Sumselnews.co.id Muara Enim | Bupati Muara Enim H. Edison menekankan pentingnya penentuan skala prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten, Senin 30 Maret 2026.
Musrenbang yang digelar di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Muara Enim itu dihadiri oleh Kepala BPS Sumsel, Forkopimda Muara Enim, Kepala OPD, Camat, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama.
Bupati menyampaikan bahwa penyusunan RKPD harus disesuaikan dengan kondisi postur fiskal daerah yang terbatas.
Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut cermat dalam menentukan program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita harus pandai-pandai menyusun prioritas. Pembangunan harus difokuskan pada program yang super prioritas, kemudian prioritas, normal hingga tingkat di bawahnya,” ujar Edison.
Edison juga menambahkan bahwa, tidak hanya Kabupaten Muara Enim, seluruh daerah di Indonesia saat ini harus menyesuaikan program pembangunan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
“Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat di daerah,” imbuhnya.
Meski demikian, Edison memastikan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya agar seluruh desa mendapatkan perhatian pembangunan.
“Setiap desa minimal akan mendapatkan satu program, disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing wilayah,” bebernya.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang itu menyoroti persoalan infrastruktur jalan yang masih menjadi keluhan utama masyarakat. Ia menjelaskan bahwa jalan memiliki klasifikasi kewenangan, yakni jalan kabupaten, provinsi, dan nasional.
“Tanggung jawab kita adalah jalan kabupaten. Kalau itu memang jalan kabupaten, otomatis menjadi prioritas kita untuk diperbaiki. Namun jika itu jalan provinsi atau nasional, kita hanya bisa mengusulkan dan mendorong, karena itu bukan kewenangan kita,” jelasnya.
Edison mengungkapkan bahwa, berdasarkan hasil turun langsung ke lapangan, mayoritas aspirasi masyarakat masih didominasi oleh perbaikan infrastruktur jalan. Hal ini membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian alokasi anggaran.
“Memang ada pergeseran, misalnya program yang awalnya dialokasikan 100 persen, sebagian kita alihkan untuk perbaikan jalan menjadi sekitar 60 persen,” katanya.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan diabaikan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dengan perencanaan yang matang dan berbasis prioritas, Bupati berharap pembangunan di Kabupaten Muara Enim dapat berjalan efektif serta mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat secara merata. (Alhamd)