Beranda Uncategorized Operasi Odol, Tidak Hanya Sopir, Pemilik dan Bengkel Bisa Dikenakan Sanksi Pidana.

Operasi Odol, Tidak Hanya Sopir, Pemilik dan Bengkel Bisa Dikenakan Sanksi Pidana.

243
0

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) bersama Satlantas Polres Muba gencar melakukan sosialisasi terhadap kendaraan angkutan barang yang kerap bermuatan overdimension Over Load (Odol) yang berdampak terhadap keselamatan.

Sosialisasi terhadap angkutan barang yang kerap over load tersebut menindaklajuti surat edaran Menteri Perhubungan nomor 21 tahun 2019 tentang pengawasan terhadap mobil barang atas pelanggaran muatan lebih (Over loading) /atau pelanggaran ukuran lebih (over dimensi) dengan harapan pemerintah Tahun 2023 zero odol.

Sosialisasi dilakukan di dua titik yakni di jalan lintas timur tepatnya di wilayah Kecamatan Tungkal Jaya dan Kecamatan Banyung Lencir.

Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin H. Pathi Riduan, S.E., ATD., M.M, mengatakan bersama satlantas polres Muba, saat melakukan sosialisasi terhadap kendaraan angkutan barang khususnya yang kerap melanggar karena muatan melebihi tonase aehingga petugas melakukan semua pemeriksaan.

“Pemeriksaan seperti biasa, petugas meminta kepada sopir untuk memperlihatkan surat-surat berkendaraan seperti sim, stnk dan Kir.”ungkap Pathi jumat (26/3).

Dikatakanya, selain pemeriksaan surat kendaraan petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap muatan barang kendaaran. Semua dilakukan pemeriksaan oleh penguji dengan mengukur tinggi muatan, mengukur pajang bak dan muatan.

Apabila dalam pemeriksaan terdapat perubahan pada kendaraan pihaknya melakukan pendataan sekaligus memberi peringatan dan sosialisasi kepada sopir bahwa merubah bentuk merupakan suatu pelanggaran berat dan bisa dikenakan sanksi di pidana.

Selain pengawasan di Lapangan, juga diharapkan pada saat melakukan Uji Kendaraan setiap kendaraan wajib uji (truk, bus, pick up) akan dicek semua Dan bila tidak sesuai dg standar maka kendaraan tersebut dinyatakan tidak lulus uji. Terlebih, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Muba semua sudah menggunakan alat mekanis dan langsung terkoneksi dengan Ditjen Perhubungan Darat

“Merubah bentuk bak, casis kendaraan merupakan pelanggaran berat, sanki denda lebih besar dari pada tilang biasa, bahkan penindakan bisa dilakukan tidak hanya pada sopir tetapi pemilik kendaraan bahkan bengkel yang merubah atau memodifikasi bentuk standar kemdaraan artinya ada perubahan ijin. Ini bisa dikenakan tindak pidana atau pelanggaran berat Berdasarkan UU 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas atau angkutan jalan, pelanggaran overdimemsi dapat dikenakan sanksi denda sebesar Rp 24 juta atau hukuman kurungan 1 tahun,” tegasnya.

Selain pengawasan di Lapangan, Pathi meminta
Pada saat melakukan Uji Kendaraan setiap kendaraan wajib uji (truk, bus, pick up) akan dicek semua Dan bila tidak sesuai dg standar maka kendaraan tersebut dinyatakan tidak lulus uji. Terlebih, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Muba semua sudah menggunakan alat mekanis dan langsung terkoneksi dengan Ditjen Perhubungan Darat

“Dalam waktu dekat, bersama forum lalu lintas dan pihak terkait lainya, akan menggelar rapat bersama guna membahas titik lokasi operasi odol dan penindakan terhadap kendaraan angkutan barang yang bermuatan over load,”ucapnya.

Untuk titik operasi odol sendiri, petugas akan menyisir jalan kabupaten yang sering dilintasi kendaraan angkutan barang diantaranya di Desa Bruge Kecamatan Babat Toman, Simpang Siku Kecamatan Sungai Lilin dan Di terminal Randik Kecamatan Sekayu.

