Beranda MUBA Cegah Peredaran Gelap Narkotika, Pemkab Muba Terbitkan Perda P4GN

Cegah Peredaran Gelap Narkotika, Pemkab Muba Terbitkan Perda P4GN

54
0

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah kebupaten Musi Banyuasin bersama pihak terkait untuk bersama -sama dalam hal melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkursor Narkotika di wilayah hukum kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Upaya atau langkah yang saat telah dilakukan untuk mencegah dan memberantas terhadap maraknya peredaran narkotika di bumi serasan sekate yakni dengan membuat produk hukum berupa peraturan daaerah (perda) yang telah di terbitkan di laman JDIH Hukum setda Muba https://jdih.mubakab.com yakni perda nomor 2 tahun 2021.

Perda nomor 2 tahun 2021, tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ( P4GN) dan perkursor Narkotika banyak keterlibatan semua elemen dalam melakukan pencegahan dan pemberantas narkotika di wilayah bumi Serasa Sekate mulai dari peran para aparatur sipil (ASN) negara di lingkungan pemkab muba,

Tak hanya itu, Partisipasi masyarakat serta para penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan. Tak hanya itu pimpinan DPRD serta anggota DPRD Muba juga ikut terlibat dalam hal pencegahan perdearan narkotika dengan melakukan pengawasan di lingkungan DPRD Muba.

Dasar terbentuknya peraturan daerah terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkursor Narkotika yakni berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Fasillitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, salah satu tugas Pemerintah Kabupaten adalah menyusun Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam isi perda tersebut disebutkan bahwa Peraturan Daerah dibentuk ini bertujuan untuk:
a. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan
terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika
agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu,
terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman
Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
C membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam
upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan
Prekursor Narkotika; dan
d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat,
sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan
terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam hal pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika, banyak melibatkan semua kalangan hal itu teracantum dalam Peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor 2 tahun 2021 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkursor Narkotika.

Bagian Ke Empat Pencegahan Melalui Perangkat Daerah dan DPRD paad Pasal 13 (1)Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan kampanye perilaku hidup bersih, sehat tanpa Narkotika dan penyebaran informasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam lingkungan kerjanya sendiri dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

(2)Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersarna dan/atau bekerja sarna dengan Perangkat Daerah terkait.

PasaI 14 (1) Dalam melakukan penerimaan ASN dan Non ASN di Kabupaten, Pemerintah Kabupaten dapat mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan Calon ASN dan Non ASN harus:

a. memiliki Surat Keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah; b. menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi Calon ASN maupun ASN dan Non ASN dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan jika terbukti melakukan pengedaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

(2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan upaya pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Iingkungan kerjanya. (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. meminta kepada pegawai yang bekerja di Iingkungan kerjanya untuk menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi pegawai;

b. setiap ASN dan Non ASN yang patut diduga melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif Iainnya wajib melakukan tes urine pad a Rumah Sakit Pemerintah; c. mengawasi agar di Iingkungan kerjanya tidak terjadi
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 15, Pimpinan dan Anggota DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya.

Bab V partisipasi masyarakat disebutkan pada
PasaI18 Partisipasi masyarakat dalam kegiatan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, melaIui :
a. peningkatan pengetahuan mengenai bahaya PenyaIahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. ikut serta daIam kegiatan upaya pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam PasaI 5; dan c. melaporkan adanya dugaan Penyalahgunaan dan Peredaran GeIap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan tempat tinggaInya.

Sebagai informasi, Dalam rangka penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 28 Februari 2020 telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

Sementara, Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA dikonfirmasi awak media terkait banyaknya dorongan, dukungan dan harapan dari berbagai kalangan dibentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) di Bumi Serasan Sekate Dalam upaya mendukung akselerasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap narkoba (P4GN) pihak kepolisian terkait derasnya Peredaran Narkoba di wilayah kabupaten Musi Banyuasin menyambut baik sukungan terbentuknya BNNK di Muba.

“Kita sudah beberapa kali ajukan kepada BNN tinggal menunggu persetujuan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB),”singkat kepala daerah Inovatif Tahun 2020 ini.

Tanggal Update on 4 Mei 2021 by admin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here