Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang tidak main-main dalam menegakkan aturan terkait pengelolaan sampah. Dengan diberlakukannya Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, kini bagi warga yang ketahuan buang sampah sembarangan di Palembang akan menghadapi konsekuensi serius. Sanksi buang sampah di Palembang tidak hanya berupa denda finansial, tetapi juga bisa diganti dengan sanksi sosial yang wajib dijalani pelanggar. Kebijakan ini merupakan langkah konkret Pemkot Palembang untuk mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, dan bebas dari permasalahan sampah yang kerap menyebabkan banjir.
Perwali ini secara resmi diberlakukan seiring dengan rangkaian sosialisasi masif yang telah gencar dilakukan. Penegasan mengenai implementasi Perwali ini disampaikan dalam rapat penerapan yang dipimpin oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palembang, Sulaiman Amin, di Ruang Parameswara pada Senin, 18 Mei 2026.
Pemkot Palembang Serius Tegakkan Perwali Sampah
Penegakan Perwali Nomor 17 Tahun 2026 ini menunjukkan komitmen serius Pemkot Palembang dalam menata pengelolaan sampah rumah tangga. Sulaiman Amin menegaskan bahwa tujuan utama dari Perwali ini murni untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara masif dan mengubah perilaku buang sampah. ‘Kita ingin mengubah perilaku agar tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan. Semua harus dibuang pada tempatnya, ke TPS resmi atau langsung ke TPA,’ tegasnya. Hal ini penting mengingat masalah sampah kerap menjadi pemicu berbagai masalah lingkungan, termasuk banjir yang sering melanda kota Palembang.
Pembentukan Satgas Khusus dan Mekanisme Penindakan
Untuk memastikan penegakan aturan ini berjalan efektif, Pemkot Palembang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus. Satgas ini akan dikomandoi langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palembang sebagai Ketua, dengan melibatkan Camat dan Lurah di seluruh wilayah. Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan penindakan di lapangan. Selain itu, Pemkot Palembang juga menyiapkan skema jemput paksa menggunakan personel Satpol PP bagi para pelanggar yang mangkir dari panggilan pemeriksaan. Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemkot dalam menangani masalah buang sampah sembarangan dan memastikan setiap pelanggar bertanggung jawab atas tindakannya.
Dua Mekanisme Sanksi: Denda dan Sanksi Sosial
Kepala DLH Kota Palembang, Akhmad Mustain, menjelaskan bahwa pengenaan sanksi di lapangan akan menggunakan dua mekanisme utama. Mekanisme pertama adalah sanksi administratif berupa denda, dan mekanisme kedua adalah sanksi paksaan pemerintah atau sanksi sosial.
Untuk sanksi administratif, denda nominal yang akan dikenakan berkisar mulai dari Rp100 ribu hingga Rp500 ribu, bergantung pada tingkat pelanggaran. Namun, Pemkot Palembang juga memahami bahwa tidak semua pelanggar memiliki kemampuan finansial untuk membayar denda. Oleh karena itu, Mustain menjelaskan bahwa ‘jika pelanggar tidak mampu membayar, denda tersebut dapat diganti dengan sanksi dari pemerintah, yaitu pelanggar wajib membersihkan sendiri sampah di lokasi tempat dia membuang sampah sembarangan tersebut.’
Sanksi sosial ini merupakan alternatif yang menekankan pada edukasi dan tanggung jawab langsung terhadap lingkungan. Tujuannya agar pelanggar tidak hanya merasakan efek finansial, tetapi juga memahami dampak dari perbuatannya secara langsung, serta menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap kebersihan lingkungan.
Prosedur Penindakan Pelanggar Buang Sampah
Prosedur penindakan akan dimulai dari laporan masyarakat. Begitu laporan masuk dan diverifikasi kebenarannya, Pemkot akan mengantongi identitas pelapor serta terlapor atau pelanggar. Selanjutnya, petugas yang berwenang akan menerbitkan surat panggilan resmi kepada pelanggar untuk menghadiri Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Proses BAP ini penting untuk mendalami kasus dan memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk memberikan keterangan. Jika pelanggar tidak kooperatif atau mangkir dari panggilan, mekanisme jemput paksa oleh Satpol PP akan diberlakukan, menunjukkan bahwa tidak ada toleransi bagi pelanggaran yang disengaja.
Tujuan Utama Perwali: Tingkatkan Kesadaran Masyarakat
Inti dari diterapkannya Perwali ini bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat. Asisten I Sulaiman Amin kembali menekankan bahwa tujuan Perwali ini adalah untuk ‘meningkatkan kesadaran masyarakat secara masif.’ Pemkot Palembang bertekad mengubah kebiasaan buruk masyarakat agar tidak lagi buang sampah sembarangan, melainkan membuangnya pada tempat yang semestinya, baik itu ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang disediakan atau langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Peran Aktif Masyarakat dalam Pengawasan Lingkungan
Keberhasilan Perwali ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Laporan dari warga menjadi salah satu pilar utama dalam penegakan aturan. Dengan adanya kesadaran dan kepedulian dari setiap individu, diharapkan Palembang bisa menjadi kota yang lebih bersih, indah, dan bebas dari masalah sampah. Kebijakan sanksi denda dan sanksi sosial ini diharapkan menjadi pengingat sekaligus pendorong bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan kota Palembang. Edukasi berkelanjutan dan pengawasan yang ketat akan terus dilakukan untuk memastikan Perwali 17 Tahun 2026 ini berjalan optimal demi masa depan lingkungan Palembang yang lebih baik.
