Beranda MUBA Fitra Sumsel : Anggaran Pencegahan dan Penanganan covid -19 di Kabupaten Muba...

Fitra Sumsel : Anggaran Pencegahan dan Penanganan covid -19 di Kabupaten Muba Belum Maksimal Idealnya

100
0

MUBA | Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Sumatera Selatan (FITRA Sumsel) melakukan analisa kajian aanggaran untuk penanganan dan pencegahan Covid -19 kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkann informasi dari pemberitaan di media massa , Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan 500 Milyar untuk penanganan dan pencegahan covid -19.

Menurut hasil kajian perhitungan anggaran lembaga forum Indonesia untuk trasparansi anggaran (Fitra Sumsel) nilai anggaran yang sudah digelontorkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin senilai 500 miliar
Untuk pencegahan dan penanganan covid 19 dinilai masih belum ideal dan tidak akan bisa memaksimalkan pencegahan dan penanganan kepada masyarakat akibat dampak dari covid-19 terlebih dari sektor prekonomian masyarakat.

” Pemerintah pusat melalui Surat Keputusan Bersama dua menteri keuangan dan Mendagri No. 119/2813/SJ – No.177/kmk.07/2020 meminta kepada kepala daerah untuk melakukan rasionalisasi APBD tahun anggaran 2020 sekurang kurang 50% dari belanja modal, 50% belanja barang dan jasa serta belanja pegawai. Dari hasil kajian Fitra Sumsel anggaran yang bisa dimaksimalkan untuk pencegahan dan penanganan covid 19 sebesar Rp.
1.054.780.004.683,”Ungkap koordinator fitra Sumsel, Senin (20/7).

Diakatanya, situasi dan kondisi pandemi covid -19 ini belum bisa diprediksi sampai kapan akan berakhir,
Dari itu seharusnya, jika melihat dari APBD tahun 2020, kabupaten Muba Dari Pendapatan daerah sebesar Rp. 3.135.512.719.200,- dan untuk Belanja daerah sebesar Rp. 3.280.012.719.200,-. pemkab Muba idealnya Rp 1.054.780.004.683.

” Secara fiskal mestinya Kabupaten Muba tidak begitu masalah dibandingkan dengan kabupaten/pemkot yang lain di wilayah Sumsel.Jika dilihat dari anggaran yang ada, anggaran untuk covid -19 seniallai 500 Milyar dinilai masih belum serius dalam hal anggara untuk melakukan pencegahan dan penanganan bagi Warga akibat damapak covid -19.Padahal regulasinya jelas dalam hal anggaran pemerintah daerah bisa melihat surat keputusan bersama (SKB) dua menteri yakni Surat Keputusan Bersama dua menteri keuangan dan Mendagri No. 119/2813/SJ – No.177/kmk.07/2020, tetang rasionalisasi APBD tahun anggaran 2020 sekurang kurang 50% dari belanja modal, 50% belanja barang dan jasa serta belanja pegawai.,”terangnya.

” pemerintah harusnya menyiapkan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi ini sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan covid-19 dilingkungan pemerintah daerah, terutama pada pasal 2 ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa pemerintah daerah harus memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak covid-19. Mengingat anggaran yang digunakan untuk penanganan pandemi covid-19 sangat besar, maka harus dikelola secara transparan untuk mengindari terjadinya tindak korupsi.,”tegasnya.

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan kabupaten yang nilai anggaran APBD Terbesar nomor 2 setelah kota palambang, Namun masih yang menjadi persoalan adalah angka kemiskinan di Kabupaten Muba tidak mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun selalu berada pada kisaran peringkat 2 dan peringkat 3 angka kemiskinan tertinggi di wilayah Sumatera Selatan.

Tentu ini sangat bergantung pada komitment dan keseriusan kepala daerah beserta aparatur pemerintahannya untuk membangun dan memperbaiki kondisi daerahnya menjadi lebih baik. Secara geografis Muba mempunyai kekayaan alam yang tidak dimiliki oleh daerah lain. tetapi sayangnya tidak dimanfaatkan untuk membangun daerah dan membangun sumberdaya masyarakatnya dengan sebaik baiknya.

“Sebenarnya jika kita melihat Visinya menjadikan Musi Banyuasin Berjaya pada tahun 2022 dan Misi Kabupaten Muba sangat bagus, namun disayaangkan tidak sinkron dengan implementasi pada perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam APBD yg rutin diterbitkan setiap tahunnya. Banyak program atau anggaran yang digunakan tidak menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Muba. Misalnya saja kami melihat banyak pembangunan / perbaikan infra struktur yang sebenarnya tidak menjadi prioritas, tetapi rutin dianggarakan dan dilaksanakan dengan anggaran yang lumayan besar. Sehingga terkesan hanya menghambur-hamburkan anggaran APBD saja,” cetusnya.

Nunik menyebut, banyak program atau anggaran yang digunakan tidak menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Muba. Misalnya saja kami melihat banyak pembangunan atau perbaikan infra struktur yang sebenarnya tidak menjadi prioritas, tetapi rutin dianggarakan dan dilaksanakan dengan anggaran yang lumayan besar. Sehingga terkesan hanya menghambur-hamburkan anggaran APBD saja.

“Hal ini bisa kita lihat misalnya saja program perbaikan jalan yg masih dalam kondisi baik dengan anggaran yang besar, sementara banyak fasilitas publik lain yang lebih penting seperti infrastruktur jalan penghubung antar wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang rusak parah tetapi tidak diperbaiki, dan ini bisa menghambat perekonomian daerah dan secara otomatis maka bisa menambah angka kemiskinan. Persoalan lain bertambah dimasa pandemi covid-19 ini, angka masyarakat miskin dan masyarakat terdampak covid-19 semakin bertambah setiap harinya ,”imbuhnya.

Tanggal Update on 20 Juli 2020 by admin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here