Sumselnews.co.id LAHAT | Bupati lahat Cik Ujang SH terjun langsung ke lapangan menemui warga desa di kecamatan Kikim barat yang melakukan demo beberapa hari yang lalu. Yang terkait masalah dugaan seketa lahan dengan perusahaan perkebunan sawit PT. AT.
Cik Ujang SH beserta tim fasilitasi hadir di tengah tengah masyarakat desa lubuk seketi, desa suka merindu, desa jajaran lama, desa wanaraya sp 1 dan desa Purworejo sp VI pada hari Senin (20/03/23). Kegiatan ini dipusatkan di desa wanaraya, kecamatan Kikim barat, kabupaten lahat.
Bupati lahat Cik Ujang SH Menuturkan, bahwa dirinya hadir bersama rombongan untuk menepati janji, Kurang lebih 1 bulan yang lalu. Masyarakat di kecamatan Kikim barat dibeberapa desa menyampaikan aspirasi ke pemerintah kabupaten lahat, Saya berjanji waktu itu akan datang dan melihat secara langsung.
” Sekarang saya tepati janji saya, pada waktu itu sudah kordinasi dengan Dandim dan Kapolres yang ingin mengeluarkan aspirasi silahkan, asal tertib dan aman,” ucapnya
Lanjut bupati lahat, untuk tim fasilitasi kabupaten lahat yang menangani masalah ini, agar sebelum clean and clear atau selesai permasalahannya untuk perizinan perusahaan ini ditunda dulu.
” Untuk masyarakat yang memiliki lahan, yang belum memiliki sertifikat, segera cepat dibuat, agar kepala desa bisa bantu masyarakat,” tuturnya
Yang hadir dalam acara itu, unsur forkopimda, sekretaris daerah Chandra SH.MM, kadis PRKPP, kadis perkebunan, kasar pol-pp, kadis Kominfo, Ka BPN, Kabag Pemerintahan, Camat Kikim, dan masyarakat yang memiliki lahan.
Diwaktu yang sama kuasa hukum dari Masyarakat, Joko bagus SH, bersama rekan Herman Hamzah SH dan Rahman dalemonte SH Menyampaikan bahwa pihaknya dipercaya sebagai kuasa hukum masyarakat di limah desa.
” Permasalahan mengenai sengketa lahan sudah puluhan tahun,” insa Allah dengan adanya tim dan bupati lahat akan mendapat pencerahan dari permasalahan yang tidak selesai ini,” ucapnya
Lanjut Joko bagus SH Masyarakat akan menyiapkan data yuridis dan fisik untuk melakukan verifikasi bersama tim fasilitas penanganan masalah ini.
” Lokasi verifikasi akan dikonfirmasi kembali, ini akan kami tekankan kepada tim, agar jangan terlalu lama untuk memverifikasinya,” Tuturnya.
Masih kata Joko bagus SH, bahwa dari limah desa ini ada delapan puluh enam masyarakat transmigrasi yang sudah bersartipikat hak milik, dari situ jelas maslahnya belum clear and clean.
Dirinya menambahkan bahwa masalah ini sempat dinyatakan pada 2012 sudah ciean and clear, ternyata masih ada sisanya yang belum dibayar.
” Setahu kami izin 2012 sudah mati, tiba tiba sudah ada patok HGU dari BPN, tetapi kami tidak tahu siapa yang membuatnya, apa dari BPN atau dari perusahaan itu sendiri,’ jelasnya
Perwakilan dari limah desa di kecamatan Kikim barat yang kerap disapa Bas Memohon kepada bupati lahat Cik Ujang SH untuk membantu Masyarakat menyelesaikan masalah lahat warga.
” Disini kami ingin meneruskan kehidupan, agar bisa mensejahteraka keluarga kami, sangat jelas didalam HGU perusahaan terdapat lahan bersartipikat, iyalah kebun kami pak,” ucapnya
Agustin
