Beranda Palembang Laporkan Dugaan Korupsi Di Diknas Muba, Garuda Minta Polda Sumsel Lakukan...

Laporkan Dugaan Korupsi Di Diknas Muba, Garuda Minta Polda Sumsel Lakukan Lidik

76
0

Palembang – DPW Gerakan Pembaruan Pemuda (Garuda) Sumsel melaporkan kasus dugaan Pengadaan Masker Fiktif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kabupaten Musi Banyuasin ke Polda Sumsel, Senin (19/7/2021).

Ketua Umum DPP Garuda Sumsel Jhon Kenedy SY menyampaikan dan menyerahkan laporan atas kasus dugaan Pengadaan Fiktif tersebut diterima langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri S MM melalui Setum Polda Sumsel.

Dalam isi laporannya, Garuda menduga terjadinya penyimpangan anggaran yang digunakan untuk pengadaan Masker oleh Dikbud kabupaten Musi Banyuasin, sehingga ini dianggap Fiktif karena menurut sumber kami, tak ada pembagian masker pada tahun sebelumnya.

Pihaknya juga meminta Polda Sumsel melakukan Penyidikan dan Penyelidikan terkait dugaan tersebut, mengingat bagian dari Extra Ordinary Crime ditengah Pandemi.

” Proyek tersebut mencapai lebih kurang Rp 1,2 miliyar lebih, yang ditenderkan pada Agustus 2020 dan seharusnya dilaksanakan Oktober 2020 lalu diperuntukkan untuk,” ungkap Jhon Kenedy selaku Ketua Umum Garuda dalam releasenya, Senin (19/7/2021).

Menurutnya, berdasarkan Dokumen Kualifikasi kegiatan pekerjaan Belanja Masker Kain yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020, dinilai sarat dengan berbagai kejanggalan.

” Pelaksanaan proyek Pengadaan Belanja Masker Kain yang diperuntukkan untuk 314.740 Guru dan Siswa se-Kabupaten Musi Banyuasin dengan spesifikasi Guru berwarna Kuning Kunyit sebanyak 15.508 Buah, siswa SMP berwarna Biru Navy sebanyak 65.890 Buah, siswa SD berwarna Merah sebanyak 188.746 Buah, siswa PAUD berwarna Hijau Tosca sebanyak 48.596 Buah,” bebernya.

Lebih lanjut dikatakannya, Pelaksanaan proyek tersebut Diduga terjadi penyimpangan anggaran dan Diduga kuat Piktif, mengingat jadwal pelaksanaan lelang hingga penetapan pemenangan memiliki durasi dari Agustus – September 2020, yang selanjutnya dalam Dokumen Pengadaaan disebutkan jangka waktu pelaksanaan 60 hari kalender (logika pelaksaan hingga akhir desember
2020.

” Berdasarkan hasil investigasi kami di beberapa lokasi berbeda, Faktanya bahwa sejak bulan Maret 2020 lanjut hingga ke Tahun Ajaran Baru, bahkan hingga tahun 2021 (sekarang), Mayoritas Guru dan Siswa Sekolah terkhusus PAUD dan Sekolah Dasar (SD), bahkan mungkin siswa SMP di Kabupaten Banyuasin khususnya, Diduga Kuat dalam kondisi Belajar Daring (School at Home),” urainya.

Bahkan, Terbaru Pemerintah pusat sendiri melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan panduan program BDR (Belajar Dari Rumah). Sehingga, Logika dan Fakta yang tidak logis Produk hasil pekerjaan tersebut disampaikan sesuai dengan apa yang telah dianggarkan. “Maka, jelas hal ini Terindikasi kuat terjadi Penyimpangan Anggaran dan Diduga Kuat Pekerjaan fiktif, sehingga berpotensi merugikan negara hingga miliyaran rupiah,” tegasnya.

Sementara itu, terpisah Salah satu Wali Murid berinisial AN (35) warga desa Kasmaran, kecamatan Babat Toman mengatakan, sejauh ini kami belum melihat anak-anak kami menerima Masker, padahal sekolah sekarang bersistem Daring.

” Kami juga bertanya-tanya dan baru tahu sekarang kalau ada pembagian masker untuk Siswa-siswa SD dan SMP, nah anak-anak kami sejauh ini sekolah Daring tidak ada sekolah tatap Muka akan tetapi kenapa tidak ada pemberitahuan bahwa ada pembagian Masker,” ungkap AN kepada media ini.

Terpisah, LW (32) warga kecamatan sekayu ini mengungkapkan, dirinya tak menampik adanya pembagian Masker, akan tetapi itu dibagikan oleh pihak sekolah dengan sumber Dana Bantuan Operasional Sekolah. “Tolong kami mau penjelasannya sekolah sekarangkan sistemnya Online bukan tatap Muka,” jelasnya. (riil)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here