Beranda Palembang Pengamat Bicara Soal Biaya Pembuatan RAB Di Dinas Pera KP, Affan: Jika...

Pengamat Bicara Soal Biaya Pembuatan RAB Di Dinas Pera KP, Affan: Jika terbukti, kami tindak tegas

38
0

Palembang – Kepala dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Pera KP) Palembang, M Affan Mahali, menantang pihak kontraktor untuk membuktikan siapa pelaku yang meminta biaya jutaan rupiah kepada kontraktor untuk pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) di dinas Pera KP.

“Kalau ada buktinya, pasti kami akan tindak tegas oknum itu sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Ini klarifikasi saya,” kata Affan secara singkat, membalas chat WhatsApp menggunakan huruf kapital, saat diminta klarifikasi soal upeti pembuatan RAB di dinas Pera KP Palembang, Rabu (30/6/2021).

Dugaan adanya upeti atau biaya pembuatan RAB di dinas Pera KP sudah mendapat perhatian berbagai pihak, misalnya, DPRD Palembang, dan terbaru dari, Pemerhati Sosial dari Forum Demokrasi Sriwijaya, Bagindo Togar Butarbutar.

Menurut alumni Fisip Universitas Sriwijaya (Unsri) ini, tradisi tidak terpuji itu harus segera ditertibkan, apalagi tidak ada ketentuan resmi yang mengharuskan untuk mengeluarkan biaya dalam pembuatan RAB.

“Prilaku buruk ini harus segera ditertibkan. Upeti atau biaya yang di pinta oleh oknum-oknum di Dinas Pera KP Palembang jelas tidak dibenarkan, harusnya kepala dinas selaku pembina, dapat mendidik staf untuk tidak bermental pencuri,” kata Bagindo, Kamis (1/7/2021).

Dijelaskannya, untuk membuka persoalan itu secara terang benderang, tidaklah sulit, tinggal di cari, bagian apa yang berwenang membuatnya. Misalnya di bidang A atau B.

Kalau hal itu dibiarkan dan dianggap angin lalu, di khawatirkan akan menjadi tradisi yang mengakar yang akhirnya akan berdampak pada pembangunan yang tidak maksimal.

“Yang jelas adanya upeti itu memberatkan dan nanti akan berpengaruh pada kualitas kerja para pengusaha,” ujarnya.

Ia menambahkan, kepala daerah atau pun PNS tertinggi di kota Palembang, dituntut segera bertindak tegas terhadap jajarannya, bukan sebaliknya terkesan melakukan pembiaran.

“Berikan sanksi administrasi jabatan yang pantas, misalnya mutasi ke OPD lain, bila perlu di berhentikan, bila masih melakukan perbuatan tercela yang sama. Kinerja Manajemen Pemkot Palembang tidak akan optimal, bila masih ada saja oknum yang bermental buruk. Tugas dan tanggung jawab ASN itu melayani, bukan sebaliknya,” pungkasnya

Diketahui sebelumnya, kontraktor sebut saja Boy, membuat RAB, di Dinas Pera KP Palembang, dipatok biaya sebesar Rp 1 – Rp 3 Juta, untuk satu paket pekerjaan.

Angka tersebut dinilai sangat memberatkan kontraktor, karena diketahui pembuatan RAB untuk suatu paket pekerjaan tidak ada biaya.

“Saya diminta Rp 1 juta lebih untuk satu paket pekerjaan, dimana pagu anggarannya dibawah Rp 100 juta. Untuk biayanya beraneka ragam, tergantung pagu anggarannya,” keluh Boy, saat dibincangi, Jumat (25/6/2021).

Ia berharap, hal tersebut bisa segera ditindaklanjuti, agar nama baik dinas Pera KP Palembang tidak tercoreng akibat ulah oknum.

“Kami berharap oknum-oknum nakal bisa segera ditindak,” katanya.

Hal serupa diungkapkan, kontraktor lainnya, sebut saja namanya Bunga, ia mengaku, tidak mau lagi membuat RAB di dinas Pera KP, karena untuk pembuatan satu buah RAB sangat besar dan memberatkan.

“Saya pernah diminta biaya Rp 3 juta, dimana pagu anggaran proyeknya dibawah Rp 200 juta. Info yang kami terima hal ini sudah menjadi konsumsi umum, dan tidak pernah ditindak. Kami berharap hal ini bisa segera ditertibkan,” kata Bunga.

Tanggal Update on 1 Juli 2021 by admin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here