PRABUMULIH – Keluhan terkait sulitnya akses informasi di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih kembali mencuat. Kali ini, sejumlah awak media menyatakan kekecewaannya terhadap Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Prabumulih, Enharudin ST, M.Si, lantaran sulit ditemui untuk keperluan konfirmasi berita.
Kekecewaan tersebut memuncak setelah upaya wawancara yang dilakukan wartawan sebanyak tiga kali selalu berakhir nihil. Pada Selasa (28/4/2026), Anja Rolanza, salah satu wartawan yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) PD Prabumulih, kembali menyambangi kantor Dinas Perkim, namun lagi-lagi gagal menemui sang Kepala Dinas.
“Kami sudah mengikuti prosedur dengan mengisi buku tamu secara lengkap. Namun, staf di sana hanya menyampaikan bahwa Bapak sedang rapat dan tidak bisa memastikan kapan selesainya,” ujar Anja kepada awak media.
Pola yang sama rupanya terjadi pada kunjungan-kunjungan sebelumnya. Pada Jumat pekan lalu, pihak resepsionis juga memberikan jawaban serupa dengan alasan Kepala Dinas sedang mengikuti agenda rapat melalui aplikasi Zoom tanpa kepastian waktu luang.
Anja menilai, meski kesibukan pejabat publik adalah hal yang wajar, namun ketiadaan solusi komunikasi atau penjadwalan ulang menunjukkan indikasi kurangnya keterbukaan informasi publik.
“Setidaknya ada alternatif waktu atau dijadwalkan ulang. Kalau hanya dijawab ‘tidak tahu kapan selesai’ secara berulang, ini menyulitkan kerja jurnalistik kami. Seolah-olah Pak Kadin menghindar atau ‘alergi’ bertemu wartawan,” sindir Anja.
Perbandingan dengan Kepemimpinan Sebelumnya
Situasi ini sangat disayangkan oleh organisasi profesi wartawan di Prabumulih. Anja membandingkan aksesibilitas pimpinan Dinas Perkim saat ini dengan pejabat sebelumnya yang dinilai lebih kooperatif dan terbuka dalam menjalin kemitraan dengan media.
Menurutnya, komunikasi tatap muka sangat krusial agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui media massa bersifat akurat dan berimbang.
“Kami berharap ada perbaikan pola komunikasi dan transparansi di Dinas Perkim. Hubungan kerja antara instansi pemerintah dan media seharusnya berjalan sinergis demi kepentingan penyampaian informasi kepada masyarakat,” pungkasnya.