Beranda MUBA Pemkab Muba Dorong UMKM Menjadi Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa

Pemkab Muba Dorong UMKM Menjadi Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa

37
0

Pemkab Musi Banyuasin dibawah kepemimpinan Bupati Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA bersama Wabup Beni Hernedi SIP siap menerapkan katalog elektronik lokal dan
program bela pengadaan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tepat pada hari ini, Selasa (12/10) Pemkab Muba melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Muba mengadakan sosialisasi katalog elektronik lokal dan
program bela pengadaan Kabupaten Musi Banyuasin, di Auditorium gedung Pemkab Muba selama dua hari, dengan tujuan untuk meningkatkan potensi prekonomian daerah di bidang dunia usaha dengan berbasis digital, semua jenis produk baik barang maupun jasa yang akan digunakan semua dari penyedia dari lokal.

Sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Wabup Muba Beni Hernedi SIP di ruang Auditorium gedung Pemkab Muba, dihadiri deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah LKPP RI diwakili direktur advokasi Pemerintah daerah Iwan Herniwan, kepala bagian LPSE Prov Sumsel Tetra Riani S.Kom MT, dan Kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Muba.

Wabup Muba Beni Hernedi SIP mengatakan bahwa Pemkab Muba memiliki komitmen untuk terus mendorong pelaku bisnis UMKM agar turut berperan menjadi penyedia dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa Pemerintah.

“Kita sudah sampai pada masa dimana hampir semua bidang dimudahkan dengan adanya teknologi. Khususnya internet. Orang-orang biasa menyebutnya sebagai era digital, era dimana hampir seluruh bidang dalam tatanan kehidupan sudah dibantu dengan teknologi digital,”ungkap Beni.

Lanjut, Beni mengatakan dengan fasilitas internet kita bisa dengan mudah berkomunikasi, membeli dan mengetahui kabar dari tempat yang secara geografis sangat jauh dengan tempat tinggal kita.

“Mencermati hal ini, pemerintah kabupaten Muba memiliki komitmen untuk mendorong pelaku bisnis UMKM ikut berperan menjadi penyedia dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, mengingat banyak produk unggulan di kabupaten Muba yang dapat diusulkan untuk dimasukkan dalam katalog lokal. Untuk itu, kita berharap para peserta mengikuti sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya,” terangnya.

Sementara, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Iwan Herniwan menerangkan bahwa katalog ini menjadi instrument baru dalam menciptakan pengadan barang/jasa pemerintah yang efisien lebih transparan dan akuntabel.

“Katalog elektronik yang di susun dan di kelola oleh Pemerintah Daerah guna mendukung kebijakan Pemerintah terkait pengadaan melalui katalog elektronik yang lebih cepat, mudah, aman dan transparan. Ini juga memiliki peran penting bagi perekonomian daerah, tentunya tidak cukup hanya disana, tetapi juga bagaimana meningkatkan peran usaha mikro kecilnya, apakah pelaku usahanya, karena bicara pengadaan barang jasa pemerintah, sepertinya tidak jauh seperti pasar pengadaan tempat bertemunya pembeli dan penjual pembeli teman-teman sebagai pengguna APBD para penjual pelaku usaha. Karena belanjanya tentunya dari APBD amanah dari rakyat yang harus kita jaga bersama akuntabilitasnya, sehingga kita harus punya keperpihakan pada peningkatan usaha mikro kecil.

Kementerian lembaga dan pemerintah daerah wajib mencanangkan 40% dari belanja pengadaan ini untuk usaha mikro kecil dan produk dalam negeri, ini sudah menjadi amanah Perpres 12 tahun 2021,”tandasnya.

Tanggal Update on 12 Oktober 2021 by admin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here