Sumselnews.co Muara Enim | Sejumlah tanda tanya besar masih menyelimuti dugaan relasi bisnis antara PT Lematang Coal Lestari (LCL) dan PT Nusantara Bhumi Sriwijaya (NBS), di tengah pengusutan kasus dugaan perizinan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) industri yang menyeret nama PT NBS.
Hingga berita lanjutan ini dipublikasikan, pihak manajemen PT LCL belum memberikan klarifikasi atau hak jawab resmi, meskipun redaksi telah melakukan upaya konfirmasi secara prosedural dan berulang.
Redaksi mencatat, upaya konfirmasi pertama telah dilakukan melalui surat resmi Ikatan Wartawan Online (IWO) yang ditujukan kepada manajemen PT LCL pada 24 Januari 2026, disampaikan melalui bagian humas perusahaan. Selanjutnya, permintaan klarifikasi juga dilayangkan secara langsung melalui pesan singkat (WhatsApp) kepada pihak terkait di lingkungan PT LCL.
Namun demikian, hingga batas waktu penerbitan berita ini, tidak ada keterangan tertulis maupun pernyataan resmi yang disampaikan pihak PT LCL untuk menjelaskan atau membantah informasi yang berkembang di ruang publik.
Situasi tersebut memunculkan tanda tanya besar, terutama karena nama PT LCL disebut-sebut oleh sejumlah narasumber memiliki relasi bisnis dengan PT NBS dalam aktivitas penyuplaian BBM industri—isu yang kini menjadi sorotan seiring proses hukum yang tengah berjalan terhadap PT NBS.
Di sisi lain, minimnya informasi terbuka mengenai latar belakang dan profil PT Nusantara Bhumi Sriwijaya (NBS) turut menjadi perhatian awak media. Berdasarkan penelusuran redaksi, data publik terkait struktur perusahaan, rekam jejak operasional, hingga detail perizinan usaha NBS relatif terbatas dan tidak mudah diakses melalui sumber-sumber resmi yang lazim tersedia bagi publik.
Keterbatasan akses informasi tersebut semakin memperbesar ruang spekulasi publik, terlebih di tengah isu dugaan penyalahgunaan skema perizinan niaga BBM industri yang kini tengah menjadi sorotan pasca peristiwa diamankannya truk tangki BBM milik PT. KBS oleh Polda Jambi November 2025 lalu
Peristiwa diamankannya truk pengangkut BBM solar industri oleh Polda Jambi yang menyeret nama PT Nusantara Bhumi Sriwijaya (NBS), dengan dugaan penggunaan Izin Usaha Niaga BBM yang tidak jelas dan disebut-sebut bersumber dari PT LDE, hingga kini justru memunculkan lebih banyak tanda tanya ketimbang kejelasan.
Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media terhadap pihak-pihak terkait, baik dari manajemen perusahaan maupun pemilik izin yang namanya dicatut, belum membuahkan penjelasan terbuka.
Sikap bungkam tersebut sangat disayangkan Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Prabumulih ‘Anja Rolanza’. Menurutnya diamnya nara sumber utama sebagai pihak-pihak yang menjadi subjek atau objek pemberitaan jadi memperlebar ruang spekulasi publik.
“terutama mengingat tata niaga BBM industri merupakan sektor dengan pengawasan ketat dan prosedur berlapis, yang secara teoritis tidak mudah ditembus oleh praktik perizinan fiktif atau penumpangan izin” ujarnya, Selasa (03/02/2025).
Ketiadaan klarifikasi resmi ini lanjutnya juga memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana alur izin tersebut bisa digunakan di lapangan, siapa pihak yang memberikan legitimasi operasional, dan sejauh mana fungsi pengawasan berjalan efektif.
“Dalam konteks ini, dugaan adanya rangkaian panjang relasi dan kemungkinan permainan oknum lintas sektor menjadi isu yang tak terelakkan untuk diuji secara terbuka” sambungannya.
“Penelusuran tidak semestinya berhenti pada pengemudi atau perusahaan pengangkut semata, melainkan perlu menelusuri mata rantai perizinan, distribusi, hingga institusi pengawas yang seharusnya menjadi pagar utama sistem” tegasnya.
“Tanpa keterbukaan dan penegakan hukum yang komprehensif, kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi tata kelola niaga BBM industri dan kepercayaan publik terhadap integritas sektor strategis tersebut” pungkasnya (red’)
