Beranda MUBA Kisruh Fraksi PAN DPRD Muba Berbuntut Panjang

Kisruh Fraksi PAN DPRD Muba Berbuntut Panjang

92
0

Palembang – Perombakan susunan pengurus fraksi PAN DPRD Muba, hingga penolakan dari salah satu anggotanya berbuntut panjang hingga DPW PAN Sumsel keluarkan surat pembatalan.

Keterlibatan DPW PAN Sumsel dalam urusan DPD PAN Muba itu dianggap berlebihan dan tidak menghargai keberadaan DPD.

Setelah dilaporkannya salah satu anggota DPRD ke Polda sumsel, kini giliran pengamat politik dan kader muda PAN memberikan pernyataan.

“Melihat apa yang terjadi di Muba terkait perombakan susunan fraksi PAN DPRD Muba, yang dilakukan oleh DPD dan di intervensi oleh DPW, jujur saja saya sangat prihatin. Karena kalau begini kapan kita mau dewasa berpolitik,” kata Pengamat Kebijakan Publik, Ade Indra Chaniago, Minggu (7/3/2021).

Menurut, mahasiswa pasca Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini, pergantian atau rolling yang dilakukan oleh DPD PAN Muba merupakan suatu hal yang wajar dan biasa terjadi, biasanya selain untuk penyegaran tentu ada alasan lain hal tersebut dilakukan.

“Kalau urusan remeh temeh seperti ini DPW PAN Sumsel sampai turun tangan, tentu perlu dipertanyakan ada motif apa dibalik ini ?. Bagi saya partai ini milik orang banyak bukan milik pengurus partai, jadi harus bijak dalam bersikap. Anehnya lagi, ketua dan petinggi partai di DPW PAN Sumsel yang saya tau penguasa/Bupati di daerah, kok sepertinya tidak paham soal ini, terlebih lagi ini kan soal internal di DPD PAN Muba, logikanya diselesaikan dulu secara internal DPD baru berkirim surat, yang pasti harus paham wilayah masing-masing. Zaman maju seperti sekarang, kok masih otoriter,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kaukus Milenial PAN Muba, Fajar Ramadhon, mengatakan, sebagai milenial PAN, ia sangat menyayangkan dan kecewa atas arogansi DPW PAN Sumsel tersebut.

“Ini namanya DPW PAN Sumsel melangkahi DPD. Kalaupun DPW mau menanggapinya, harusnya ke DPD dulu. Bukan langsung bersurat ke Ketua DPRD Muba,” katanya.

Selain itu, sambung Fajar, surat pembatalan dari DPW PAN Sumsel menandakan pimpinan DPW PAN Sumsel tidak paham administrasi.

“Bagiamana mau jadi calon Gubernur atau Walikota, masalah administrasi saja tidak paham. Kami juga sesalkan surat pembatalan dari DPW menyebar luas di kalangan pejabat Pemkab Muba,” pungkasnya.

Diketahui, awalnya, DPD PAN Muba mengeluarkan surat tertanggal 11 Februari 2021 dengan nomor : PAN/06.02/K-S/B/II/078/2021, perihal perubahan susunan fraksi PAN DPRD Muba.

Kemudian pada tanggal 26 Februari 2021, ketua fraksi yang di rolling melakukan penolakan keputusan DPD PAN Muba itu.

Anehnya, di hari yang sama yakni pada 26 Februari 2021, keluar surat dari DPW PAN Sumsel, dengan nomor : PAN /06/B/K-S/021/II/2021, perihal pembatalan surat DPD PAN Muba, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Muba dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPW PAN Sumsel.

Tanggal Update on 7 Maret 2021 by admin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here