Beranda MUBA Kondisi Rusunawa Memprihatinkan, Komisi III DPRD Muba Bakal Panggil Dinas PU Perkim.

Kondisi Rusunawa Memprihatinkan, Komisi III DPRD Muba Bakal Panggil Dinas PU Perkim.

53
0

Sumselnews.co.id|Muba- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) senin mendatang akan memanggil pihak pihak terkait UU untuk melakukan rapat dengan pendapat guna membahas kejelasaan aset pembangunan rusunawa serta pembangunan relokasi rumah MBR bagi warga yang berdampak rawan bencana longsor.

Anggota Komisi III DPRD kabupaten Muba Damsi SH, mengatakan pihaknya sudah melakukan kunjungan kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mempertanyakan status rusunawa.

“Ya benar kami melakukan kunker ke kementerian PUPR, kunker ini menindaklanjuti terkait kejelasan bangunan rusunawa. Sebab kondisi gedung yang dulunya di bangun sangat megah sekarang memprihatinkan,”ungkap Damsi saat dihubungi awak media, sabtu (5/8).

Dikatakan politisi dari partai PPP ini, kondisi gedung rusunawa yang dibangun sejak tahun 2018 yang lalu paskah usai dijadikan lokasi tempat pasien covid isolasi, saat ia ini sangat memprihatinkan, tak hanya bagian dalam gedung yang banyak rusak bahkan barang -barang yang dulunya ada seperti kasur dan barang lainya sudah tidak terlihat lagi dan hancur.

” Ini kan merupakan bantuan dari pemerintah pusat, rusunawa ini dibangun untuk dimanfaatkan oleh ASN yang masuk dalam katagori berpenghasilan rendah. Aset rusunawa inikan sudah diserah terimakan ke Pemkab Muba yang mana beberapa tahun lalu digunakan untuk pasien covid melakukan isolasi mandiri.”tegasnya.

Namun, yang menjadi pertanyaan sekarang aset yang sudah menjadi milik pemkab muba ini, hingga saat ini belum dilakukan peruntukannya. Kedapan bagaiamana pengelolaanya, seyogyanya bantuan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat di luas.

“Dalam hal ini, artinya pengawasan oleh pihak terkait dalam hal ini perangkat daerah terkesan tidak peduli terhadap bangunanan rusunawa tersebut. Seharusnya kita berterima kasih kepada pemerintah pusat atas bantuan pembangunan rusunawa tugas kita di pemerintah daerah untuk menjaga agar aset ini tetap bisa dimanfaatkan,”cetusnya.

Tidak hanya itu,Damsi juga menyebut Komisi III juga akan mempertanyakan proses pembangunan rumah MBR untuk relokasi warga yang terdampak rawan bencana serta berpenghasilan rendah.

“Akan kita pertanyakan juga kenapa Perumahan yang sudah selesai dilakukan pembangunan belum di manfaatkan oleh warga yang sudah terdata sebelumnya,”tukasnya.

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daereh Kabupaten Musi Banyuasin Zabidi melaui Kabid Pengelolaan Aset Daerah A. Zukashmir, S.STP., M.Ec.Dev membenarkan jika rusunawan saat statusnya sudah menjadi aset milik Pemerintah daerah kabupaten Muba.

“Untuk status dan naskah hiba dari kementrian sudah selesai dilakukan pada awal tahun 2022,saat ini bidang aset tengah melakukan proses pencatan,”singkatnya.

Sekedar informasi, Sebelumnya, pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), melalui dinas perkim akan merealisasikan pembangunan 1000 rumah dimana di Muba sendiri akan dibangun satu blok rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).

Tahap awal rusun akan dibangun empat lantai tersebut diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memiliki rumah. Banguan rusunawa sendiri memiliki dua type yakni type 36 dengan unit sebanyak 58 unit.

Tanggal Update on 5 Agustus 2022 by admin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here