Beranda MUBA UMK tidak Sesuai Aturan, Karyawan Perkembunan PT MSE Bakal Mogok Kerja

UMK tidak Sesuai Aturan, Karyawan Perkembunan PT MSE Bakal Mogok Kerja

30
0

SEKAYU | Akibat upah minimum Kabupaten (UMK) yang dibayarkan pada karyawan tidak sesuai aturan anne-marie hewan perkebunan dari PT MSE Muara barang Kecamatan Bayung lincir akan melakukan aksi mogok kerja.

Hal tersebut dikatakan salah satu perwakilan karyawan dari PT MSE Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir, saat mendatangi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigerasi (Disnakertrans) Musi Banyuasin (Muba), untuk menyampaikan aspirasinya, senin (8/6).

Karyawan PT MSE Muara Merang, yang juga tergabung dalam K SPSI, Andre, saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, mengatakan, pihak perusahaan perkebunan ini kalau menurut hematnya melakukan pelanggaran yang normatif, yakni hanya persoalan upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan ketentuan.

“Maksudnya tidak sesuai dengan ketentuan, dari berjumlah 905 karyawan yang kerja, dan ada sekitar 400 karyawan yang gajinya hanya dibayarkan dibawah ketentuan UMK yakni masih 2,8 juta,” jelasnya

Padahal, dalam peraturan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) di tahun 2020 ini telah mengeluarkan aturan baru mengenai UMK yakni sebesar 3.140.000, yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

“Namun, perusahaan masih menjalankan aturan UMK tahun 2019, yakni dibayarkan hanya 2,8 juta, hal ini tentu tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada saat ini, apalagi di tengah wabah penademi Covid 19,” terangnya.

Nah, mengenai hal tersebut pihaknya menyampaikan beberapa poin ke pihak perusahaan perkebunan, ada sembilan poin, salah satunya mengenai upah tadi, lalu mengenai ibu hamil yang masih bekerja, terus untuk PHL kenapa dimasukan dalam BPJS ketenagakerjaan, harusnya tidak masuk.

“Inilah yang kami sampaikan ke pihak perusahaan, kalau memang tidak ada kabar mengenai tuntutan tersebut, kami pada 15 Juni 2020 akan melakukan mogok kerja. Hal itu sudah kami beritahukan ke pihak Pengawasan Provinsi Sumsel, dan Disnakertrans Muba,” tegasnya.

Sementara, Kepala Disnakertrasn Muba, Drs H Yusuf Amilin melalui Kepala Bidang (Kabid), Kesejahteraan Tenaga Kerja, Juanda, membenarkan, adanya karyawan salah satu perusahaan perkebunan dan masuk dalam anggota K SPSI, yang datang.

“Mengenai hal tersebut, kita hanya sebatas pemantauan saja, dan harus ada kata kesepatan dulu antara karyawan dan pihak perusahaan, karena memang masih dalam internal mereka atau masih normatif, sebab menganai UMK yang dijalankan masih mengacu pada tahuan 2019,” tegasnya

Artinya, hal tersebut hanya persoalan normatif masih antara perusahaan dan karyawan bahkan bisa diselesaikan.

“Silahkan selesaikan persoalan itu diantara mereka dulu, dan kalau ada nya PHK, barulah kembali ke kita, sebab hal semacam itu kembali ke pengawasan Disnakertrans Provinsi Sumsel,” tukasnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here