Beranda Palembang MAKI Sorot Bappeda Provinsi Sumsel, Pungut Pajak Dengan Sektor Yang Salah...

MAKI Sorot Bappeda Provinsi Sumsel, Pungut Pajak Dengan Sektor Yang Salah pada Tahun 2019 /2020

35
0

Mengutip dari keterangan dalam Hasil Pemeriksaan atas Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 dan 2020 (Triwulan III) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan banyak point yang tidak kesusaian dari dinas Bapeda dalam untuk meningkatakan sektor perpajakan di Sumatera selatan.

Terkait dengan masalah ini MAKI kota Palembang mengatakan, dalam telaah kami dari sekian point temuan lembaga uadit negara ini pada tahun 2020 memang perlu untuk di pertanyakan lagi kepada dinas terkait ,karena dengan ada temuan tersebut kepala dinas menjelaskan pendapat yang sama dengan BPK.

“BPK tahun 2020 dalam auditnya telah menemukan pemungutan atas kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima gross tonnage) sampai GT 7 (tujuh gross tonnage). Sedangkan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor di atas GT 7 (tujuh gross tonnage) merupakan wewenang Kementerian Perhubungan,”ungkap Boni Senin, (5/7).

Dikatakanya, Dalam arti kata Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 dan 2020 Memungut Pajak yang Bukan Wewenangnya Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku, Hasil Pemeriksaan atas Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 dan 2020 (Triwulan III), No 01 / lhp / XVIII.PLG/01/2021 tanggal 19 januari 2021.

Berdasarkan dokumen penerimaan Pajak Kendaraan Atas Air (PK-AA) diketahui terdapat penerimaan atas Pajak Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air di atas GT 7 (tujuh gross tonnage) Tahun 2019 dan 2020 atau masing-masing sebesar Rp198.798.748 dan Rp150.829.810,00 atau total sebesar Rp349.628.558,00, dengan rincian sebagai berikut:

Dalam temuan tersebut pihak padahal pihak UPTB mengetahui bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di Air di atas GT 7 (tujuh gross tonnage) bukan wewenang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, namun tetap dilakukan pemungutan karena dituntut supaya realisasi penerimaan minimal sama atau di atas dari anggaran yang telah ditetapkan.

Dengan adanya perbuatan tersebut dalam 2 tahun di lakukan mengakibatkan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dioperasikan di Air diatas GT 7 menjadi tidak tepat,jadi menjadi pemasukan tidak sah kehalalannya dalam keuangan negara jika tidak lihat dalam uu No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah.

“ Dalam hal ini semestinya pihak Bapeda Propinsi Sumatera selatan harus slalu monitoring dan pemberian pembekalan kepada UPTB terkait sektor pajak yang menjadi wewang pemerintah sumsel kepada WP , anehnya kok 2 tahun baru di tindak,jadi selama 1 tahun ada dugaan unsur pembiaran ,” bebernya.

Dari itu, pihaknya meminta kami untuk point ini Kepala Bapenda Sumsel untuk mengindahkan rokem dari BPK RI kepada Gubernur untuk menghentikan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dioperasikan di Air di atas GT 7 dan menyampaikan data Wajib Pajak PK-AA di atas GT 7 yang dimiliki oleh Bapenda kepada Kementerian Perhubungan sesuai kewenangan pengenaan pajak

Tanggal Update on 5 Juli 2021 by admin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here