SUMSELNEWS.CO.ID | Suara masyarakat Palembang kembali bergemuruh menuntut kejelasan dari Pemerintah Kota. Yakuza Ian, seorang warga Palembang, bersama kelompoknya lantang mendesak Wali Kota Ratu Dewa untuk segera memecat atau memutasi Paramiswari, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, setelah komentarnya menuai polemik dan reaksi keras dari publik.
Kontroversi Komentar Paramiswari Pemicu Desakan Warga
Beberapa waktu lalu, Paramiswari sempat menjadi sorotan publik akibat komentarnya yang dianggap kurang etis. Ia dituding menuding sebuah akun media sosial telah menyebarkan opini negatif. Situasi semakin memanas ketika Paramiswari justru mengaitkan tegurannya tersebut dengan isu politik yang sudah lama berlalu, sehingga membuat banyak netizen meradang.
Cara Paramiswari berkomentar ini menuai kritik tajam. Banyak warganet yang mencapnya sebagai sosok anti-kritik, bahkan sampai mengulik kembali unggahan-unggahan lamanya di media sosial. Hal ini menunjukkan betapa sensitifnya isu komunikasi publik dan bagaimana setiap pernyataan pejabat dapat berdampak luas di mata masyarakat.
Yakuza Ian Pimpin Aksi Unjuk Rasa Menuntut Keadilan
Melihat permasalahan tersebut seolah meredup tanpa ada tindakan nyata, Yakuza Ian bersama rekan-rekannya memutuskan untuk menggelar unjuk rasa. Mereka secara spesifik menuntut agar Paramiswari mendapatkan sanksi yang setimpal, seperti pemecatan atau mutasi dari jabatannya. Menurut Yakuza Ian, jika ada pegawai Pemkot Palembang yang terbukti melakukan kesalahan, maka harus ada tindakan tegas tanpa pandang bulu.
Ia mencontohkan kasus petugas Dinas Perhubungan yang sempat viral dan akhirnya mendapatkan hukuman berat berupa pemecatan. Yakuza Ian berpendapat, prinsip keadilan harus ditegakkan secara merata. Jika satu pegawai dikenai sanksi berat atas kesalahannya, maka perlakuan yang sama juga harus berlaku untuk pegawai lain yang melakukan pelanggaran, termasuk Kabag Protokol. Ini menjadi poin penting dalam tuntutan mereka untuk menunjukkan konsistensi penegakan aturan di lingkungan pemerintahan.
“Pemerintah Kota Palembang khususnya Wali Kota Palembang wajib memecat dan memutasi Kabag Protokol Kota Palembang terkait komentarnya yang mengalihkan isu banjir ke isu politik,” tegas Yakuza Ian, seperti dikutip dari unggahan akun TikTok @yakuzaian. Menurutnya, tindakan Paramiswari tersebut tidak dapat dibenarkan dan patut mendapatkan sanksi yang setimpal agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Anda bisa baca juga tentang upaya Pemkot Palembang tangani isu publik lainnya.
Harapan Warga Palembang kepada Wali Kota Ratu Dewa
Aksi unjuk rasa ini secara langsung menargetkan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, sebagai pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan. Warga berharap agar Wali Kota Ratu Dewa berani mengambil langkah tegas terhadap Paramiswari. Tuntutan ini bukan hanya sekadar pemecatan, melainkan juga simbol dari harapan masyarakat akan adanya keadilan dan akuntabilitas di tubuh pemerintahan kota.
Yakuza Ian menekankan bahwa jika Pemkot Palembang tidak berani memecat atau memutasi Kabag Protokol, maka akan timbul kesan adanya standar ganda dalam penegakan aturan. Hal ini tentu dapat merugikan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, langkah tegas dari Wali Kota sangat dinantikan untuk menjaga integritas dan profesionalisme birokrasi di Palembang.
Bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar dan share artikel ini!
