PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna XXV dan XXVI DPRD Sumsel yang digelar di Palembang pada Rabu, 12 November 2025.
Dalam kesempatan itu, Herman Deru menegaskan bahwa APBD 2026 disusun dengan tema “Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan Melalui Penguatan Ketahanan Pangan, Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.” Fokus utama anggaran ini mencakup tiga sektor prioritas, yakni infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
“Tiga sektor ini menjadi fondasi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Sumatera Selatan,” ujar Herman Deru dalam sambutannya.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Sumsel bersama DPRD juga melakukan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada rakyat.
Herman Deru menegaskan bahwa rancangan APBD 2026 disusun dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan agar setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
> “Kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil, meski dalam dinamika nasional dan global yang berubah cepat,” katanya.
Dalam rancangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumsel menargetkan Pendapatan Daerah sebesar Rp9,63 triliun, dengan rencana Belanja Daerah sebesar Rp9,74 triliun.
Sementara itu, Penerimaan Pembiayaan Daerah diproyeksikan mencapai Rp108,49 miliar, dan pengeluaran pembiayaan diperkirakan nihil untuk tahun anggaran 2026.
Menurut Herman Deru, kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta mendorong daya saing UMKM dan sektor pertanian.
“Sumsel memiliki potensi besar, dan APBD adalah alat strategis untuk memaksimalkan potensi itu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Herman Deru meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menerapkan pengelolaan anggaran yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil (output dan outcome).
Ia menekankan pentingnya setiap program pemerintah untuk memberikan nilai tambah langsung bagi masyarakat, bukan sekadar serapan anggaran.
> “Kita ingin APBD menjadi motor penggerak kemajuan daerah yang berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie menyampaikan apresiasi atas sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan rancangan APBD 2026.
Menurutnya, kerja sama yang harmonis merupakan kunci utama keberhasilan perencanaan anggaran yang pro rakyat.
“Kami di DPRD mendukung penuh arah kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan berkelanjutan,” ujar Andie.
Rapat Paripurna XXV dan XXVI DPRD Sumsel berlangsung tertib dan khidmat, dihadiri oleh unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Sumsel, para Kepala OPD, serta seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
Herman Deru berharap, melalui sinergi dan perencanaan yang matang, APBD 2026 dapat menjadi instrumen penting dalam memperkokoh fondasi ekonomi daerah dan menjawab berbagai kebutuhan masyarakat Sumsel.
