Beranda OKI Kisruh Dana PKH 3 Desa di OKI, Pendamping PKH Diduga Dipolitisasi Oleh...

Kisruh Dana PKH 3 Desa di OKI, Pendamping PKH Diduga Dipolitisasi Oleh Oknum

120
0

Sumselnews.co.id OKI | Kisruh pencairan dana Pra Sejahtera Program Keluarga Harapan (PKH) terus bergulir dari tahun ke tahun, khususnya di wilayah Kabupaten OKI. Sudah beberapa kali pendamping PKH di 3 desa di antaranya Desa Sukadamai, Srinanti dan Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengalami tudingan yang sama terkait pemotongan dana pencairan.

Berawal dari tudingan oleh suatu oknum yang diduga warga setempat, kerap pendamping PKH di 3 desa dimaksud dipanggil oleh Tipikor Polres OKI. Bahkan pihak Tipikor Polres OKI juga pernah turun langsung ke lapangan guna cek dan ricek.

Demikian disampaikan Yayan selaku pendamping PKH Desa Sukadamai kepada wartawan baru-baru ini.

Bahkan, menurutnya, sejauh ini aparat hukum belum menemui bukti adanya penerima yang merasa dirugikan, artinya belum ada unsur kerugian Negara dalam hal ini.

“Namun disayangkan sepertinya permasalahan ini terus dicari-cari oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sementara sistem pencairan dana PKH sendiri diketahui langsung ke rekening penerima manfaat, bukan dibagikan oleh pendamping PKH,” tuturnya.

Ditegaskan Yayan, adapun tuduhan tanpa bukti terkait pemotongan dana itu tidak benar adanya.

“Mungkin hal ini dipicu oleh suatu oknum yang merasa tidak puas terhadap hasil evaluasi Kementerian Sosial, seperti halnya seorang KPM yang dulu pernah dapat bantuan tersebut dan sekarang tidak lagi mendapatkan PKH,“ katanya.

Adapun, dikatakan dia, penggantian Menteri Baru di Kementerian Sosial juga sistem dan aturannya pun telah berubah.

Ada ribuan bahkan jutaan penerima se-Indonesia bermasalah dengan Nomor NIK yang tidak sinkron dengan data Capil, NIK yang tidak padan dengan data Bank, NIK yang tidak Valid dan juga ada perubahan kehidupan secara ekonomi sudah membaik.

Demikian juga bagi penerima yang tidak lagi memiliki komponen PKH seperti ibu hamil, balita, anak sekolah. Disebabkan PKH bukanlah bentuk bantuan seumur hidup.

“Di sini masalahnya masyarakat tidak mengerti akan peraturan tersebut. Pada dasarnya pendamping PKH tidak bisa mencairkan dana PKH itu sendiri, karena dana itu langsung dari pusat yaitu dana APBN,“ terangnya.

Lanjutnya, kami selaku pendamping PKH desa, sudah bekerja sesuai dengan tupoksi kami. Perlu juga diketahui dana PKH diterima masyarakat tidak setiap bulan, tapi empat kali dalam setahun. Dan untuk waktunya tidak bisa dipastikan karena menunggu dana transfer dari pusat.

Jika dicek saldonya kosong berarti saldo belum masuk, masih kata Yayan, artinya bukan pendamping yang menghambat ataupun mengambilnya.

Yayan juga menuding, sepertinya permasalahan ini muncul karena ada kepentingan politik.

“Seperti ada unsur pribadi yang kecewa tidak dapat PKH, selanjutnya pelapor yang tidak menerima PKH melaporkan dugaan tersebut yang berkemungkinan juga ingin menjadi Agen E-Warung,“ cetusnya.

“Sebab ada oknum yang pernah menjadi penerima dan bisa mencairkan PKH dan sembako di warungnya, bahkan oknum dimaksud sudah sering melakukan transaksi pencairan PKH, meski warungnya tidak terdaftar di Bank atau bisa disebut Agen Abal-Abal,“ sebutnya.

Terkait masalah tersebut sejauh ini, menurut Yayan, masih terus bergulir khususnya di Desa Sukadamai, Serinanti, Sukaraja Kecamatan Pedamaran OKI, namun untuk desa lainnya aman tidak ada masalah dan kendala. (Tim)

Tanggal Update on 11 September 2021 by admin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here