PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengambil langkah tegas untuk menjaga moral dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah prediksi penurunan transfer dana dari pemerintah pusat pada tahun 2026.
Gubernur Sumsel Herman Deru memastikan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Tunjangan Kinerja (Tukin) di lingkungan Pemprov Sumsel tidak akan mengalami pengurangan.
“Saya pastikan tidak ada pengurangan TPP dan Tukin. Kita tetap komit. ASN tidak boleh ragu soal itu,” tegas Herman Deru, Jumat (7/11/2025).
Menurutnya, kesejahteraan ASN merupakan faktor fundamental dalam menjaga stabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
Ia mengakui bahwa fluktuasi keuangan daerah merupakan konsekuensi dari dinamika kebijakan fiskal nasional. Namun, Pemprov Sumsel diyakini tetap memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian anggaran melalui tata kelola yang efisien dan berbasis prioritas.
“Kondisi anggaran bisa naik turun, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengelolanya dengan baik,” ujarnya.
Herman Deru menambahkan, stabilitas kesejahteraan ASN berdampak langsung pada motivasi kerja dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, ia mendorong seluruh ASN untuk tetap profesional, disiplin, dan berorientasi pada hasil, meskipun menghadapi tantangan fiskal.
Selain menjamin TPP dan Tukin, Gubernur juga mengingatkan jajarannya agar menjunjung tinggi prinsip efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Pelayanan publik tidak boleh lemah hanya karena kondisi anggaran. Semangat kerja harus tetap nomor satu. Belanjakan yang penting dan jangan berboros. Fokus pada keluaran dan dampaknya,” tutupnya.
