Palembang, Sumselnews.co.id – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Cik Ujang, secara resmi membuka Entry Meeting Pengawasan sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sumsel.
Dalam sambutannya, Cik Ujang menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam proses pengawasan. Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan bukanlah upaya mencari kesalahan, tetapi proses penyempurnaan sistem yang telah berjalan.
“Semua pihak harus terlibat. Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menyempurnakan sistem yang sudah berjalan,” ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa keberhasilan pengawasan akan sangat bergantung pada keterbukaan informasi dan kerja sama aktif dari setiap perangkat daerah.
Fokus Evaluasi: Layanan Publik, BUMD, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Tim pengawasan yang dipimpin oleh Brigjen Pol Rustam Mansyur akan melakukan pemeriksaan terhadap tujuh indikator utama, dengan fokus khusus pada, Pelayanan publik, Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kebijakan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Rustam menegaskan bahwa pengawasan kali ini akan dilakukan secara menyeluruh dan mendalam, dan meminta seluruh OPD untuk bersikap kooperatif.
“Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai regulasi. Fokus kami adalah perbaikan,” ungkapnya.
Cik Ujang menyatakan bahwa Pemprov Sumsel siap membuka akses informasi sepenuhnya kepada tim pengawasan. Ia bahkan meminta para kepala OPD mendampingi langsung proses evaluasi, sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi.
“Keterbukaan informasi adalah bagian dari reformasi. Kita ingin membuktikan bahwa Pemprov Sumsel siap diawasi,” tegasnya.
