Beranda MUBA H Rabik : Pilkada Serentak 2024, Ada Pejabat Yang Ditunjuk Menjalankan Birokrasi...

H Rabik : Pilkada Serentak 2024, Ada Pejabat Yang Ditunjuk Menjalankan Birokrasi di Pemkab Muba

307
0

Pelaksanaan Pilkada serentak dipastikan akan digelar pada tahun 2024 hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota merupakan perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015. Dalam perubahan tersebut, di antaranya mengamanatkan perubahan keserentakan nasional yang semula dilaksanakan pada 2020 menjadi 2024. Perubahan tersebut, bukanlah tanpa dasar, melainkan telah disesuaikan dengan alasan yuridis, filosofis, hingga sosiologis

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 pasal 201 ayat 5 disebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2020.” Kemudian, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam pasal 201 ayat 8 menjadi “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.”

Menyikapi hal itu,banyak partai politik yang memiliki pemikiran sejalan atas keputusan pemerintah terhadap Pilkada serentak pada tahun 2024 diantaranya DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin.

Ketua DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin H Rabik mengatakan pihaknya sejalan terhadap keputusan pemerintah mengingat banyak pertimbangan yang menjadi persoalan terutama berkaitan dengan anggaran. Seperti diketahui bersama saat ini pandemic covid-19 masih terus melanda.

“Untuk Kabupaten Musi Banyuasin masa jabatan kepala daerah bupati dan wakil bupati akan berakhir pada Mei 2022.Artinya jika pilkada dilaksanakan serentak pada tahun 2024 akan ada penujukan pejabat Bupati oleh Gubernur Sumatera selatan H Herman Deru yang memiliki kompetensi dan itu memang sesuai aturan perundang- undangan yang berlaku,”Kata H.Rabik kepada awak media, sabtu (30/1).

Rabik yang saat ini menjabat wakil ketua DPRD Kabupaten Muba menerangkan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada Bupati dan Wakil Bupati akan dilaksanakan pada bulan November 2024

atas undang-undang  baru tersebut akan di mulai pada tahun 2024. Sementara undang-undang Nomor 7 tahun 2017 mengatur tentang pilpres dan legislatif yang mengatur tentang parliementry treshold dan presidensial treshold kalau mengacu kpd uu sebelumnya Utuk Parliamentary Threshold 4 % dan Presidential Threshold 20 % /25% kursi dan perolehan suara.

“Artinya nanti ada pejabat yang akan memimpin birokrasi di Pemerintah Kabupaten Muba. Pejabat tersebut nantinya akan ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Selatan. Adapun waktu yang diberikan untuk Penjabat dimaksud adalah 6 bulan dan dapat di perpanjang kembali untuk 6 bulan berikutnya,”terangnya

Menurut politisi dari partai berlambang matahari ini, Apakah akan terjadinya vacuum of power, yang akan dapat menggangu roda pemerintahan, tentu tidak hal itu jelas diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan lainnya

“menurut saya roda pemerintahan akan berjalan seperti biasa nya. Karena ada aturanya UU nomor 23 tahun 2014, pemerintahan daerah dan peraturan lainnya sehingga fungsi yang melekat di DPRD akan sangat terasa dan ketika itu pada saat nya nanti, saya akan fokuskan untuk bersama instrumen daerah yg ada agar pembangunan terus berjalan tanpa ada nya kegaduhan yang bisa merugikan rakyat musi banyuasin,”imbuhnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here