaan sekali pelaksanaan vaksinasi. Hal ini akan dilanjutkan dengan mendata dan mendukung vaksinasi untuk lebih banyak difabel di Wonogiri.

Ratno dari Pati menyatakan bahwa karena banyak teman-temannya sudah ketakutan dari awal terkait vaksin COVID-19, namun ia pantang mundur untuk segera membuat surat yang akan ditujukan ke dinas terkait bahwa vaksinasi harus segera dilakukan. Beberapa persoalan klise adalah difabel berat yang ingin divaksin tetapi terkendala mobilitas dan transportasi. Menurut data yang ada padanya saat ini, sekitar 20-an difabel yang sudah mengikuti vaksinasi di desa masing-masing.

Cerita tentang keterlibatan difabel secara proaktif disampaikan oleh Susi dari HWDI Semarang yang sudah melakukan pendekatan kepada Dinkes dan mereka mendukung untuk memberikan vaksin kepada kelompok rentan termasuk difabel.

Menyadari bahwa tidak semua difabel di Kota Semarang mampu mengikuti prosedur pendaftaran secara online sebagaimana peraturan dari Kemenkes, maka himpunan komunitas dan organisasi difabel Kota Semarang mengadakan pendekatan dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk menyediakan layanan vaksinasi melalui puskesmas Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang kemudian menerbitkan Surat perihal pemberitahuan pelaksanaan vaksinasi Covid 19 bagi difabel ditujukan kepada Kepala Puskesmas se Kota Semarang dan Direktur RS se Kota Semarang. Selanjutnya teknis pelaksanaan dari surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang ditempuh dengan menunjuk 1 (satu) orang petugas di setiap puskesmas di Wilayah Kota Semarang untuk menjadi nara hubung yang mendukung proses pendaftaran dan pelaksainasi vaksinasi bagi difabel di puskesmas.

Nomor kontak dari para petugas tersebut selanjutnya disosialisasikan kepada difabel di Kota Semarang melalui komunitas dan organisasi difabel. Pendekatan ini bermanfaat bagi Difabel yang memiliki hambatan mobilitas untuk mendatangi sentra vaksinasi yang ditetapkan pemerintah yang relative jauh dari lokasi domisili difabel tersebut. Difabel yang memiliki hambatan IT untuk mengakses pendaftaran secara online juga bisa mendaftarkan diri melalui Whattapp atau telepon yang relative lebih mludah untuk diakses oleh difabel.

Pendekatan ini juga membangun kesadaran petugas untuk melakukan pelayanan vaksinasi Covid 19 yang aksisibel bagi difabel dan mendorong sikap proaktif dari puskesmas untuk menjemput bola dalam arti melakukan kunjungan kepada difabel untuk melakukan pelayanan vaksinasi Covid 19.

Contoh ada inisiatif dari puskesmas untuk melakukan kegiatan vaksinasi Covid 19 di panti di wilayahnya karena sebagian besar anggota panti tersebut adalah difabel berat yang memiliki hambatan mobilitas signifukan untuk mendatangi lokasi puskesmas untuk vaksiinasi. Kebijakan tersebuit juga membuka jalur komunikasi yang ramah bagi difabel dengan pihak puskesmas untuk melakukan asesmen dan koordinasi awal terkait teknis pelaksanaan vaksin bagi difabel di wilayah masing-masing.

Sri Setyaningsih, pegiat Difabel dari Boyolali memiliki pengalaman yang hampir sama bahwa permasalahan pemahaman difabel terkait vaksinasi masih kurang. Vaksinasi bagi difabel dilaksanakan di Pendopo Kantor Bupati. Namun terkendala aksesibilitas sehingga pertugas kesehatan mendatangi mobil yang ditumpangi difabel atau sepeda motor roda tiga yang dikendarainya.

Beberapa persoalan ketakutan dan kecemasan yang dialami difabel yakni takut jarum suntik dan takut menimbulkan kematian. Pendekatan secara organisasi masih terkendala karena jarak wilayah yang jauh. Dinkes kemudian bekerja sama dengan kecamatan dan desa melakukan sosialisasi aktif termasuk kepada difabel mental psikososial dan difabel berat dengan mendatangi ke rumah-rumah. Kendalanya hanya di koordinasi lintas sektor, meski belum semua sosialisasi tercapai.

