Sumselnews.co.id OKI | Sejak diumumkannya kehaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah – tengah masyarakat, dimana harga tersebut pastilah akan berdampak pada rakyat kecil dalam kesehariannya dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup.
Menyikapi hal tersebut Partai Ummat Kabupaten OKI meminta melakukan evaluasi kembali terhadap kenaikan BBM yang telah ditetapkan pada tanggal 3 September 2022.pihaknya berharap bahwa kebijakan kenaikan BBM ini bisa ditinjau kembali atas dasar keadilan dan kemanusiaan karena saat ini masyarakat dalam situasi pemulihan ekonomi sejak terdampak cavid 19 lalu,
“Dalam hal ini harusnya pemerintah jangan berkaca kepada masyarakat yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi.Seharusnya,basis kajian dan kebijakan ini melihat masyarakat yang tidak mampu, mempunyai pendapatan yang masih rendah.Ditambah lagi daya beli masyarakat saat ini masih sangat rendah dan sumber pendapatan mereka sangat terbatas oleh bencana covid 19 kemarin.
Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten OKI Trisno Okonisator di sela – sela kegiatannya saat di bincangi awak media rabu (7/9/2022) “meminta kepada pemerintah mengevaluasi kembali kenaikan BBM ini dikarenakan kami mensinyalir kenaikan BBM dapat mengakibatkan keresahan sosial.
“Dimana demo terjadi dimana mana,buruh akan meminta kenaikan upah, biaya produksi akan meningkat, begitu juga dengan rantai distribusi dan transformasi akan naik bertambah mahal” ungkapnya
Serta yang tak kalah penting dampak akibat kenaikan BBM ini akan mengakibatkan banyak anak yang putus sekolah yang diakibatkan oleh ketidakmampuan orang tua untuk membiayai anak anaknya melanjutkan sekolah.Jika pemerintah ingin dihargai dan dihormati oleh rakyat cobalah berempati sedikit terhadap permasalahan hidup ini.
Karna dampak dari kenaikan BBM ini akan menaikkan seluruh biaya hidup kebutuhan masyarakat akan merangkak naik.Pemerintah tidak boleh menaikan harga BBM yang ada di negara lain.karena tingkat kesejahteraan dan pendapatan perkapita mereka memang berbeda dengan kita rakyat Indonesia” jelasnya
Setiap upaya kebijakan dan pengguna kekuasaan yang tidak memperhatikan rakyat atau kebijakan yang berpotensi menyengsarakan kehidupan rakyat Itu adalah perbuatan yang zholim dan oleh karena itu kami meminta pemerintah agar Arif dan bijaksana menentukan sikap khususnya untuk kenaikan BBM.
“Kami berharap agar pemerintah mengefektifkan potensi – potensi pendapatan negara yang lainnya dan memburuh koruptor yang telah maling uang rakyat , menghukum dan menyita semua aset hasil korupsi nya untuk dipergunakan sebagai tambahan APBN
“Dan kami meminta pemerintah memberikan keteladanan agar berprilaku hidup sederhana tidak berfoya foya mengefisienkan pengguna anggaran negara untuk pembangunan.
“Kami yakin pemerintah tidak akan terhina dengan perilaku hidup sederhana itu justru menunjukkan rasa solidaritas terhadap rakyat.Jangan rakyat yang dijadikan pemikul beban dalam pendapatan APBN, bukannya rakyat sudah membayar pajak” tutupnya (Ns)
