Beranda MUBA Percepat Validasi dan Verifikasi Data DTKS, Dinsos Muba Aktifkan 224 PSM

Percepat Validasi dan Verifikasi Data DTKS, Dinsos Muba Aktifkan 224 PSM

356
0

SEKAYU | Dinas Sosial kabupaten Musi Banyuasin saat ini tengah melakukan validasi dan verifikasi data masyarakat miskin yang ada di kabupaten Musi Banyuasin, Sehingga ke depan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah pusat tepat sasaran. Validasi dan verifikasi data yang dilakukan oleh TKSK dan Pekerja sosial masyarakat (PSM) tersebut bertujuan untuk memastikan jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan sosial dari pemerintah berdasarkan basis data terpadu (BDT)

PLT kepala dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Ahmad Nasuhi SH MM mengatakan guna mempercepat melakukan validasi dan verifikasi data BDT menuju Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) pihaknya telah mengaktifkan dan mengukuhkan pekerja sosial masyarakat untuk membantu dan mempercepat proses validasi dan verifikasi data di tingkat desa

“ada sekitar 224 pekerja sosial masyarakat (PSM) yang sudah kita kukuhkan, mereka sudah mulai bekerja pada awal Mei dimana setiap satu desa terdapat 1 PSM yang akan melakukan verifikasi dan validasi data dengan berkoordinasi dengan pihak desa dan secara berjenjang Hinga ke level Kabupaten”, ungkap Nasuhi Jumat,(19/6).

Dikatakannya, verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pekerja sosial masyarakat dengan berkoordinasi ke pihak pemerintah desa langsung turun ke lapangan guna memastikan data tersebut valid sesuai dengan nama dan alamat.

“Untuk data masyarakat yang terdata dalam DTKS berjumlah 53.288 kepala keluarga (KK) terdiri dari 19462 KK penerima PKH, 14570 penerima BPNT sembako”,terangnya.

Lanjutnya verifikasi dan validasi data yang dilakukan tersebut, juga untuk memastikan apakah penerima manfat masih layak atau tidak, sebab persoalan terkait masyarakat yang menerima bantuan berdasarkan data terpadu tersebut, banyak ditemukan masyarakat bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran.

“banyak dari laporan masyarakat bahwa ada masyarakat yang menerima bantuan tersebut tidak seharusnya atau selayaknya menerima karena kondisi ekonomi keluarga tersebut tidak masuk dalam kriteria penerima bantuan sementara ada warga yang betul-betul berhak menerima justru tidak masuk dalam data terpadu.melalui proses verifikasi dan validasi inilah nantinya diharapkan mendapatkan data yang valid sehingga bisa dijadikan bank data bagi desa, kabupaten maupun pusat,”bebernya.

inas Sosial kabupaten Musi Banyuasin saat ini tengah melakukan validasi dan verifikasi data masyarakat miskin yang ada di kabupaten Musi Banyuasin, Sehingga ke depan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah pusat tepat sasaran. Validasi dan verifikasi data yang dilakukan oleh TKSK dan Pekerja sosial masyarakat (PSM) tersebut bertujuan untuk memastikan jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan sosial dari pemerintah berdasarkan basis data terpadu (BDT)

PLT kepala dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Ahmad Nasuhi SH MM mengatakan guna mempercepat melakukan validasi dan verifikasi data BDT menuju Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) pihaknya telah mengukuhkan pekerja sosial masyarakat untuk membantu dan mempercepat proses validasi dan verifikasi data di tingkat desa

“ada sekitar 224 pekerja sosial masyarakat (PSM) yang sudah kita kukuhkan, mereka sudah mulai bekerja pada awal Mei dimana setiap satu desa terdapat 1 PSM yang akan melakukan verifikasi dan validasi data dengan berkoordinasi dengan pihak desa dan secara berjenjang Hinga ke level Kabupaten”, ungkap Nasuhi Jumat,(19/6).

Dikatakanya, verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pekerja sosial masyarakat dengan berkoordinasi ke pihak pemerintah desa langsung turun ke lapangan guna memastikan data tersebut valid sesuai dengan nama dan alamat. Verifikasi dan validasi data di DTKS dilakukan berdasarkan permensos nomor 5 tahun 2019

“Mudah-mudahan dengan adanya varlidasi an verifikasi data DTKS, kedepan bantun yang disalurkan bisa tepat sasaran, selain itu juga tentu tak lain tujuanya mengethaui secara pasti jumlah masyarakat miskin secara riil,” imbuhnya.

Sebagai informasi berdasarkan permensos nomor 10 tahun 2019. PSM dibentuk dengan maksud untuk:

a. memberikan kesempatan dan menumbuhkan kepedulian warga masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
b. meningkatkan kepedulian warga masyarakat dalam
menangani masalah sosial; dan
c. sebagai mitra pemerintah/institusi dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya PSM untuk:
a. terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
b. terlaksananya pelayanan sosial masyarakat; dan
c. terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial.

STATUS, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) PSM berstatus sebagai relawan sosial.
(2) PSM berkedudukan di desa atau kelurahan atau nama lain di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

(1) PSM mempunyai tugas:
a. mengambil inisiatif dalam penanganan mb. membantu mendorong, menggerakkan, dan
mengembangkan kegiatan Penyelenggaraan
Kesejahteraaan Sosial;
c. mendampingi warga masyarakat yang
membutuhkan layanan sosial;
d. mendampingi program Kesejahteraan Sosial
di tingkat desa atau kelurahan atau nama lain;
e. berperan aktif dalam program nasional; dan
f. sebagai mitra pemerintah/institusi dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PSM berkoordinasi dengan kepala desa atau Lurah atau nama lain serta bersinergi dengan pilar sosial dan penyelenggara pembangunan lainnya.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 PSM mempunyai fungsi sebagai:
a. inisiator;
b. motivator;
c. dinamisator; dan
d. administrator.
(2) Inisiator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Mengambil inisiatif dan inovasi dalam menangani
masalah Kesejahteraan Sosial.
(3) Motivator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan sosialisasi, memberikan informasi, dan memotivasi masyarakat.

(4) Dinamisator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c menggerakkan masyarakat dalam menghadapi
dan mengatasi masalah Kesejahteraan Sosial.
(5) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf, d melakukan pencatatan dan pelaporan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here