Sumselnews.co.id|Muba- Mungkin kata-kata “Prihatin” patut diucapkan terhadap oknum -oknum ASN di Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
Pasalnya, belum hilang dari ingatan kasus Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi beberapa waktu lalu dan menjerat kepala daerah Bupati Muba serta para oknum pejabat di dinas PUPR Muba karena kasus suap proyek.
Mencuat dugaan, masih adanya oknum ASN yang nakal ikut bermain proyek dengan cara bagi-bagi, megarahkan dan mengatur sejumlah kegiatan paket proyek ini, setelah ramai menjadi pebincangan dari berbagai kalangan mulai dari kontraktor, media, lsm, Aktivis, serta di kalangan ASN. Kondisi inilah yang menyebakan perhatian sejumlah pihak.
Dari hasil investigasi yang berhasil dihimpun tim di lapangan, fakta terjadinya praktik bagi-bagi dan mengatur serta mengarahkan paket proyek di Dinas PU Perkim ditemukan adanya beberapa kegiatan proyek yang sudah diatur oleh oknum Kabid untuk diberikan kepada pihak yang sebelumnya sudah dijanjikan untuk dapatkan kegiatan proyek.
Salah satu kontraktor yang namanya enggan disebut pada awak media membenarkan adanya praktik bagi-bagi dan atur proyek Dinas PU perkim. Padahal sebelumnya Penjabat Bupati Muba Apriyadi tegas dalam rapat percepatan
penyerapan keuangan APBD, dan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) juga Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2022 tegas mengatakan Terkait dengan kegiatan APBD Apriyadi meminta agar dilakukan percepatan.
Apriyadi meminta agar segera lakukan proses pelelangan,Namun tetap menjaga kualitas serta benar-benar memperhatikan kegiatan tersebut.
Tak hanya itu, tidak ada lagi yang ditunda-tunda dan tidak ada yang diarahkan, semua harus berjalan sesuai aturan, dalam artian lelang dilakukan secara terbuka dan transapran.
“Kami juga prihatin melihat kondisi yang masih terjadi di dinas PU Perkim, kegiatan proyek masih diarahkan, bahkan yang lebih kecewa lagi sebelumnya sudah dijanjikan akan mendapatkan kegiatan proyek tiba -tiba oleh batal hal ini dikarenakam salah satu oknum Kabid di dinas tersebut memberikan paket kegiatan proyek kepada kontkraktor lain,”ungkapnya saat dibincangi senin (18/7).
Ia menyebut, entah apakah sudah komitmen dengan memberikan sejumlah uang pangkal kepda oknum tersebut sehingga paket proyek bisa dikondisikan dan diarahakan. Padahal banyak pihak termasuk para kontraktor lokal maupun luar berharap kegaiatan proyek di muba benar -benar dilaksanakan dengan sesuai aturan terbuka dan transparan.
Lanjutnya, sebagai kontrator tentu dirinya berharap agar proses kegiatan paket proyek bisa dilakukan sesuai aturan yang ada, pihaknya juga khawatir jika kondisi ini masih terjadi bisa saja kejadian sebelumnya OTT KPK kembali terjadi.
“Informsinnya, sudah ada beberapa kontraktor yang resah, beberapa hari lalu ada terjadi kerubatan masalah paket proyek, marah karena paket proyek yang ada diarahakan oleh oknum kabid di dinas tersebut,”ucapnya.
Sementara itu, menanggapi hal tersebut anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Damsih. SH mengatakan pihaknya meminta sekaligus mendorong semua pihak agar bersama-sama
mematuhi ketentuan aturan yang ada.
“mengingat kepatuhan terhadap peraturan Perundang – undangan, dalam Penyelenggara pemerintahan adalah cermin Pemerintahan yang bersih, karna segala bentuk proses pelayanan terhadap Masyarakat sudah ada aturan yang mengatur, apapun itu baik Pembangunan Phisik maupun Non fisik Semuanya sudah ada Aturan juklaknya,”ungkap damsih.
Politisi partai PPP yang duduk di Anggota DPRD komisi 3 ini mengaharapkan agar dalam penyelenggara pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan dapat berjalan dengan baik sehingga mendapat hasil yang baik juga.
Sehingga, memberikan manfaat pada masyarakat, percepatan serapan anggaran akan memberi dampak Positif terhadap Daya Beli Masyakat.
“Jika penyelenggaran birokrasi di pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan tentu akam berpores dengan baik, sehingga apa yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat bisa bermanfaat. Tidak hanya itu saja pasar menjadi gairah, lapangan menjadi terbuka terutama UMKM dapat bergerak memacu perekonomian Masyarakat Musi Banyuasin,”imbuhnya.
Sekedar informasi, Sebelumnya, Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba) Drs H Apriyadi MSi menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muba untuk percepatan penyerapan keuangan APBD, dan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) juga Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2022.
Hal itu diungkapkan Pj Bupati Muba saat memimpin Rapat Percepatan Penyaluran DAK Fisik dan DID Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat Serasan Sekate Sekretariat Daerah Kabupaten Muba, Kamis (2/6/2022).
Apriyadi meminta perangkat daerah agar segera melakukan proses pelelangan khususnya kegiatan yang sudah disepakati melalui dana APBD 2022. Terkait dengan kegiatan APBD Apriyadi meinta agar dilakukan percepatan, segera lakukan proses pelelangan. Yang penting saya minta kualitas program harus benar-benar diperhatikan.
“Tidak ada lagi yang ditunda-tunda dan tidak ada yang diarahkan, semua harus berjalan sesuai aturan,”tegasnya.
Untuk DAK, Pj Bupati Muba menegaskan Organisasi Perangkat Daerah pemegang DAK harus proaktif, agar penyerapan maksimal.
“Kami minta kawan yang memegang DAK harus proaktif, tolong tuntaskan syarat-syarat penyaluran. Dana DAK ini harus dimaksimalkan jangan sampai semuanya tidak terserap,” tegasnya(Tim)
