Beranda MUBA Intrusksi DPP, Akomodir Caleg Dari Kelompok Penyandang Disabilitas.

Intrusksi DPP, Akomodir Caleg Dari Kelompok Penyandang Disabilitas.

19
0

Sumselnews.co.id| Komitmen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk melibatkan kelompok dari kalangan penyandang disabilitas untuk memberikan hak politik sebagai warga negara terus disuarakan oleh pengurus Dewan pimpinan pusat (DPP) PKS

Bahkan untuk mewujudkan hal itu DPP PKS menginstruksikan kepada seluruh jajaran di pengurusan tingkat daerah agar, tidak hanya mengakomodir dan merangkul kelompok milenial saja, namun kelompok penyandang disabilitas turut menjadi prioritas hal itu setelah adanya intruksi dari DPP PKS.

“Benar, kami dijajaran pengurus di DPD Kabupaten Muba siap menjalankan intruksi dari DPP, dari itu dalam proses penjaringan caleg mendatang kami membuka pintu selebar -selebarnya dan membuka peluang bagi penyandang disabilitas baik yang ingin bergabung menjadi kader maupun yang ingin maju menjadi Calon Legislatif dari partai PKS,”Ungkap Ketua DPD PKS Muba Musheni S.Pdi kepada Awak media Minggu(21/11).

Dikatakanya, hak politik bagi kelompok rentan penyandang disabilitas, tidak hanya sekedar intruksi, untuk mengakomodir hak politik penyandang disabilitas juga dituangkan dalam pedoman Pedoman Partai Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemenangan Pemilu.Dimana agar setiap daerah harus mengakomodir Caleg dari kaum disbalitas.

“Saat ini, DPD PKS Muba terus menjaring caleg dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan birokrat,milenial, tokoh masyarakat juga termasuk penyandang disabilitas.”Ucap Musheni.

Saat ini, isu terkait pemenuhan hak untuk mau dichat kesetaraan merupakan isu startegis yang terus dikaji oleh pemerintah. Hal itu guna merumuskan aturan dan kebijakan, Sehingga pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas bisa terwujud.

” penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama seperti masyarakat lainnya artinya sebagai warga negara mereka berhak menerima sama seperti masyarakat pada umumnya tidak boleh diskriminasi, mereka punyak yang sama termasuk hak politik,”,terangnya.

Lanjutnya, komitmen partai PKS untuk memberikan hak politik yang sama seperti masyarakat lainnya akan terus dilakukan dan dijalankan. Ini untuk membuktikan bahwa PKS peduli kepqda kaum disbalitas dengan mengakomodir Hak hak politik kaum disabalitas
Kebijakan PKS ini bukan pencitraan, tapi benar benar ikut memperjuangkan hak- hak kaum disabalitas.

“Dalam waktu dekat kami akan menggandeng organisasi penyandang disabilitas untuk ikut serta mensosialisasikan bagi para penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Muba, DPD PKS Muba mengajak serta akan merangkul serta membuka peluang bagi penyandang disabilitas yang ingin bergabung di partai PKS maupun yang akan mencalonkan diri sebagai caleg pada periode pileg mendatang,” imbuhnya.

Terpisah, Sunarman Sukamto staf khusus presiden dari kedeputian V kantor Staf Presiden mengapresiasi partai PKS yang berkomitmen untuk ikut bersama-sama memperjuangkan hak-hak kelompok penyandang disabilitas di jalur politik.

” tidak hanya melalui jalur advokasi dalam hal memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, jalur politik juga satu di antara strategi untuk mewujudkan kesetaraan terhadap penyandang disabilitas,”kata Sunarman.

Sunarman Sukamto biasa disapa Pak Maman, menyebutkan hak politik bagi penyandang disabilitas sama seperti hak politik pada masyarakat umum lainnya.Penyandang disabilitas juga sama seperti masyarakat. Sebagai warga negara penyandang disabilitas berhak menerima semua haknya sebagai warga negara.

” Tidak boleh diskriminasi, sebagai warga negara penyandang disabilitas memiliki hak yang sama baik itu dalam hak kesehatan politik sosial budaya dan hak hak lainya yang diatur dalam undang-undang,”terangnya.

Ia menyebut, Hak politik penyandang disabilitas tercantum dalam pasal-pasal yakni pada
Pasal 28 huruf (i) Ayat 2 UUD 1945 Amandemen Kedua “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu,”

Pasal 28 huruf (h) Ayat 2 UUD 1945 Amandemen Kedua “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

Pasal 41 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.”

Pasal 5 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ” Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu.

Hak Politik Pada UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 13 hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

memilih dan dipilih dalam jabatan publik;, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik.

Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap f dan/atau bagian penyelenggaraannya memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik.

Pada Pasal 75 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih. Pasal 76 Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Pada Pasal 77 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk: berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;

Melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi, melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan, menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas, menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri, mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

“Alhamdulillah, komitmen Pemerintah hingga saat ini untuk memberikan pemenuhan hak yang sama serta kesetaraan kepada penyandang disabilitas terus mengalami kemajuan dengan banyaknya regulasi serta kebijakan yang sudah dibuat dan dijalankan, punya kita berharap tidak hanya partai PKS, semua partai politik hendaknya juga berkomitmen bersama sama memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan,”tutupnya.

Tanggal Update on 21 November 2021 by admin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here