Beranda Palembang Ahli Kebijakan Publik : Pengelolaan PT SP2J Tak Normal

Ahli Kebijakan Publik : Pengelolaan PT SP2J Tak Normal

83
0

Palembang – Ahli kebijakan publik, Dr MH Thamrin menganggap, tidak normal jika, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti PT SP2J, selalu merugi dan terus diberikan suntikan modal setiap tahun.

“Jika jajaran Direksi harus dievaluasi, tentu harus menyeluruh. Artinya kita harus lihat juga jajaran Komisaris, apakah sudah menjalankan fungsi pengawasannya atau tidak. Begitu juga dengan kepala daerah atau Walikota sebagai pemilik saham atas PT SP2J tersebut, artinya harus menyeluruh,” katanya.

Dijelaskan mantan Direktur pasca sarjana Universitas Sriwijaya (UNSRI) ini, kalau komisaris dan Walikota Palembang selaku pemilik saham tidak melakukan pengawasan secara berkala terhadap jajaran direksi. Evaluasi itu akan sia-sia.

“Harusnya komisaris PT SP2J melakukan pengawasan yang ketat terhadap direksi. Karena uang penyertaan modal yang digelontorkan Pemkot Palembang yang mencapai miliaran itu adalah uang rakyat. Begitu juga dengan Walikota sebagai pemilik saham, bisa melakukan evaluasi berjangka terhadap kontrak kinerja direksi nya, karena sebelum direksi itu dilantik, pasti ada kontrak kinerja dan capaian target tertentu. Apabila hal itu tidak terpenuhi, raportnya diberikan penilaian merah, artinya tidak bisa naik kelas,” katanya.

Ditanya soal besarnya penghasilan yang diterima jajaran direksi, ia menjawab, harusnya dengan pengeluaran yang begitu besar, diiringi juga dengan kinerja yang baik dan dan maksimal.

“Salah satu tujuan BUMD itu didirikan adalah untuk mengelola kekayaan daerah sebaik mungkin guna kemakmuran rakyat. Tidak bisa juga sepenuhnya menyalahkan jajaran direksi. BUMD itu cerminan pemimpin,” katanya.

Tanggal Update on 4 Juli 2020 by admin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here