Ada kasus trauma bagi difabel polio, dan juga autis yang mengalami ketakutan/kecemasan. “Kami menyarankan untuk sebelumnya orangtua melakukan simulasi terlebih dahulu di rumah beberapa kali, dan ini bisa dilakukan kepada difabel autistik dan difabel mental,” tambah Ida Putri, pegiat Difabel dari Boyolali juga.

Misbahul, Difabel Netra dari Kota Solo yang menjadi pengurus harian Tim Advokasi Difabel (TAD) Kota Solo, menyampaikan bahwa Dinas Kesehatah Kota (DKK) Solo sudah melakukan gebrakan memberikan vaksinasi untuk difabel sejak Maret 2021, yaitu sebelum ada surat dari Kemenkes tentang vaksinasi untuk Difabel. Hal ini karena Difabel di Kota Solo banyak yang ingin di vaksin meskipun belum ada kebijakan vaksinasi khusus untuk difabel.

Keinginan tersebut diakomodir oleh Tim Advokasi Difabel (TAD), melalui tim pengurus harian TAD, yang pro aktif melakukan pendekatan kepada DKK. DKK merespon positif keinginan para difabel yang ingin divaksin meskipun waktu itu belum ada surat edaran dari Kemenkes. Kemudian pengurus harian TAD melakukan edukasi dan pendataan difabel melalui organisasi atau komunitas difabel sehingga langsung mendapatkan data difabel yang bersedia divaksin.

Data-data tersebut diberikan kepada DKK dan DKK memberikan vaksinasi kepada difabel secara bergelombang. Ditambahkan secara terpisah oleh Sri Sudarti, pegiat difabel yang menjadi ketua pengurus harian TAD Solo, sampai saat ini DKK dan TAD Kota Solo sudah melakukan Kerjasama vaksinasi sebanyak 5 gelombang kepada difabel dan akan terus dilakukan secara bergelombang. Tantangan yang ada adalah pendataan difabel yang tidak menjadi anggota organisasi atau komunitas, dan difabel yang mengalami hambatan mobilitas.

TAD juga berhasil melakukan lobby langsung kepada Walikota Solo, Mas Gibran untuk membuat video motivasi dan memberikan arahan agar vaksinasi untuk difabel dipercepat dan diperluas. Menindaklanjuti arahan walikota tersebut, dalam waktu dekat, TAD Kota Solo akan mengundang DKK, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas Perhubungan untuk melakukan validasi data dan memfasilitasi transporatsi dalam rangka mempercepat dan memperluas capaian vaksinasi bagi difabel di kota Solo.

Bambang, Difabel dari Banjarnegara, Ulya dari Salatiga, dan masih banyak sharing dari lapangan yang dialami oleh pegiat difabel yang disampaikan dalam pertemuan virtual tersebut yang kurang lebih sama.

– Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 untuk Difabel

Dari berbagai sharing pengalaman dari lapangan tersebut, ternyata saat ini masih banyak kompleksitas masalah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi difabel, misalnya ada yang masih ragu dan takut risiko vaksin (misalnya resiko memperparah difabilitasnya seperti kasus vaksinasi polio, bahkan takut risiko meninggal). Keraguan dan ketakutan tersebut muncul karena banyaknya berita hoax seputar vaksin. Letak geografis yang luas, lokasi vaksinasi yang terpusat dan rata-rata jauh dari tempat tinggal difabel juga menimbulkan masalah ongkos transportasi dan mobilisasi. Kebanyakan lokasi vaksinasi juga tidak aksesibel untuk ragam difabel tertentu, misalnya tidak akses untuk pengguna kursi roda. Ada juga hambatan administrasi, yaitu sempat ditolak mendapatkan vaksinasi karena KTP luar daerah. Banyak juga difabel yang tidak mau divaksin semata-mata karena takut disuntik atau takut pada jarum suntik. Hambatan lain adalah belum adanya data yang valid dan belum adanya sikap pro aktif baik dari difabel dan keluargnya maupun dari dinas terkait.

