Beranda MUBA KPAD Muba Dukung Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dihukum Seberat-Beratnya.

KPAD Muba Dukung Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dihukum Seberat-Beratnya.

29
0

Komisi Perlindungan Anak daerah Kabupaten Musi Banyuasin bakat pelaku kekerasan seksual terhadap anak dijatuhkan hukuman seberat-seberat beratnya.

Sebab perbuatan yang sangat tidak bermoral tersebut melibatkan anak-anak dibawah umur untuk aktivitas seksual yang belum sepatutnya mereka ketahui bahkan rasakan. Banyak dampak yang terjadi bagi korban pelecehan seksual ini, karena dapat merusak fisik serta mental anak tersebut.

” jadi, sudah sepantasnya pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dijatuhkan hukuman seberat-beratnya, “Ungkap Soleman MPdi, Kamis (24/6).

Dikatakanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 tahun 2020. PP tersebut berisi tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Ia menyebut, berkaitan dengan terbitnya PP Nomor 70 tahun 2020, pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur dijatuhkan hukuman kebiri, pihaknya sendiri sepakat,sebab penjatuhan hukuman tersebut dinilai dapat memebrikan efek jera kepada pelaku.

“KPAD Muba sendiri sangat setuju dengan sanksi hukum yang menjatuhkan hukuman kebiri , hal itu kami menilai sebagai hukuman untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan setidaknya dapatat meminimalisi atau bahkan menghilangkan tindak kekerasan seksual dan pelecehan seksual terhadap anak,”tegasnya.

Namun, hingga saat ini penerapan hukum kebiri tersebut masih menjadi pro dan kontra karena bersinggungan dengan Hak Azazi Manusia (HAM). dan Hingga Peraturan tersebut belum bisa diterapakan.

“Pelecehan seksual anak berdasarkan hukum adalah tindak kejahatan yang mana orang dewasa terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak dibawah umur atau mengeskpolitasi anak dibawah umur untuk sebuah kepuasan seksual,”bebernya.

Lanjut Soleman, ia menerangkan pelaku kekerasan pelecehan seksual terhadap anak dapat dijerat pasal yang berlapis karena hadirnya peraturan khusus mengenai anak-anak. Berikut ini Ketentuan Hukum yang dapat menjerat pelaku Pelecehan seksual.

“Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pada dasarnya pemerkosaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa telah diatur dalam pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi: “ Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa
yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”jelasnya.

Begitu juga dengan Pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang
belum berumur 15 tahun dapat dijerat dengan Pasal 287 KUHP yang menyatakan :

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya
atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau
umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara
paling lama sembilan tahun.:

Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang
telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perppu
1/2016”)

Sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (“UU
17/2016”)

Pelecahan anak termasuk anak kandung menurut Perundang-Undangan ini dapat dijerat
beberapa ketentuan hukum yakni :

a. Pasal 76D Undang-Undang nomor 35 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa : “Setiap
Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

b. Pasal 81 Perpu nomor 1 tahun 2016 yang menyatakan bahwa : “ Setiap orang yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun
dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

“Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh elemen mayarakat dan keluarga, agar tetap waspada dengan lingkungan sekitar untuk menjaga pertemanan agar anak-anak atau adik-adik kita terjaga dari kejahatan pelecehan seksual yang dapatmerusak masa depan mereka dikemudian hari.,imbuhnya.

Tanggal Update on 24 Juni 2021 by admin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here