Beranda Nasional Fraksi PAN DPRD Palembang Tolak Kenaikan Iuaran BPJS

Fraksi PAN DPRD Palembang Tolak Kenaikan Iuaran BPJS

17
0

Palembang – Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Palembang, Ruspanda Karibullah, menegaskan, menolak kenaikan iuaran BPJS Kesehatan, ditengah wabah Corona.

“Kami di daerah, berharap Pemerintah pusat membatalkan kenaikan iuran BPJS. Saat ini rakyat tengah berada diposisi sulit. Ini tidak tepat,” katanya, Kamis (14/5/2020).

Sekretaris DPD PAN Palembang ini mengatakan, melalui fraksi PAN di DPR RI, dengan tegas menolak dan mendesak pemerintah pusat agar membatalkan kenaikan iuaran BPJS kesehatan.

“Jelas kebijakan ini membeni masyarakat, semua sektor terkena imbas wabah Corona ini. Mengapa harus dibebani lagi dengan kenaikan iuaran BPJS kesehatan,” ujarnya.

Diketahui, kebijakan kenaikan iuran BPJS itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang ditandatangani oleh, Presiden Joko Widodo pada, Selasa (5/5/2020) lalu. Kenaikan mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

Dalam Pasal 34 Perpres yang ditandatangani pada 5 Mei 2020 itu disebutkan, tarif BPJS Kesehatan 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta kelas I naik dari Rp 80.000 jadi Rp 150.000 per bulan.

Iuran peserta kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 100.000 per bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 1 Juli 2020 (iuran BPJS 2020)

Sementara iuran peserta kelas III segmen peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) jadi Rp 42.000 per bulan.

Namun, di dalam ketentuan Pasal 34 ayat 1 Perpres Nomor 64 Tahun 2020 disebutkan, peserta hanya cukup membayarkan iuran sebesar Rp 25.500 saja karena sisanya sebesar Rp 16.500 disubsidi oleh pemerintah pusat.

Sedangkan untuk tahun 2021, iuran peserta mandiri kelas III menjadi Rp 35.000 dan selisih sisanya sebesar Rp 7.000 dibayarkan oleh pemerintah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here