Perhatian khusus juga dibutuhkan untuk ragam difabilitas tertentu, misalnya difabel autistik, difabel mental (psikososial) dan difabel dengan tingkat kerentanan berat atau kompleks. Kesadaran dan koordinasi lintas dinas juga masih perlu didorong untuk mendukung percepatan capaian vaksinasi bagi difabel di daerah.

Hambatan-hambatan di atas harus disuarakan supaya menjadi perhatian berbagai pihak terkait dalam rangka merusmuskan langkah perbaikan untuk membuka peluang agar pelaksanaan vaksinasi bagi difabel benar-benar efektif, tepat sasaran dan tidak ada yang tertinggal.

Rekomendasi dan Harapan Jangka Jati untuk Vaksinasi Bagi Difabel Yang Lebih Efektif dan Masif

– Dengan berbagai masalah dan hambatan berdasarkan sharing pengalaman di lapangan yang dialami oleh pegiat difabel di Jawa Tengah tersebut diatas, maka Jangka Jati memberikan rekomendasi dan harapan kepada semua pihak untuk :

1. Satgas Covid 19 atau Satgas vaksinasi Covid 19, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD, Polda/Polres, Kodam/Kodim, dan para pihak terkait di level proponsi dan kabupaten/kota mengajak perwakilan organisasi dan pegiat difabel dan keluarga difabel, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan LSM pendamping difabel untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan vaksinasi bagi difabel di daerah masing-masing, untuk mengidentifikasi masalah dan hambatan yang ada, untuk kemudian merumuskan strategi dan solusi agar pelaksanaan vaksinasi bagi difabel berjalan lebih efektif dan masif.

2. Agar lebih tepat sasaran, pendataan difabel untuk vaksinasi bisa ditempuh dengan dua cara yaitu memanfaatkan data by name by address yang sudah tersedia di dinas social dan BPBD; dan melibatkan organisasi difabel dan jaringan LSM pendamping difabel (mereka memiliki anggota dan kelompok dampingan yang tersebar di banyak desa).

3. Untuk lebih memberikan motivasi, pelaksanaan vaksinasi bagi kelompok difabel bisa dibarengkan dengan pemberian bantuan sosial yang sudah ada, atau ada usulan bantuan social untuk difabel yang belum mendapatkan bantuan social. Selain untuk motivasi, hal ini penting agar kebutuhan pokok difabel terpenuhi dalam situasi pandemic Covid-19.

4. Ada tools komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait Covid 19 dan vaksinasi Covid 19 yang simple dan aksesibel bagi semua ragam difabel dan ada tim yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang melakukan KIE kepada komunitas dan keluarga difabel.

5. Ada assesment kesehatan untuk semua difabel yang akan divaksin, dan atensi khusus untuk ragam difabel yang memiliki tingkat kerentanan yang berat atau kompleks, seperti difabel autistik, difabel mental/psikososial, difabel ganda dan difabel karena penyakit langka (seperti CdLs).

6. Memberikan berbagai pilihan pendekatan vaksinasi, misalnya vaksinasi terpusat, vaksinasi semi terpusat (di desa-desa) dan vaksinasi penjangkauan (kelompok dan keluarga).

7. Memastikan adanya akseksibilitas dan akomodasi yang layak pada saat vaksinasi, misalnya aksesibilitas untuk difabel pengguna kursi roda, pendamping untuk difabel sensorik netra dan difabel berat / ganda, dan juru bahasa isyarat (JBI) untuk difabel sensorik tuli/wicara.

8. Ada PIC dari Dinas Kesehatan atau Satgas Vaksinasi Covid-19 yang bisa dihubungi oleh difabel atau keluarga difabel untuk mendapatkan informasi dan konsultasi terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di daerah masing-masing. (RIL).

Semarang, 10 Agustus 2021
Jaringan Kawal Jateng Inklusi (Jangka Jati)
– Fatimah Asri (Koordinator)
– Noviana Dibyantari (Sekretariat)

Tanggal Update on 11 Agustus 2021 by admin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here