Beranda OKI Masih Ada Kekurangan Sebesar 1,6 M yang belum dikembalikan Pihak Ketiga Ke...

Masih Ada Kekurangan Sebesar 1,6 M yang belum dikembalikan Pihak Ketiga Ke Kas Pemkab OKI.

36
0

Forum Indonesia untuk transparansi anggaran (Fitra Sumsel) merilis terkait masih adaya kekurangan pengembalian uang negara oleh pihak ketiga (Kontrkator) ke kas pemerintah daerah berdasarkan dari hasil audit BPK, atas temuan adanya 74 item pekerjaan kekurangan volume sebesar Rp 1.656.983.092.09.

Koordinator Fitra Sumsel Nunik Handayani Menyebut, berdasarkan data yang ada, Pada tahun anggaran 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten OKI telah menganggarkan untuk pos belanja modal sebesar Rp. 301.769.710.000,00 dan sampai dengan tanggal 30 November 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 205.560.409.750,00 atau 68,12%, yang telah di implementasikan untuk pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, dan irigasi yang tersebar diwilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

Namun, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan No 88/LHP/XVIII.PLG/12/2020, yang dilakukan secara uji petik oleh tim pemeriksa BPK atas dokumen kontrak pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, irigasi dan dokumen pendukung lainnya serta pemeriksaan fisik beberapa paket pekerjaan, menemukan adanya kekurangan volume item pekerjaan pada 74 paket pekerjaan sebesar Rp. 5.938.528.469,35.

“Fitra melihat dari hasil temuan oleh BPK terhadap 74 item paket pekrjaaan yang nilainya sebesar Rp 5.938.528.469,35 selama proses penyusunan laporan yang dilakukan oleh BPK sampai dengan tanggal 28 Desember 2020, kelebihan bayar oleh pihak ketiga telah dikembalikan, beberapa paket pekerjaan dengan cara menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp. 4.281.545.377,26 dari Rp. 5.938.528.469,35. Namun,masih ada tersisa uang sebesar Rp, 1.656.983.092.09 yang belum dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten OKi oleh pihak ketiga,”ungkap Nunik kepada awak media, Sabtu ( 27/11).

Dikatakanya, berdasarkan dari kajian data yang ada, Fitra Sumsel, menemukan bahwa semakin besar anggaran dibuat, maka semakin besar potensi atau peluang terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran.

“Modus yang biasanya mereka lakukan adalah dengan mengurangi volume berupa luasan/ukuran, SPEK, material, serta mutu bahan bangunan, sehingga mengakibatkan kwalitas dari bangunan tersebut menjadi buruk dan cepat rusak serta melanggar kesepakatan kontrak yang tentunya sangat merugikan keuangan negara, selain itu juga sangat merugikan bagi masyarakat,”terangnya.

Namun demikian selama proses penyusunan laporan yang dilakukan oleh BPK sampai dengan tanggal 28 Desember 2020, mereka telah mengembalikan beberapa paket pekerjaan dengan cara menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp. 4.281.545.377,26 dari Rp. 5.938.528.469,35. Artinya masih ada sisa uang sebesar Rp, 1.656.983.092.09 yang belum dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Kompering Ilir.

Kondisi tersebut telah melanggar Peraturan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terutama pada Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa, pelaku penyedia barang dan jasa harus bertanggung jawab atas; a) pelaksanaan kontrak, b) kualitas barang dan jasa, c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume, d) ketepatan waktu penyerahan.
Atas permasalahan tersebut,

Dari itu, FITRA Sumsel mendesak agar pelaku penyedia barang dan Jasa yang telah menandatangani kontrak kesepakatan, untuk segera mengembalikan sisa anggaran sebesar Rp, 1.656.983.092.09,- yang diakibatkan karena mengurangi volume serta mutu dan kwalitas material dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

“Fitra juga menyarankan, agar bagi yang belum mengembalikan kekurangan tersebut agar diberikan sanksi dengan tidak dilibatkan dalam kontrak kerja sama pada periode kedepan ( blacklist ),”Imbuhnya.

Tanggal Update on 27 November 2021 by admin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here