Untuk penindakan dilapangan, pathi mengatakan petugas yang dilibatkan yakni dishub Muba , satlantas polres Muba dan polisi militer (POM) AD.Proses penindakan terhadap pelanggar odol dilakukan oleh PPNS dan penguji, penindakan terhadap pelanggar odol berbeda dengan penindakan tilang biasa penetapan denda lebih besar.

“penindakan diterapkan yakni pelanggaran administrasi, Jadi penindakan terhadap pelanggar odol ini tidak hanya sopir saja yang bertanggung jawab, bisa juga pemilik kendaraan, bahkan bengkel dimana kendaraan merubah atau memodifikasi bentuk karena ikut serta dalam merubah bentuk dan ijin.Untuk Proses sidang sendiri akan dilakukan oleh kejaksaan dan pengadilan”bebernya.

Lebih lanjut, pathi menambahkan sebelum dilakukan penindakan tehadap pelanggar odol, pihaknya akan melakukan deklarsi serta membuat komitmen kepada semua perangkat daerah untuk mendukung menuju zero odol 2023.

“Mungkin nanti dipimpin bapak Bupati bersama forumkominda untuk deklarasi, dan seluruh opd untuk komiten mendukung zero odol 2023,”imbuhnya.

Selain pengawasan di Lapangan, Pathi meminta
Pada saat melakukan Uji Kendaraan setiap kendaraan wajib uji (truk, bus, pick up) akan dicek semua Dan bila tidak sesuai dg standar maka kendaraan tersebut dinyatakan tidak lulus uji. Terlebih, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Muba semua sudah menggunakan alat mekanis dan langsung terkoneksi dengan Ditjen Perhubungan Darat

BERIKUT SURAT EDARAN Nomor: SE 21 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP MOBIL BARANG ATAS PELANGGARAN MUATAN LEBIH (OVER LOADING) DAN/ATAU PELANGGARAN UKURAN LEBIH (OVER DIMENSION)

1. Dalam rangka menjaga infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan lebih cepat sehingga berakibat pada kerugian negara berupa pembiayaan perbaikan jalan akibat pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih, serta mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan mengurangi korban fatalitas kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan pengawasan terhadap mobil barang.

2. Pengawasan terhadap pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih dilakukan melalui penerbitan rancang bangun kendaraan bermotor dan penindakan mobil barang yang melakukan muatan lebih
dan/atau ukuran lebih.

3. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) di atas, dilakukan oleh:
a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bertugas: 1) mengawal penerbitan Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB), penimbangan mobil barang, Norma Standar Prosedur Kriteria (N S PK) uji tipe dan uji kendaraan;

2) melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih; dan/atau

3) melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korps Lalu Lintas dan Badan Reserse Kriminal, Ditjen Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan Badan Usaha Jalan Tol terhadap pengawasan dan penindakan pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih.

b. Perusahaan agen pemegang merek kendaraan bermotor dilarang memproduksi, memasarkan, dan mengimpor mobil barang yang dapat menimbulkan pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih.

c. Perusahaan karoseri dan/atau penjual kendaraan bermotor (dealer) dilarang memproduksi, merakit dan melayani pembelian kendaraan mobil barang yang dapat menimbulkan pelanggaran muatan lebih
dan/atau pelanggaran ukuran lebih.

d. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan usaha dilarang melakukan kontrak kerjasama dengan jasa pengurusan transportasi yang menggunakan mobil barang yang dapat menimbulkan pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih.

e. Perusahaan angkutan umum yang telah mengoperasikan mobil barang dan berpotensi melakukan pelanggaran ukuran lebih agar
melakukan normalisasi terhadap ukuran kendaraannya.

f. Pemilik barang dilarang melakukan kontrak kerjasama dengan transporter yang menggunakan kendaraan angkutan barang yang
dapat menimbulkan pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih.

g. Seluruh Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas PerhubunganKabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya agar melakukan:

1) pengawasan dan penindakan tegas terhadap mobil barang yang dapat menimbulkan pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih;

2) pengujian terhadap dimensi mobil barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

3) tidak meluluskan pengujian terhadap mobil barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih.

4. Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2019

Tanggal Update on 26 Maret 2021 by admin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here