Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Sumatera Selatan (FITRA Sumsel) kembali menyoroti postur anggaran DPRD belanja sekertariat DPRD Kabupaten Muba.Dimana anggaran tahun sebelumnya belanja anggaran sekertariat DPRD Muba sebesar Rp. 96.970.727.400 pada tahun 2021 sebesar anggaran belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Muba sebesar Rp. 93.789.264.000,-. Artinya ada selisih penyusutan sebesar Rp. 3.181.463.400,-.
“Menurut Kajian Fitra Banyak anggaran yang bisa dipangkas di Sekertariat DPRD Muba ini, kita ketahui bersama Wabah pandemi covid-19 masih belum berakhir, seluruh warga masyarakat khususnya warga miskin masih harus berjuang untuk bertahan hidup dalam kondisi keterbatasan. Harusnya mereka berempati terhadap kondisi masyarakatnya, melalui penyusunan anggaran yg berpihak dan mendukung kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi covid-19. ,”Ungkap Nunik Handayani,Kamis (25/2).
Dikatakan Nunik, Sudah seharusnya sekertariat DPRD Muba mulai memangkas anggaran anggaran yang tidak begitu penting dan memberikan efek bagi kesejahteraan dan kemajuan daerah. Apalagi sebagai daerah penyumbang angka kemiskinan tertinggi nomor dua di Sumatera Selatan seharusnya dalam membuat/menyusun anggaran APBD lebih fokus dan memprioritaskan agar program programnya untuk pengentasan kemiskinan. Secara Penganggaran, Belanja Sekretariat DPRD
Nunik menerangkan pada tahun anggaran 2020 akhir, kami telah menyoroti tentang peningkatan anggaran yg signifikan pada pos anggaran belanja perjalanan dinas ditahun 2020, maka sebenarnya pada tahun 2021 ini, pos anggaran untuk belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Muba, telah mengalami penurunanan yg sangat signifikan yaitu sebesar Rp. 32.265.502.350,- (53%) dari anggaran yg sebelumnya sebesar Rp. 60.817.453.350,- telah mengalami pemangkasan anggaran menjadi sebesar Rp. 28.551.951.000.
“Namun kalau kita lihat secara rinci ternyata hanya mengalami pengalihan anggaran dari pos belanja perjalanan dinas ke kegiatan/program lain. Dari hasil analisa fitra yang sudah lakukan bahwa ada beberapa anggaran yg dialihkan, selain itu juga ada peningkatan pada pos anggaran di beberapa bidang/program lain, yang pada tahun anggaran sebelumnya tidak dianggarakan, maka dianggarkan pada tahun 2021.
Salah satunya misal pada anggaran belanja tahun 2020 telah mengalokasikan anggaran lima macam tunjangan untuk anggota dewan, dan meningkat menjadi 15 macam tunjangan, yang konsekwensinya akan meningkatkan besaran anggarannya,”terangnya.
Berikut diantaranya yg mengalami perubahan dan peningkatan anggaran secara signifikan:
1.Pada tahun 2021 dianggarkan pos belanja tunjangan perumahan sebesar Rp. 8.118.000.000,- yg tidak dianggarkan di tahun 2020.
2. Belanja tunjangan transportasi DPRD pada tahun 2020 tidak dianggarakan, tetapi pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 7.195.500.000 diluar belanja perjalanan dinas dewan.
3. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, pada tahun 2020 tidak dianggarakan, tetapi pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 5,953,500,000,-
4. Ada peningkatan yg signifikan pada pos belanja tunjangan jabatan DPRD, di tahun 2020 hanya sebesar Rp. 189.630.000, meningkat drastis menjadi Rp. 1.455.814.500 ditahun 2021.
5. Pada pos belanja alat bahan cetak untuk kegiatan kantor juga mengalami peningkatan yg lumayan besar, dari yg sebelumnya hanya sebesar Rp. 448.291.640, meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp. 1.520.132.030.
6. Ditahun 2020, kami tidak menemukan pos anggaran belanja tunjangan reses DPRD, tetapi kemudian dianggarkan di tahun 2021 sebesar Rp. 1.984.500.000
7. Pada belanja pengadaan pakaian dinas, di tahun 2020 terdiri dari 4 jenis yaitu PAD, PSH, PSR dan PDH dengan total anggaran sebesar Rp. 643.500.000, tetapi pada tahun anggaran 2021 terdiri dari 2 maca pakaian dinas yaitu Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pakaian Penyelamatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.226.646.000. artinya ada peningkatan sebesar Rp. 583.146.000.
