SUMSELNEW.Co.Id | Palembang, sebagai kota dengan warisan budaya dan destinasi wisata yang kaya, sangat bergantung pada citra positifnya. Salah satu ikon kebanggaan yang menjadi daya tarik utama adalah Benteng Kuto Besak (BKB). Namun, kenyamanan pengunjung dan citra pariwisata Palembang kerap tercoreng oleh aksi pemalakan yang meresahkan. Kondisi ini memicu kemarahan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, yang dengan tegas memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk segera bertindak menangkap para pelaku.
Kemarahan Wali Kota Ratu Dewa dan Latar Belakangnya
Ratu Dewa menyatakan kemarahaya setelah menerima berbagai laporan dan keluhan langsung dari masyarakat serta pengunjung BKB mengenai praktik pemalakan. Aksi-aksi ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial kecil bagi korban, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman dan trauma, yang pada akhirnya merusak pengalaman berwisata di BKB. Beliau menegaskan bahwa keberadaan pemalak di lokasi strategis seperti BKB tidak bisa ditoleransi, mengingat BKB adalah magnet utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
“Saya sudah sering peringatkan, tapi masih saja ada. Ini sudah keterlaluan! Kalau perlu tangkap saja, langsung dibawa ke kantor,” ujar Ratu Dewa, menunjukkan tingkat frustrasinya yang tinggi.
Peringatan keras ini merupakan sinyal bahwa pemerintah kota akan mengambil langkah yang lebih drastis dan tidak akan main-main dalam menindak praktik premanisme yang merugikan citra kota.
Kemarahan Wali Kota Ratu Dewa tidak hanya didasari oleh laporan lisan, tetapi juga dari pengamatan langsung terhadap dampak negatif yang ditimbulkan. Pengunjung yang merasa tidak nyaman atau bahkan terintimidasi oleh para pemalak cenderung enggan untuk kembali atau merekomendasikan BKB kepada orang lain. Ini tentu sangat kontras dengan visi Palembang sebagai kota yang ramah dan menarik bagi wisatawan.
Langkah Tegas Satpol PP dan Dishub
Menindaklanjuti perintah Wali Kota, Kepala Satpol PP dan Kepala Dishub Palembang diminta untuk segera mengerahkan personel terbaik mereka guna melakukan operasi penangkapan dan patroli intensif di area BKB dan sekitarnya. Fokus utama operasi ini adalah mengidentifikasi dan menangkap individu-individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan pemalakan, baik itu pungutan liar berkedok parkir, jasa, atau ancaman paksaan. Perintah ini berlaku 24 jam, memastikan pengawasan ketat di setiap waktu.
“Kami akan berkoordinasi erat dengan pihak kepolisian jika ditemukan unsur pidana dalam praktik pemalakan ini. Tugas utama kami adalah menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh warga dan pengunjung BKB,” jelas salah satu perwakilan dari tim gabungan Satpol PP dan Dishub.
Patroli tidak hanya dilakukan secara statis di pos-pos pengawasan, tetapi juga mobile, menyisir setiap sudut BKB, Dermaga Point, hingga area parkir, memastikan tidak ada celah bagi para pemalak untuk beraksi. Targetnya bukan hanya menangkap, tetapi juga memberikan efek jera agar tidak ada lagi yang berani mencoba-coba praktik serupa di kemudian hari.
Selain penangkapan, tim gabungan juga akan melakukan pendataan terhadap para pelaku. Data ini akan digunakan untuk analisis pola pemalakan dan sebagai dasar untuk program pembinaan atau penegakan hukum lebih lanjut, demi mencegah mereka kembali ke aktivitas ilegal yang sama.
Dampak Pemalakan Terhadap Citra Wisata Palembang
Pemalakan, sekecil apapun bentuknya, memiliki dampak berantai yang merugikan bagi industri pariwisata Palembang secara keseluruhan. Wisatawan yang merasa tidak aman atau diperas cenderung akan menyebarkan pengalamaegatif mereka, baik melalui mulut ke mulut maupun media sosial. Hal ini dapat menurunkan minat kunjungan, tidak hanya ke BKB tetapi juga ke destinasi wisata Palembang laiya.
Padahal, pariwisata merupakan salah satu sektor vital yang berkontribusi pada perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Upaya pemerintah untuk mempromosikan Palembang sebagai “Kota Wisata Air” atau “Kota Kuliner” akan sia-sia jika masalah keamanan dasar seperti pemalakan tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan. Kepercayaan investor dan pelaku usaha pariwisata juga bisa menurun jika Palembang dianggap tidak mampu menjamin keamanan bagi para tamunya.
Perintah tegas Wali Kota ini merupakan langkah proaktif untuk melindungi reputasi Palembang sebagai destinasi wisata unggulan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dalam promosi pariwisata tidak terbuang sia-sia akibat ulah oknum-oknum tak bertanggung jawab.
Peningkatan Keamanan dan Peran Serta Masyarakat
Perintah Wali Kota Ratu Dewa juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah kota untuk meningkatkan keamanan di seluruh area publik. Selain operasi tangkap tangan, pemerintah akan terus mempertimbangkan pemasangan CCTV tambahan di titik-titik rawan, peningkatan penerangan, serta penempatan pos pengawasan yang strategis. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di sekitar BKB juga akan digencarkan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan bersama.
Namun, keberhasilan program ini tidak lepas dari peran serta aktif masyarakat. Wali Kota mengimbau agar warga dan pengunjung tidak ragu melaporkan jika melihat atau menjadi korban pemalakan. “Jangan takut, laporkan saja. Identitas pelapor akan kami lindungi,” tegas Ratu Dewa. Saluran pengaduan akan diperjelas dan disosialisasikan, baik melalui nomor telepon khusus, media sosial resmi pemerintah kota, maupun pos pengaduan di lokasi. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan Palembang yang aman, nyaman, dan ramah bagi semua, di mana setiap sudut kota terasa aman dan menyenangkan untuk dikunjungi.
Instruksi tegas Wali Kota Palembang Ratu Dewa kepada Satpol PP dan Dishub untuk memberantas pemalak di Benteng Kuto Besak adalah langkah krusial dalam menjaga citra dan kenyamanan kota. Ini adalah pesan jelas bahwa Palembang serius dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi warganya dan destinasi yang menarik bagi para wisatawan. Dengan penegakan hukum yang kuat, pengawasan yang berkelanjutan, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan BKB dapat kembali menjadi ikon kebanggaan yang bebas dari gangguan, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu permata pariwisata di Indonesia yang layak dikunjungi dan direkomendasikan.