Palembang – Pengamat politik Sumsel, Bagindo Togar Butarbutar, menganggap wajar jika DPD Golkar Sumsel mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan, ketua DPD Golkar Palembang, atas pilihannya mendukung dua calon alias main dua kaki dalam Musda ke X Partai Golkar Sumsel beberapa waktu lalu.
“Beda pilihan itu biasa dalam politik. Politik itu tidak harus bulat, bisa lonjong. Tapi, hal wajar jika DPD Golkar Sumsel menonaktifkan Ketua DPD Golkar Palembang karena mendua alias main dua kaki,” katanya, Rabu (11/2/2020).
Ia melihat, setiap pilihan politik ada resiko. Tentu semua pihak harus bijaksana dalam menyikapinya, maksudnya, DPD Golkar Sumsel juga harus mendengar penjelasan dari Ketua DPD Golkar Palembang yang mengabil pilihan politik mendua atau cari aman.
“Saya lihat Golkar Sumsel juga tidak masalah dengan perbedaan pilihan politik DPD Kabupaten/kota. Tidak ada sangsi, yang mereka sesalkan itu kan mendua, kiri kanan oke, politik mendua itu tidak benar, atau tidak mau terima resiko. Jadi wajar jika DPD Golkar Sumsel ambil sikap tegas dengan menonaktifkan,” katanya.
Ia mengingatkan, tugas utama Ketua DPD Golkar Sumsel terpilih adalah melakukan konsolidasi. Untuk apa memelihara konfik, tidak ada untung bagi partai.
“Tapi sangsi tegas juga perlu dilakukan untuk menjadi pelajaran kedepan. Jangan sampai ada politik mendua alias cari aman,” pungkasnya.
Diketahui, Musda ke X Golkar Sumsel dilaksanakan pada, 4-5 Maret 2020, bertempat di Hotel Santika Premiere, Palembang.
Diketahui, main dua kaki yang dilakukan oleh Ketua DPD Golkar Palembang juga dilakukan oleh 10 Ketua DPD Golkar Kabupaten/kota lainnya.
Dalam Musda itu, Dodi Reza Alex unggul dengan perolehan 8 suara sementara pesaingnya Andi Dinaldie hanya mengantongi 2 suara dan 11 suara dinyatakan tidak sah karena memberikan dua dukungan, dan 2 dukungan tidak sah karena ada dualisme.
