Beranda MUBA Warga Tuntut Data Penerima Bantuan Di Revisi, Ini Tanggapan Dinas Sosial Muba

Warga Tuntut Data Penerima Bantuan Di Revisi, Ini Tanggapan Dinas Sosial Muba

389
0

SEKAYU | Puluhan warga Desa Ulak paceh Kecamatan Lawang Wetan,Jumat (29/5) mendatangi balai Desa guna menyampaikan aspirasi warga yang merasa dirinya belum mendapatkan bantuan dari pemerintah akibat dampak wabah covid 19.

Dalam aspirasi yang disampaikan oleh warga tersebut bahwasanya, warga menuntut agar data keluaga penerima bantuan untuk tahap ketiga, nantinya direvisi dan divalidasi kembali.

Menyikapi adanya tuntutan dari warga, kades Desa Ulak paceh Marzuani mengatakan aspirasi yang disampaikan oleh warga berkaitan dengan data kelurga penerima bantuan yang mintadi revisi kembali.

Sebab, data keluraga yang menerima bantuan tersebut menurut warga tidak tepat diantaranya ada perangkat desa yang masih menerima bantuan, Sementara ada warga yang benar-benar berhak menerima bantuan jusrtu tidak masuk dalam data tersebut.

“Warga meminta agar data keluarga yang menerima bantuan tahap ke tiga nantinya direvisi kembali, khususnya data keluarga yang menerima bantuan BPNT dan BST dari pusat.,”kata Marzuani dihubungi, jumat (29/5).

Dikatanya, data kelurga yang menerima bantuan dari BPNT dan BST, pihak pemrintah desa justru tidak mengetahui siapa warga yang menerima apakah layak atau tidak, Sebab data itu bukan pihak pemerintah desa yang mendata.

“Kalo bisa data itu berubah jangan warga yang itu-itu saja yang menerima bantuan, di desa Ulak Paceh ini masih ada sekitar 548 kk warga yang terdampak covid -19 yang belum menadaptkan bantuan langsung dari pemerintah,”terangnya.

Sementara itu, Camat Lawang Wetan Tazarni SSTP. MM, mengatakan menyikapi aspirasi warga yang meminta adanya revisi ulang data keluarga yang menerima bantuan tersebut sudah memerintahkan langsung pihak pemerintah Desa Ulak Paceh untuk melukakan pendataan dan mengkroscek data tersebut.

“Ya, kita sudah meminta pihak desa untuk mengkroscek data KPM yang sudah tidak layak lagi menerima bantuan, setelah itu data KPM yang benar sudah tidak layak lagi menerima bantuan kita usulkan ke pihak Dinas Sosial untuk dilakukan Revisi,”tegasnya.

Terpisah, dikonfirmasi terkait adanya tuntutan warga yang meminta untuk merevisi data KPM penerima bantuan dari pemerintah, dinas sosial kabupaten Muba siap melakukan revisi ulang data tersebut.

“Ya, sesuai komitmen Bupati DR Dodi Reza Alex bahwasanya ini adalah momentum untuk membersihkan data bagi yang betul-betul miskin, dari itu dinas sosial sudah menyiapkan surat dan kepada Camat dan Kades untuk menjadi pisau tajam meletakkan keadilan itu sehingga bemar tepat sasaran. Jika warga tersebut memang benar sudah mampu ya silahkan saja di musyawarakan bersama pihak Desa kalau di istilah kita itu mengrduasi data tersebut,”Ungkap PLT Kadinsos Muba H Ahmad Nasuhi SH.

Dikataknya, dari data yang memang benar dan valid itu, juga nantinya bisa menjadi data Desa yang kemudian diserahkan ke pihak kecamatan kemudian pihak kecamatan akan menyerahkan ke pihak dinas sosial.

“Tinggal dinas sosial mengeluarkan SK Bupati, sehingga kita bisa kan berapa jumlah Mas warga yang betul-betul berhak menerima bantuan,”terangnya.

Termasuk seperti saat ini, dikatakan Nasuhi, pihaknya juga tengah menyiapakan kembali penyaluran bantuan dari pemerintah pusat PKH, dan ada juga bantuan sembako yang di top up Rp 400.000 dari APBD Muba, apabila nantinya ditemukan juga data seperti itu maka akan dilakukan revisi kembali.

Sehingga data pusat itu juga berbasis data Desa .Jadi warga yang benar-benar tidak mampu bisa menerima bantuan sesuai kriteria keluarga penerima manfaat (KPM).

“Untuk memastikan data penrima bantuan tersebut valid dan benar -benar tepat sasaran, Kades harus melibatkan unsur -unsur elemen penting yakni kades harus bekerja sama dengan ketua BPD sebagai DPR nya desa. Kades harus Bekerjasama dengan pekerja sosial masyarakat TKSK, dan Kades juga harus bekerja sama melibatkan tokoh masyarakat setempat dalam bermusyawarah sebingga ada objektivitas didalam menentukan apakah keluraga KPM tersebut benar -benar berhak menerima bantuan tersebut.Jangan pendataan keluarga penerima bantuan dilakukan berdasarkan KKN, Musyawarah itu yang lebih tepat,”tukasnya.

Tanggal Update on 29 Mei 2020 by admin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here