Beranda Palembang MAKI Tindaklanjuti Ke LKPP, Terkait Proses Pengadaan Barang dan Jasa Dalam ...

MAKI Tindaklanjuti Ke LKPP, Terkait Proses Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Kasus Bansos Covid 19 Pemprov Sumsel

51
0

Menyikapi pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Mirwansyah, mengatakan pelaksanaan pengadaan Sembako untuk bantuan sosial (Bansos) dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) yang diduga tidak sesuai ketentuan pengadaan dalam masa darurat, sudah ditindaklanjuti.

“Itu kan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ada pernyataan saya pada laporan BPK, serta temuannya sudah kita tindaklanjuti. Pada saat LHP diterima, sudah juga ditindaklanjuti [intern], leading sektornya kan ada Inspektorat,” ujar Mirwan kepada awak media Sabtu, (3/7).

Menurut koordinator MAKI kota Palembang jika menyimak jawaban dari Plt kadinsos Sumatera Selatan sah sah saja, cuma yang kita inginkan buktikan bahwasanya temuan dua audit ini sudah selesai di lakukan,yaitu kapan, tanggal berapa dan mana bukti setor yang dilakukan ke kas negara.

“Perbuatan ini secara manusiawi perbuatan zolim dilakukan kepada warga tersebut, yang mana juknisnya mungkin tidak seperti itu ,ini sangat telak di saat rakyat membutuhkan uluran tangan pemerintah tapi di permainkan,di mana posisi orang orang dinas pada waktu itu sehingga kejadian ini sampai terulang dua kali di tahap pertama lhp nomor : 84/LHP/XVIII.PLG/12/2020 yang terbit tanggal 28 Desember 2020 dan kedua ,lhp nomor : 28.B/ LHP/ XVIII.PLG/05/2021. Terbit tanggal 06 Mei 2021.” Tegas Boni

Lanjutnya, perlu di ketahui pemerintah propinsi Sumatera selatan telah mengucurkan anggaran Rp.197 miliar untuk mengatasi covids ini melalui anggaran tidak terduga tahun 2020,tapi nyatanya masih juga ada permainan salah satunya di dinas sosial, untung ada BPK, gimana seandainya tidak ada BPK di dunia ini , mungkin bisa bebas niat busuk oknum yang terkait mempermainkan masalah bansos ini.

“Dalam hal ini kami dari MAKI minta kepada kejaksaan untuk menindaklanjuti dari pengaduan kami sebelumnya melalui aksi damai di halaman kantor Kejati kemarin ,temuan bansos ini merupakan celah untuk mengungkapkan penggunaan anggaran tidak terduga Rp.23 miliar di dinsos untuk masalah covids tahun 2020,kami berharap jangan cepat menyerah kepada para pihak jaksa,ini uang negara bukan uang gubernur dan kepala dinas pribadi,” bebernya

Dari segini pelaksanaan barang dan jasa Boni menyebut, dalam pekerjaan itu Plt kepala dinas sosial propinsi Sumatera selatan mengatakan proses pengadaan tersebut tanpa tender bahwa dibolehkan oleh Pemerintah, serta dimenangkannya satu rekanan untuk dua tahap pekerjaan tidak masalah.

“Aturannya sesuai pada Perka LKPP nomor 3 tentang Pandemi, jadi PL (penunjukan langsung) pelaksana kegiatan tanpa tender itu resmi. Kenapa kita tidak tender? Karena waktu yang singkat hanya 45 hari, oleh karenanya [PL] itu boleh oleh Pemerintah. Untuk pemenangnya [dalam dua tahap] ya tetap sama, kan PL, tidak tender, “terangnya

Namun menurut BPK dalam pelaksanaan pekerjaan ini di duga sangat tidak sesuai dengan: Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen, Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid19), pada Huruf E Pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19,

Surat Edaran LKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada Pemilihan Penyedia Dalam Masa Wabah Virus Corona (Covid-19) pada Bab Latar Belakang yang menyatakan “Bahwa dalam proses pemilihan Penyedia diperlukan tahapan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi yang dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka dan Standar Nasional Indonesia 6128:2015 untuk Beras (Oryza Sativa L.),ini tercantum dalam dalam audit lhp nomor : 84/LHP/XVIII.PLG/12/2020.

“Terakhir untuk tahap pertama ini dalam penghujung tahun 2020 BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan kepada Plt. Kepala Dinas Sosial untuk mematuhi ketentuan pengadaan barang di masa darurat; dan dan Memproses kelebihan pembayaran dengan cara menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp1.084.138.210,00.
Selanjutnya MAKI untuk temuan Bansos ini,selain menindaklanjuti ke pihak kejaksaan kembali juga untuk menindaklajuti ke LKPP terkait pengadaan barang dan jasa “tutupnya.

Tanggal Update on 3 Juli 2021 by admin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here