Banyak aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, yang Belum Bayar Pajak Bumi Bagunan (PBB),
Sumselnews.co.id LAHAT | Banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, yang Menunggak Pajak Bumi bagunan (PBB).
Bahkan Ada yang Sudah Belasan Tahun tidak perna Bayar, Ini tidak patuh memenuhi Kewajiban Sebagai Warga Negara, Perbuatan Ini berimbas terhadap Sektor pendapatan Asli daerah.
” Sejalan Dengan Edaran Bupati lahat Cikujang SH, Kita terapkan ASN Wajib Bayar Pajak PBB. Selama ini kita Kejar-kejar warga untuk bayar pajak, Ternyata ASN yang Banyak belum Bayar pajak. Padahal Sama Dimata Negara ada Kewajiban Itu,” katanya Sekda Kab, Lahat Januarsyah Hambali SH.MM pada Hari Kamis (06/08/2020)
Ditegaskanya, Bahwa Bukti Pelunasan PBB menjadi Syarat Utama Bagi ASN jajaran Pemkab Lahat untuk mengambil Uang Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Beban Kerja (BK). Jika ASN tak melunasi tunggakan Maka Tak bisa Dapat (TPP).” Ujarnya
” Sekretaris Daerah (Sekda) Januarsyah Hambali SH.MM Mengatakan,” baru Satu Minggu kita Terapkan kebijakan ini kita sudah mampu mencapai pajak Sektor PBB RP, 1,6 Miliyar. Terobosan ini untuk mendorong ketaatan Pajak Dikalangan ASN.
Menurutnya, ASN Sepatutnya Menjadi Contoh, jangan sampai masyarakat yang Selalu dikejar untuk pelunasan PBB, Sedangkan ASN Sendiri banyak yang Lalai Membayar PBB, Sekarang akhirnya Ketahuan, Ada ASN yang dari Tahun 1994 tidak bayar PBB, Sedangkan PBB ini Sifatnya Wajib bagi Masyarakat, jadi kita Tetap harus Bayar PBB,” Tuturnya Januarsyah Hambali SH.MM, selaku Sekda Kabupaten Lahat.
“Sementara Kepala Bapenda Lahat Subranudin SE.MAP, Melalui Kabid PBB P2 dan BPHTB, Hendri Agus Firmansyah Menjelaskan,” Nominal Tiap Wajib pajak tidak Semua Sama, Sesuai yang Tertera di surat pemberitahuan Pajak.
Pembayaran PBB ini Menggunakan Aplikasi V-Tex, Yang Ngeling Ke Bank BRI, Sehingga Saat Nop Dimasukan, Langsung Tercantum Seluruh Riwayat pembayaran PBB, Baik yang Lunas Maupun Yang Menunggak,” Ujarnya
“Ada yang Terhitung Sampai Rp 2jt, Saat Mau bayar, Awalnya Banyak ASN yang Terkejut, Karna 1 instansi Baru bisa Mencairkan TPP dan BK, Kalau Semuanya Sudah Melunasi PBB, Target kita Untuk 6000 ASN dilahat Ini Lunas PBB,” Tuturnya Kabid PBB-P2 dan BPHTB Hendri Agus Firmansyah.” ( Agus )
