Beranda MUBA KSP: Ada Kewajiban Pemerintah Untuk Memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas saat Bencana

KSP: Ada Kewajiban Pemerintah Untuk Memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas saat Bencana

0

SEKAYU | Korban penyebaran pandemi coronavirus (Covid-19) terus bertambah, khususnya di ibu kota-kota besar. Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 terus dilakukan dengan beberapa kebijakan.

Namun, perlu di perhatiankan juga kesehatan kelompok yang rentan yakni penyandang disabilitas atau difabel yang rentan terinfeksi virus corona ini.

Tenaga Ahli Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP), Sunarman Sukamto mengatakan Dalam situasi saat ini pihakanya meminta agar pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus terhadap kaum difabel di tengah mewabahnya virus corona di berbagai daerah.

Sebab, kerentanan kaum difabel dalam kondisi ini membutuhkan perlakuan khusus yang berbeda dengan masyarakat lain.

“Dalam situasi pandemi Covid-19, ini rentan sekali bagi kondisi kesehatan penyandang disabilitas/difabel.Dari itu kami mengimbau agar masyarakat harus melihat disekitar rumah kita apakah ada difabel yang harus diberi perhatian khusus minimal di berikan edukasi terkait pencegahan dan lainya.”kata Sunarman , Minggu (29/3).

Lanjutnya, dalam situasi seperti saat ini, ada kewajiban pemerintah untuk memberikan hak-hak kesehatan bagi penyandang disabilitas
Dalam bencana Sesuai amanat undang-undang nomor 8 tahun 2016 Pasal 20 Hak pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana; b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

“untuk gugus tugas penanganan Covid 19 di daerah, agar merangkul Komunitas Difabel. Juga bagi bidan desa dan Puskesmas, untuk secara khusus mendatangi rumah-rumah Difabel untuk penyuluhan maupun monitoring perkembangan kesehatan, termasuk kebutuhan gizi sehari-hari dan hand sanitizer. kepada para penyandang disabilitas untuk proaktif dalam hal baik itu edukasi terhadap pencegahan maupun lainya,”imbuhnya

Sementara, Yulianto salah satu penyandang disabilitas di Kabupaten Muba dirinya meminta agar pihak terkait khsususnya dinas Sosial untuk memberikan membantu mengedukasi terkait pencegahan dan hal lainya kepada kelaurga maupun kepada para penyandang disabilitas.

” informasi soal upaya pencegahan penularan dan tertular virus corona bagi kaum difabel ini sangat penting. Misalnya, pemeriksaan gejala dan pengobatan; layanan pengaman sosial dalam proses penyembuhan yang seharusnya diproduksi dengan mempertimbangkan akses bagi difabel; termasuk layanan rehabilitasi secara luas.”katanya.

Dirinya meminta, kepada Perangkat di Desa-desa yang memiliki warga penyandang disabilitas agar menyiapkan sarana dan fasilitas untuk upayah pencegahan yang mudah diakses.

“Menyikapi hal ini, khsus bagi difabel kami menyarankan agar pemerintah meningkatkan kapasitas dan layanan perawatan kesehatan dengan cepat yang memenuhi syarat bagi difabel dengan memastikan semua klinik menyediakan pengujian dan layanan terkait Covid-19.Selain itu, dukungan akses fisik dan asistensi sepanjang diperlukan difabel.”bebernya.

Tak hanya itu, menyediakan sumber daya bagi fasilitas tambahan yang ramah difabel. Seperti konferensi video dan konsultasi telepon ke layanan medis khusus. Menyediakan hotline layanan masyarakat dengan memprioritaskan kaum difabel dan keluarganya, terutama yang membutuhkan dukungan mobilitas. Kemudian menyediakan fasilitas yang memadai bagi difabel dengan kebutuhan kompleks, terutama ketika mengalami karantina,serta melakukan penjangkauan aktif seperti penyuluhan dan pemeriksaan bagi difabel yang tinggal di sekolah-sekolah luar biasa atau panti-panti rehabilitasi,” terangnya.

Lanjutnya, mendistribusikan perlengkapan pelindung diri yang memadai bagi difabel dan tenaga medis yang memberikan kesehatan bagi difabel. Termasuk bagi mereka yang tinggal dalam sekolah luar biasa atau panti rehabilitasi. Ketiga, mengidentifikasi dan menyediakan kebutuhan layanan sosial pendukung. Seperti menyediakan perawat pengganti bagi setiap difabel, hingga menjalani karantina. Termasuk proses pengobatan mencegah menurunnya kualitas hidup mereka.

Menempatkan difabel sebagai kelompok prioritas dalam penerimaan semua bentuk layanan tanpa biaya. Kelima, menyediakan, mendistribusikan informasi yang mudah diakses oleh setiap kelompok difabel dan pendamping mereka.

“Hingga kini kami belum melihat adanya upaya dalam mengedukasi difabel yang menggubkan sarana khsuss bagi difabel”tukasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here