Beranda DPRD Muba Komisi IV DPRD Muba Minta Pos-Pos Penjagaan Covid-19 Agar lebih Dimaksimalkan

Komisi IV DPRD Muba Minta Pos-Pos Penjagaan Covid-19 Agar lebih Dimaksimalkan

40
0

SEKAYU | Komisi IV (dewan perwakilan rakyat daerah) DPRD Kabupaten Musi Banyuasin meminta agar pemerintah Kabupaten untuk lebih memaksimalkan dan mengoptimalkan dalam hal penanganan dan pencegahan penyebaran wabah virus covid -19

Ketua komisi IV DPRD kabupaten Muba Firman Akbar saat rapat dengar pendapat dengan mitra kerja dalam hal ini dihadiri oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muba mengatakan pihaknya meminta agar lebih optimal lagi dalam hal pencegahan dan penangana covid-19 sehingga Kabupaten Muba bisa terhindar dan tidak terus bertambah jumlah masyarakat yang terpapar virus covid -19

“Kita meminta khususnya permasalahan di pos-pos penjagaan agar lebih diperketat dan lebih dimaksimalkan lagi agar tidak terus bertambah,”kata Firman dihubungi, senin (8/6)

Politisi dari partai amanat nasional ini juga meminta agar pemerintah terus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bagaimana cara pencegahan dan penanganan virus Covid -19 meski dalam kondisi New normal agar tetap melakukan dan mematuhi protokol kesehatan.

Disinggung terkait hasil swab yang terkesan lamban yang masih menjadi persolan dan perbincangan ditengah masyarakat Firman menyebut DPRD Muba sudah merekomendasikan agar pemerintah membeli alat laboratorium PCR atau polymerase chain reaction

“Sudah, dalam rapat banmus kemarin kita sudah merekomendasikan pemerintah agar membeli alat tersebut sehingga bisa lebih cepat mengetahui hasil pemeriksaan pasien yang dilakukan Sweb.Kita memaklumi jika hasil swab yang dikirimkan ke provinsi sedikit lamban karena bisa dibayangkan laboratorium atau alat yang ada di provinsi menangani empat provinsi dan beberapa Kabupaten”terangnya.

Dari itu, pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar tetap harus mematuhi protokol kesehatan sehingga meski dalam kondisi new normal seperti saat ini,masyarakat diminta jangan lalai atau tidak mengindahkan protokol kesehatan.

“Terkait bantuan kepada masyarakat yang terdampak kami meminta agar dalam melakukan pendataan benar-benar mendata secara akurat singgah data yang didapat valid dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Tiga bulan ini ini harus menjadi evaluasi bagi pihak terkait dalam hal penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak akibat covid-19″imbuhnya.

Sebagai informasi rapat dengar pendapat tersebut dihadiri dan dipimpin langsung Ketua Komisi IV Firman Akbar, S.H, Wakil Ketua Komisi IV Alpian, Sekretaris Komisi IV Karan Karnedi, serta Anggota Komisi IV Nuti Romayana, S.Pd.I, Andik Setiawan, S.T, Hendra Wijaya, Drs. H.Ahmad Fauzie, S.E.,M.Si, Supriasihatin, M. Amin, S.H dan M.Tanzil Asrori. Rapat di hadiri oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muba.

Rapat membahas untuk mengetahui langkah program dan fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka menuju new normal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here