SUMSELNEWS.CO.ID | Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan putusan ini, MK menegaskan bahwa hingga kini ibu kota Indonesia tetap berada di Jakarta.
Putusan MK: Jakarta Masih Ibu Kota
Dalam sidang yang digelar di Jakarta, MK menolak permohonan pemohon yang meminta penafsiran terhadap Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang IKN. Menurut MK, tanpa penafsiran tersebut, kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
MK juga menyatakan bahwa pemindahan pusat pemerintahan ke Nusantara tidak akan dilakukan selama Presiden belum menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) resmi. Putusan ini sekaligus menekankan bahwa pemindahan ibu kota ke IKN belum berlaku secara penuh meskipun pembangunan fisik terus berjalan.
Pemerintah: Pembangunan IKN Berlanjut Bertahap
Pemerintah memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut secara bertahap. Sementara itu, status pemindahan resmi ibu kota masih menunggu keputusan Presiden di masa mendatang.
Pemindahan ibu kota menjadi salah satu program utama di era Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2019, Jokowi mengumumkan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru. Pemerintah saat itu menyebut bahwa Jakarta sudah mulai kelelahan menghadapi berbagai persoalan.
Jokowi beberapa kali berkantor di IKN, termasuk saat meninjau progres pembangunan. Namun, aktivitas pemerintahan nasional hingga kini masih didominasi dari Jakarta. Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) juga belum sepenuhnya dipindah ke Nusantara.
Kronologi Gugatan UU IKN
Gugatan terhadap UU IKN diajukan oleh sejumlah pihak yang menilai bahwa pemindahan ibu kota harus melalui proses yang lebih transparan dan partisipatif. Namun, MK menilai bahwa gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Putusan ini menjadi dasar hukum yang jelas bagi pemerintah dalam melanjutkan proses pemindahan ibu kota secara bertahap. Meski demikian, MK mengingatkan bahwa Keppres pemindahan ibu kota harus diterbitkan sebelum pusat pemerintahan resmi dipindahkan.
Dampak Putusan MK
Putusan MK ini memberikan kepastian hukum bagi status Jakarta sebagai ibu kota negara. Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN sebagai langkah strategis mengurangi beban Jakarta.
Masyarakat dan investor diharapkan tetap tenang dan mendukung proses transisi yang sedang berlangsung. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran pemindahan ibu kota di masa mendatang.