Sumselnews.co.id|Muba- Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pro Demokrasi menggelar aksi damai mendatangi kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Provinsi Sumsel.
Massa mendesak pihak penyelenggaran pemilu dalam hal ini panitia pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk menindak lanjuti hasil temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh oknum PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu ditingkat kecamatan.
Kordinator Aksi Aman Mahmud, disela-sela aksi kepada awak media menyebutkan ratusan massa yang hari ini mendatangi kantor PPK Kecamatan Keluang meminta agar pihak panwascam untuk merekomendasikan tuntutan massa untuk melakukan penghitungan ulang atau membuka kembali kotak surat suara karena diduga ada pelanggaran yang dilakukan PPK.
“Kami mendesak agar pihak panwascam untuk menindaklanjuti adanya dugaan-dugaan pelanggaran kecurangan terutama pada tahapan-tahapan pemilu di pada saat pleno di Kecamatan Keluang karena terindikasi ada pengelembungan suara ke salah satu partai. Sehingga pihaknya dari Partai PKB merasa dirugikan ,”ungkap Aman Mahmud, Sabtu (2/3).
Untuk itu, lanjut dia aksi ini berakhir di tingkat panwascam dan PPK akan dilajutkan kembali aksi yang lebih besar karena tuntutan massa tidak menemui titik temu.
“Dari hasil pertemuan bersama pihak PPK dan Panwascam tidak menemui titik temu, mereka memebut penryataan Sikap bahwa Pihak Panwascam tidak bisa memberikan rekomendasi apa yang menjadi tuntutan mereka dan kemudian pernyataan ini akan disampaikan kepada pihak bawaslu sebagai pimpinan tertinggi dari panwascam Kecamatan Keluang,”tutupnya.
Sementara dari pantauan lapangan, saat aksi berlangsung sempat terjadi ricuh oleh salah satu massa yang meminta untuk tuntutan mereka agar pihak penyelenggara PPK dan Panwasca menyatakan sikap.
Namun setelah pihak panwascam menyampaikan sikap baik dihadapan massa dan membuat surat pernyataan aksi kembali berjalan dengan aman dan kondusif Aksi damai yang digelar mendapat pengamanan dari pihak gabungan kepolisian TNI dan polri.
