Forum Indonesia untuk transparansi anggaran (Fitra) Sumatera Selatan (Sumsel) merilis adanya potensi korupsi belanja pada dinas PUPR Kabupaten Ogan ilir Pada tahun anggaran 2023.

Kordinator Fitra Sumsel Nunik Handayani meneyebut Pemerintah Kabupaten Ogan Ogan Ilir telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp. 532.529.307.177,00 dengan realisasi per 31 Oktober 2023 sebesar Rp. 142.609.818.885,00 atau sebesar 26,78% dari total anggaran belanja modal Daerah. Diantaranya telah dialokasikan untuk belanja modal Dinas PUPR dalam rangka untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

“Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu ( PDTT ) BPK No : 06/LHP/XVIII.PLG/)1/2024 tertanggal : 12 Januari 2024, pada belanja daerah Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir, atas pelaksanaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) secara uji petik diketahui bahwa Bidang Bina Marga Dinas PUPR belum melaksanakan pengendalian mutu hasil pekerjaan pembangunan jalan dengan memperhitungkan hasil pengujian kuat tekan beton sebagai syarat pembayaran atas pekerjaan,”kata nunik dalam press rilisnya yang dikirmka ke redaksi, selaso (25/6).

Dikatakan nunik, dari hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh BPK bersama tim pemeriksa, PPK, Pengawas, Penyedia, dan Inspektorat, menemukan adanya indikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 12.237.885.469,55 dengan perincian sebagai berikut :

Pembangunan gedung kantor KPT Tanjung Senai yg dilakukan oleh CV AP dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 12.945.000.000 (11.945.000.000,- + Rp. 199.633.000,-) menunjukkan adanya kurang volume pekerjaan sebesar Rp. 810.002.763,01 ( 795.170.248,55 + 14.832.514,46).

Ditemukan sebanyak 26 paket pekerjaan kurang volume pada pembangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan ( JIJ ) diwilayah Ogan Ilir dengan potensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 5.745.501.646,43
Adanya ketidaksesuaian kualitas sesuai kontrak yg telah disepakati bersama pada 19 paket pekerjaan perbaikan /pembangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan ( JIJ ) sebesar Rp. 5.682.381.060,11

Kondisi tersebut telah, mengabaikan kontrak kerjasama dan melanggar Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pada Pasal 27 ayat (6) yang menyatakan bahwa Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah Ditetapkan.

“Atas permasalahan tersebut, maka FITRA Sumatera Selatan mendesak agar :
Segera memproses pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp. 12.237.885.469,55 ke Kas Daerah.
Memberikan Sanksi yg tegas dengan cara memblacklist / dengan tidak dilibatkan lagi pada kontrak kerjasama berikutnya, agar perbuatan merugikan keuangan negara tidak terulang secara terus menerus.Inspektorat Daerah serta Aparat Penegak Hukum terkait untuk segera memproses secara hukum kepada pihak pihak terlibat,”tukasnya.